Tuesday , October 27 2020
Home / Indeks Berita / Evaluasi Bank Pelaksana FLPP, Capaian 14 Bank Masih Dibawah 50 Persen

Evaluasi Bank Pelaksana FLPP, Capaian 14 Bank Masih Dibawah 50 Persen

ppdpp
PPDPP akan mengalihkan penyaluran dana FLPP dari bank pelaksana yang belum melaksanakan sesuai target, kepada bank pelaksana dengan kinerja yang lebih bagus.

PEMBIAYAAN – Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang melayani dana pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pada tahun 2020 menggandeng 42 Bank Pelaksana (terdiri dari 10 bank nasional dan 32 bank pembangunan daerah (BPD) dalam menyalurkan dana subsidi pemerintah tersebur.

Berdasarkan Rapat Evaluasi Bank Pelaksana Triwulan II TA 2020 yang diadakan Rabu – Kamis (22-23/7) di Bandung, Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin menyampaikan bahwa akan diputuskan bank pelaksana yang belum melaksanakan penyaluran dana FLPP sesuai dengan target yang disepakati di dalam perjanjian kerjasama kuotanya akan dialihkan kepada bank pelaksan dengan kinerja yang lebih bagus.

BACA JUGA :   Segera Dibangun Rusunawa ASN BPK Di Tarakan Dengan Anggaran Rp 19 Miliar

Hasil dari penilaian triwulan II yang dilakukan oleh PPDPP, dengan penilaian periode Januari – Juni 2020, terdapat 13 bank pelaksana (terdiri dari 3 bank nasional dan 10 BPD) yang capaiannya hingga 80 persen (high level), 15 bank pelaksana ( terdiri dari 3 bank nasional dan 12 BPD) dengan capaian nilai 50-80 persen (middle level) dan sisanya 14 bank pelaksana (terdiri dari 4 bank nasional dan 10 BPD) hanya memperoleh nilai capaian di bahwa 50 persen (low level).

Bank Pelaksana yang hadir dalam tatap muka sebanyak 13 bank adalah Bank BTN, Bank BTN Syariah, BRI, BRI Syariah, BNI, BNI Syariah, Mandiri, Artha Graha, BRI Agroniaga, KEB Hana, BJB, BJB Syariah dan Bank DKI. Sedangkan 29 bank pelaksana yang ikut rapat secara virtual adalah BPD Jatim, BPD Jatim Syariah, BPD Kalsel, BPD Kalsel Syariah, BPD Kalbar, BPD Kalbar Syariah, BPD Sulselbar, BPD Sulselbar Syariah, BPD Sumut, BPD Sumut Syariah, BPD Aceh Syariah, BPD Nagari, BPD Nagari Syariah, BPD Sumselbabel Syariah, BPD Jambi, BPD Jambi Syariah, BPD Jateng, BPD SumselBabel, BPD Jateng Syariah, BPD NTT, BPD Sulteng, BPD Riau Kepri, BPD Riau Kepri Syariah, BPD NTB Syariah, BPD Kaltimtara, BPD Papua, BPD Kalteng, BPD Sulutgo dan BPD DIY.

BACA JUGA :   Korban Bencana di Bantaran Sungai OKU Selatan Terima Bantuan Rusus

Direktur Layanan PPDPP, Christ Robert Marbun menjelaskan, bobot penilaian yang dilakukan kepada 42 bank pelaksana memenuhi empat hal indikator terkait dengan indikator keuangan dengan porsi terbesar mencapai hingga 40 persen, indikator pencapaian bank dengan 30 persen, indikator operasional sebesar 25 persen dan sisanya penilaian atas indikator implementasi host to host sebesar 5 persen.

Penilaian yang dilakukan mempertimbangkan kepatuhan dari bank pelaksana terhadap rekonsiliasi data, jadwal angsuran, penyaluran dana dan dukungan terhadap pemantauan dan evaluasi lapangan serta keaktifan bank pelaksana dalam menindaklanjuti setiap peningkatan teknologi yang diterapkan oleh PPDPP.

BACA JUGA :   Khalawi Minta REI Dukung Penuh PSR 2018

Pada penilaian triwulan II ini, bank pelaksana dengan realisasi di bawah 50 persen akan mengalami pengurangan kuota minimal sebesar 20 persen dan penambahan kuota hanya dapat dilakukan jika bank sudah mampu menyalurkan dana FLPP di atas 80 persen.

“Harapan kami, bank pelaksana tidak hanya konsentrasi dalam penyaluran dana FLPP tetapi juga masalah kualitas. Bicara masalah kuantitas sangat mudah tapi yang dibutuhkan adalah kualitas rumah. Saya tegaskan, rumah subsidi bukan rumah murahan tetapi adalah rumah yang berkualitas,” ujar Arief dengan tegas dihadapan para bank pelaksana.

BACA JUGA :   Pengembang Diminta Ringankan Beban MBR

Bank pelaksana diminta Arief untuk mengubah pandangan, ketika mengajukan penambahan kuota bank harus dapat memastikan bahwa permintaannya sudah ada. “Bank pelaksana harus dapat memastikan bahwa tuntutan dari sisi demand dapat diwujudkan oleh pengembang,” ungkapnya menambahkan.

Dana FLPP berdasarkan pencairan Jumat (24/7) tercatat 77.401 unit atau sebesar 75,51% dari target yang ditetapkan tahun 2020 senilai Rp7,85 triliun. Sehingga total  penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 – 2020 mencapai 733.003 unit senilai Rp52.21 triliun.

BACA JUGA :   Hemat Waktu Konstruksi 40%, Bangun Flyover Pakai Teknologi Mortar Busa

Sementara itu dari data dashboard management control PPDPP, terlihat per Kamis (23/7) pukul 17.26 WIB tercatat sebanyak 199.817 calon debitur sudah mengakses aplikasi Sistem Informasi KPR Bersubsidi alias SiKasep, yang merupakan pintu gerbang bagi calon debitur yang ingin mengakses dana pembiayaan FLPP.

Sebanyak 82.407 calon debitur sudah dinyatakan lolos subsidi checking, dengan 12.055 dalam proses verifikasi bank pelaksana FLPP dan sebanyak 734 calon debitur sudah dalam proses pengajuan dana FLPP kepada PPDPP.

BACA JUGA :   Program BSPS Akan Perbaiki Sebanyak 3.772 Unit Rumah Di Sumatera Barat

Rapat evaluasi tersebut, selain dihadiri Arief Sabaruddin dan Christ Robert Marbun, juga hadir Direktur Keuangan, Arief Rahman Hakim, Direktur Umum dan Hukum, Atik Niene Nierani, Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT SMF, Heliantopo, 13 bank pelaksana dan sebagian lagi diikuti secara virtual oleh 29 bank pelaksana.

Check Also

Waterfall by Crown Group

Aktifitas Lebih Banyak Dilakukan Di Rumah, Pandemi Pengaruhi Desain Hunian

PROPERTI – Pemerintah dan pelaku industri pengembangan hunian dihimbau untuk memikirkan kembali standar desain bangunan, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 174

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link