Wednesday , April 21 2021
Home / Breaking News / Gubernur DKI Akui Penanganan Kesehatan Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi

Gubernur DKI Akui Penanganan Kesehatan Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

UMUMGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampil sebagai salah satu narasumber dalam webinar yang digelar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta bertajuk ‘Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Sosial Ekonomi. Anies mengatakan, pihaknya mematangkan aturan terkait penanggulangan Covid-19. Karena menurut dia, akan ada perubahan sampai pada puncak pandemi.

“Saat ini, kita ingin menyiapkan untuk fase pasca-peak pandemi ini. Kita belum tahu peak-nya kapan, we need to move faster, artinya lebih baik kita bersiap dengan antisipasi policy sekarang untuk nanti eksekusi when the times arrive (peak pandemi), tapi time arrive-nya kapan, we don’t know yet. tapi policy-nya harus kita susun dari sekarang,” kata Anies secara virtual, Selasa (24/11/2020).

BACA JUGA :   Ketersediaan Infrastruktur Dorong Daya Saing Indonesia Naik 11 Peringkat

Dalam kesempatan ini, Anies menyampaikan, berkait dengan pandeminya sendiri, dan bagaimana arah panjang ke depannya. Mantan Mendikbud itu mengklaim sejak awal pandemi Covid-19, ia secara transparan menyampaikan infromasi kepada masyarakat. Semua kebijakan di DKI yang terkait dengan Covid itu berbasis data. Setiap pergerakan kasus, semua terekam dan tersaji secara akurat.

“Ini adalah kasus aktif di Jakarta, bisa dilihat di sini, dari mulai awalnya di bulan Maret dimulai kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah itu 16 Maret, jauh sebelum ada PSBB. PSBB itu baru dilakukan 10 April, pertama, kedua, kemudian transisi, kalau dilihat di sini trennya masih meninggi, lompatan itu terjadi di bulan September. Ini luar biasa,” tambahnya.

BACA JUGA :   BNI Life Raih Inovasi Digital Terbaik Teropong Public Relatiion Award 2020

Mantan Rektor Univesitas Paramadina ini juga menyampaikan peluncuran Program JakWIFI oleh Pemprov DKI sejak Agustus 2020, dengan menyediakan akses wi-fi gratis di ribuan titik demi mendukung konektivitas masyarakat Jakarta. “Sekarang ada kendala akses digital. Kami membangun JakWIFI, insyaallah akan dikerjakan di semua wilayah di Jakarta,” terangnya.

Menurut Anies, saat ini sudah ada 9 ribu titik akses JakWIFI di seluruh Jakarta, dan masih akan terus ditambah hingga semua wilayah terpenuhi. Dengan adanya JakWIFI ini, ia berharap siapa saja masyarakat bisa memanfaatkan akses gratis tersebut, baik untuk belajar maupun menjalankan aktivitas perekonomian.

“Ini penyediaan connectivity secara digital yang akan membantu masyarakat untuk ikut di dalam kegiatan perekonomian dan pembelajaran. Jadi mereka inklusif dalam digital ekonomi,” ucap Anies.

BACA JUGA :   CitraGarden City Pasarkan Cemara House Di Aeroworld 8

Penyediaan JakWIFI ini merupakan kerja sama Pemprov DKI dengan Bali Tower dan APJATEL. Titik-titik JakWIFI ini tersebar di RPTRA hingga sekolah. Untuk menikmati program JakWIFI, warga dapat menemukan lokasi access point (AP) dengan mudah, melalui fitur JakWifi di aplikasi Jakarta Kini (JAKI).

kawasa perkantoran
Kawasan perkantoran di Jakarta

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W Kamdani mengatakan, relaksasi PSBB pascakuartal kedua 2020 memberikan dampak positif. Namun, kondisi kontraksi terus berlanjut mengikuti lambatnya pemulihan daya beli dan confidence konsumsi masyarakat.  “Dampak penurunan daya beli dan konsumsi berdampak pada kinerja sektor manufaktur yang tercermin pada kontraksi PMI di Indonesia terburuk sepanjang sejarah,” ujar Shinta, dalam acara yang sama, pada Selasa (24/11/2020).

BACA JUGA :   Kota Baru Maja Butuh Hunian Berimbang

Selama pandemi, sektor pariwisata dan jasa perjalanan cukup terdampak. Di Jakarta, sektor paling banyak yakni jasa. “Ekonomi Jakarta terpusat pada sistem jasa yang membutukan normalisasi. Sementara itu tingkat pengangguran sekitar 10,95% dan Jakarta salah satu yang tertinggi di Indonesia,” ucapnya.

Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan Pemprov DKI perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pengendalian pandemi dan produktivitas ekonomi.

“Kebutuhan pengendalian ekonomi pemerintah daerah kan gencar agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan hal itu berbanding dengan keleluasaan kegiatan operasional dalam konteks kebutuhan penciptaan produktivitas. Dalam kebutuhan pengendalian pandemi, terdapat kebutuhan social distancing. Sedangkan pada kebutuhan penciptaan produktivitas bagaimana para pelaku usaha mendapatkan jaminan kebebasan mobilitas,” urainya.

BACA JUGA :   Boleh Buka Puasa Bersama di Restoran dan Hotel, Ini Tawaran Dari TAUZIA

Dia merinci kendala penerapan PSBB di tempat kerja oleh pelaku usaha antara lain kondisi force majeure dan terburu-buru menciptakan disrupsi besar pada kegiatan usaha. Banyak trial and error di tingkat pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

“Kurangnya koordinasi dan mekanisme konsultasi pemda dengan pelaku usaha meningkatkan kegiatan usaha selama pandemi. Ketidaksiapan transformasi model kerja WFO menjadi WFH. Peningkatan beban operasional karena pelaksanaan protokol kesehatan pada PSBB Transisi dan minimnya kedisiplinan individu (pekerja dan pengunjung) untuk mematuhi protokol kesehatan di tempat kerja,” tutupnya. (Artha Tidar)

Check Also

Ini Dia, Rumah Subsidi Berkualitas Dengan Konsep Syariah

APA KABAR – Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera. Pembaca setia Majalah Property&Bank di mana saja berada. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 178

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link