Home / Indeks Berita / HPL Diperpanjang Hingga 90 tahun, Pengamat : Tak Ada Pengaruh Signifikan

HPL Diperpanjang Hingga 90 tahun, Pengamat : Tak Ada Pengaruh Signifikan

Perilaku dunia usaha akan berubah jika pandemi Covid-19 berakhir

PROPERTISenior Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto menilai perpanjangan Hak Pengelolaan (HPL) tanah yang diperpanjang oleh Pemerintah selama 90 tahun tidak terlalu memberikan dampak signifikan pada pelaku usaha.

Hal itu dikarenakan, dalam proses pembangunan kawasan komersial, pengembang umumnya lebih bergantung pada Hak Guna Bangunan (HGB) dinandingkan dengan HPL. “Menurut saya, perpanjangan HPL ini tidak memberikan pengaruh signifikan pada pengembang. Tetapi, entah jika melihat hal ini dari sudut hukum. Namun, saya tak melihat adanya korelasi keuntungan yang diterima oleh pengembang jika HPL diperpanjang,” jelas Ferry, saat dihubungi pada Rabu (02/12).

BACA JUGA :   Perbankan Diminta Lebih Aktif Dukung Sejuta Rumah

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil pada beberapa waktu lalu memastikan, Pemerintah akan memberikan perpanjangan Hak Pengelolaan (HPL) tanah selama 90 tahun.

Hal ini, tertera dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang tengah disusun sebagai turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bidang pertanahan. Sofyan menyatakan, perpanjangan HPL ditetapkan demi meningkatkan daya tarik investasi sekaligus memberikan kepastian hukum kepada investor.

BACA JUGA :   REI : Evaluasi Menyeluruh Program Sejuta Rumah

Ferry melanjutkan, dibandingkan dengan perpanjangan HPL, yang izinnya dipegang oleh Sekretariat Negara, para pengembang dinilai lebih membutuhkan perpanjangan izin HGB yang saat ini masih terus diperbaharui setiap 20 tahun hingga 30 tahun sekali. Walau memiliki HPL, izin pengembangan properti harus didapatkan lagi oleh pengembang melalui HGB. Dengan begitu, pengembang properti tidak terlalu menaruh perhatian pada HPL.

“Yang saat ini dibutuhkan oleh pengembang adalah perpanjangan HGB dan Hak Pakai langsung 70 tahun dalam sekali urus. Jadi, tidak perlu lagi memperpanjang dan memperbagarui, sebab menyita waktu,” tuturnya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Maria SW Sumardjono menilai, pengaturan bank tanah dalam UU Cipta Kerja sangat bermasalah. Itu diketahui setelah membaca naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Salah satunya terkait pengaturan bank tanah sudah tertuang dalam RUU Pertanahan yang tak kunjung rampung. Penyebabnya antara lain muatan materinya juga menuai kontra.

BACA JUGA :   Desain Beton Lengkung Jembatan LRT Jabodetabek Raih Rekor MURI

Sekedar ilustrasi, salah satu poin yang yang diatur dalam UU Cipta Kerja, termuat dalam BAB VIII tentang Pengadaan Tanah. Dalam Bab VIII terdapat poin baru yang diatur yakni mengenai bank tanah (land bank). Lalu, dalam pasal 125 UU Ciptaker menyebutkan bahwa akan dibentuk bank tanah sebagai badan khusus pengelola tanah. Bank tanah ini berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

Lalu, UU Ciptaker juga mengatur mengenai Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Pasal 129 nomor 1 menyebutkan tanah yang dikelola Bank Tanah, diberikan hak pengelolaan dalam bentuk hak  guna  usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Dan pada  pasal Dalam pasal 138, pemegang hak  pengelolaan dapat memperpanjang memperbaharui hak guna bangunan. Tak ada penjelasan berapa lama hak guna yang dapat diperpanjang.

BACA JUGA :   Pengelola Gedung Harus Tenaga Yang Terlatih

Belakangan, rumusan ketentuan bank tanah dalam RUU Pertanahan itu disalin ke dalam RUU Cipta Kerja tanpa analisis mendalam. Maria mengaku heran, rumusan pasal bank tanah yang bermasalah  dan dikritik dalam RUU Pertanahan, malah lolos masuk dalam draf RUU Cipta Kerja. Dia yakin pola yang digunakan melawan arus dengan menabrak rambu-rambu yang ada. “Rambu-rambunya apa saja?,”ujarnya dalam diskusi virtual bertajuk ‘Anotasi Hukum UU Cipta Kerja, Pemaparan Kertas Kebijakan FH UGM atas UU Cipta Kerja’, awal November lalu.

Pertama, ujar Maria, bertabrakan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ia menilai substansi kepentingan tanah hanya bagi kepentingan sekelompok rakyat kecil. Bukan sebaliknya dipergunakan bagi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Kedua, menabrak  putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007 ketika membahas jangka waktu  hak atas tanah. Ketiga, melanggar prinsip  dalam Tap MPR No.IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PA dan PSDA). (Artha Tidar)

Check Also

Siap-siap, Besok 40 Bank Pelaksana Terima Raport Penyaluran Dana FLPP

NASIONAL – Kamis, (17/6) besok merupakan hari yang mendebarkan bagi 40 (empatpuluh) bank pelaksana penyalur …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 179

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link