Monday , September 28 2020
Home / Indeks Berita / Kolom Pembaca : Ibukota Negara dan Pembangunan Berkelanjutan

Kolom Pembaca : Ibukota Negara dan Pembangunan Berkelanjutan

Faisal Ahmadani, Mahasiswa Pascasarjana Sekolah Kajian Stratejik dan Global. Universitas Indonesia

KOLOM – Wacana pemindahan ibukota sesungguhnya bukanlah wacana baru dalam sejarah Indonesia, namun ketegasan akan rencana pemindahan ibukota secara formal disampaikan oleh Presiden Joko Widodo  dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang tahunan MPR hari Jum’at tanggal 16 Agustus 2019. Pemerataan pembangunan yang selama ini oleh berbagai pihak dinilai “Jawa Sentris” menjadi alasan utama dalam wacana tersebut. Di sisi lain, penurunan daya dukung lingkungan Kota Jakarta menjadi alasan lain yang memperkuat wacana tersebut. Penurunan daya dukung lingkungan Jakarta merupakan kenyataan yang tidak terbantahkan. Jakarta adalah sebuah kota yang berusia ratusan tahun, yang mengalami berbagai perubahan lingkungan secara terus menerus, sejak masih bernama  Jayakarta, kemudian berubah nama menjadi Batavia hingga saat ini bernama Jakarta. Jakarta selama ratusan tahun pula menjadi pusat pemerintahan pemerintahan kolonial Belanda, Jepang hingga pemerintah Indonesia pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Degradasi lingkungan Jakarta disebabkan oleh berbagai faktor termasuk pesatnya pembangunan yang terkadang mengabaikan dampak pembangunan itu sendiri terhadap lingkungan. Penurunan daya dukung lingkungan tersebut merupakan hasil dari proses pembangunan yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Hal ini dimaklumi dari rentang sejarah panjang Kota Jakarta sendiri,    Jakarta harus berbenah saat kondisi lingkungannya sudah mengalami penurunan yang sulit untuk diatasi agar tetap dapat menjadi ruang hidup yang aman dan nyaman bagi para penghuninya serta ruang gerak berbagai aktivitas sebagai sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian negeri ini.

BACA JUGA :   Apa Perhatian Pemerintah Kepada MBR Yang Belum Punya Rumah

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 telah mengumumkan para pemenang “Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara”,  Dewan Juri menetapkan desain dengan judul  “Nagara Rimba Nusa” sebagai Pemenang Pertama, desain dengan judul “The Infinite City” sebagai Pemenang Kedua dan desain dengan judul “Seribu Galur” sebagai Pemenang Ketiga.    Pengumuman tersebut tidaklah disambut dengan “gegap gempita”, paling tidak apabila menggunakan tren penggunaan media sosial  saat pengumuman sebagai indikator, dimana tren media sosial justru menampilkan kecenderungan yang menjadikan isu Muslim Uighur menjadi bahasan utama, meskipun sesungguhnya proses sayembara tersebut diselenggarakan secara terbuka. Dalam Panduan Singkat Sayembara yang dirilis oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), salah satu kriteria utama yang harus dipenuhi dalam desain kawasan adalah menjamin keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang kemudian dijabarkan dengan mewujudkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable urban development) dalam menciptakan ruang kota yang layak huni, lestari, berbudaya, aman, nyaman, dan berketahanan (resilient).

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan mengadopsi dokumen berjudul “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” yang disepakati secara aklamasi pada tanggal 2 Agustus 2015 oleh 193 negara anggota PBB, termasuk Indonesia,. Dokumen tersebut terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dan terbagi menjadi 169 target. Prinsip pembangunan berkelanjutan berorientasi pada 3P (people, planet, prosperity). Pembangunan berkelanjutan merupakan gambaran yang ideal bagaimana interaksi manusia (people) dengan bumi (planet) dapat mewujudkan kemakmuran (prosperity), interaksi tersebut menjadikan bumi sebagai ruang hidup yang dapat memberikan kemakmuran pada manusia dan bukan kutukan (curse). Dengan demikian, keseimbangan antara bumi dan manusia perlu dijaga. Manusia dapat mengeksploitasi bumi demi pencapaian kemakmurannya, namun apabila hal tersebut dilakukan tanpa memperhitungkan kelestarian bumi sebagai ruang hidup bagi manusia, bumi justru akan menimbulkan kutukan yang mengancam peradaban manusia itu sendiri.

BACA JUGA :   BP Tapera Banyak Tantangan, Begini Cara Mengelola Programnya

Rencana pemindahan Ibukota Negara (IKN) merupakan tonggak sejarah bagi Bangsa Indonesia, terutama menjelang 100 tahun kemerdekaaan Indonesia. Ibukota baru akan menjadi titik sentral baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak saja dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga keseluruhan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemindahan Ibukota Negara adalah kepentingan nasional (national interest) bukan saja kepentingan pemerintah apalagi kepentingan individu atau kelompok sehingga tidak berlebihan kiranya apabila seluruh komponen bangsa seharusnya memiliki perasaan yang sama (common sense) yang akan membangun cara berfikir dan bersikap yang memandang bahwa kesungguhan pemerintah dalam perencanaan pemindahan Ibukota Negara adalah kepentingan bersama (common interest). Rencana tersebut  merupakan kepentingan nasional yang menjadi kepentingan bersama seluruh warga negara Indonesia.   Pemindahan Ibukota Negara merupakan bagian dari Visi Indonesia 2045 yang memproyeksikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan Product Domestic Bruto (PDB) urutan ke 4 atau ke 5 di dunia, Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur sebagaimana tujuan nasional yang terangkum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun. Masa depan negeri ini tidak berakhir pada tahun 2045, justru pada tahun 2045 cita-cita kemerdekaan mulai dapat diwujudkan, sebagai langkah awal mengukuhkan peran Indonesia sebagai salah satu entitas masyarakat dunia yang akan mempengaruhi sejarah peradaban manusia.

Rencana ini memang menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) pada tanggal 24 Agustus 2019 mengadakan diskusi publik bertajuk, “Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru”. Dalam diskusi tersebut Tim Peneliti INDEF memaparkan “Dampak Pemindahan Ibu kota Negara terhadap Perekonomian Indonesia” yang kemudian dipublikasikan melalui situs resminya. Salah satu rekomendasi berdasarkan hasil penelitian Tim INDEF adalah agar pemindahan ibukota negara sebaiknya dilakukan dalam kondisi perekonomian negara sedang mapan dan stabil, dimana produktivitas industri atau sektor tradable good berbasis sumberdaya sedang tumbuh baik dan secara signifikan mendorong nilai tambah dan muliflier effect yang tinggi baik level regional maupun nasional.   Rekomendasi INDEF tersebut secara jelas meminta kepada pemerintah untuk menunda rencana pemindahan Ibukota Negara hingga kondisi perekonomian Indonesia memberikan peluang bagi rencana pemindahan Ibukota Negara. Hasil penelitian INDEF menunjukkan bahwa saat ini rencana pemindahan ibukota belum dapat menjamin keberlanjutan ekonomi dalam menciptakan ruang kota yang memiliki ketahanan ekonomi atau bahkan akan berdampak pada ketahanan ekonomi nasional.

Sebuah laporan yang merupakan publikasi bersama oleh Forest Watch Indonesia, Jatam, Jatam Kaltim,  Pokja 30, Pokja Pesisir dan Nelayan, Trend Asia, Walhi dan Walhi Kaltim yang berjudul “Ibukota Baru Buat Siapa ?”, yang disebarluaskan melalui siaran pers WALHI tanggal 17 Desember 2019 mengkritisi rencana pemerintah untuk memindahkan Ibukota Negara. Laporan ini berisi kekhawatiran para aktivis lingkungan tentang ancaman kepunahan fauna endemik Kalimantan seperti : Orangutan Kalimantan, Bekantan dan Pesut Mahakam. Dalam laporan ini juga para aktivis lingkungan mengkhawatirkan eksistensi Suku Balik yang merupakan penghuni asli di kawasan direncanakan sebagai Ibukota Negara. Kekhawatiran lainnya adalah pemulihan hutan dan lahan Kalimantan pasca kebakaran membutuhkan watu yang lama dan rencana pemindahan ibukota akan menjadi permasalahan baru dalam upaya mengembalikan dan menjaga kelestarian hutan Kalimantan yang merupakan salah satu paru-paru dunia.

BACA JUGA :   Sah, Ibukota Baru RI Diputuskan Berada Di Provinsi Kalimantan Timur

Pada akhir laporan, para aktivis lingkungan mengungkapkan dampak upaya pemerintah Brasil di bawah pimpinan Presiden Juscelino Kubitschek memindahkan ibukota Brasil dengan tujuan untuk mengatasi ketimpangan yang luar biasa antara masyarakat yang tinggal di daerah pantai dengan masyarakat di daerah Sungai Amazon. Namun, realitanya justru paradoksal. Lebih dari 50 tahun kemudian, pembangunan ibu kota di Brasilia yang telah mengorbankan hutan dan kehidupan Amazon telah menyebabkan bukan hanya kehilangan hutan, tetapi juga kota baru tersebut menimbulkan berabagai permasalahan baru, di antaranya pembangunan dan kesejahteraan yang tidak merata. Brasilia dianggap tidak bisa menangani pertumbuhan demografi dan pada akhirnya laporan tersebut meragukan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan terutama aspek lingkungan dalam rencana pemindahan Ibukota Negara Indonesia.

Berbagai desain Ibukota Negara memang telah mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun, yang tidak dapat diabaikan bahwa pemindahan Ibukota Negara juga harus memperhatikan keberlanjutan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).   Pemindahan Ibukota Negara merupakan salah satu agenda pembangunan, yang menjadi bagian integral dari keseluruhan proses pembangunan di negeri ini. Pemindahan Ibukota Negara tidak saja akan berdampak pada kehidupan warga negara yang berada  di Propinsi DKI Jakarta dan Propinsi Kalimnatan Timur tetapi juga akan berdampak secara luas ke seluruh penjuru negeri. Pemindahan Ibukota Negara harus dapat mewujudkan bukan saja ketahanan kota baru tersebut, namun juga ketahanan nasional (national resilience). Rekomendasi-rekomendasi dari masyarakat sipil perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar rencana pemindahan Ibukota Negara benar-benar dapat mewujudkan kemakmuran (properisty) bagi seluruh warga negara Indonesia (people),  di masa yang akan datang serta dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa.  Pemindahan Ibukota Negara yang salah satu alasannya adalah menurunnya daya dukung lingkungan Jakarta, juga harus memperhitungkan kelestarian lingkungan (planet) serta tidak menimbulkan ancaman kepunahan flora dan fauna endemik Kalimantan. Pemerintah dan rakyat perlu bersepakat bahwa rencana pemindahan Ibukota Negara adalah dari bagian dari kepentingan nasional guna mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional yang digagas oleh para pendiri bangsa ini (the Founding Fathers) di awal kemerdekaan.

Penulis : Faisal Ahmadani
Mahasiswa Pascasarjana Sekolah Kajian Stratejik dan Global
Universitas Indonesia

Check Also

Repower

Repower Serahkan Hadiah Program PASTI REAL Bernilai Miliaran Rupiah

PROPERTI – PT Repower Asia Indonesia Tbk, (REAL) membuktikan komitmen kepada para pemegang saham dengan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 173

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
cover majalah
close-link