Friday , October 23 2020
Home / Indeks Berita / Jalankan Program Tapera Butuh Sinergi dan Roadmap Yang Jelas

Jalankan Program Tapera Butuh Sinergi dan Roadmap Yang Jelas

rumah sederhana
Per 29 April 2020 pukul 13.54 WIB telah disalurkan dana FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 42.236 unit senilai Rp4,258 triliun.

PROPERTI — Tema mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) masih menjadi topik yang hangat di sektor properti belakangan ini. Setelah sebelumnya sejumlah diskusi maupun seminar online telah digelar oleh beberapa lembaga maupun media, kali ini Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) kembali mengangkat tema Tapera dalam sebuah webinar, Kamis (16/7).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Heri D. Poerwanto yang menjadi pembicara pertama dalam webinar tersebut menjelaskan, dari sisi regulasi ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum BP Tapera operasional penuh.

BACA JUGA :   REI Dorong Perbankan Segera Realisasikan Aturan OJK No.11/POJK.03/2020

“Perlu Perpres, Permen PUPR  dan Permenkeu,  peraturan BP Tapera dan beberapa aturan lainnya. Ada banyak aturan lainnya yang harus diselesaikan tahun ini. Jika ini selesai maka pada tahun 2021, sesuai target yang direncanakan, BP Tapera baru bisa menjalankan fungsinya. Untuk itu, perlu sinergi antara BP Tapera dengan lembaga lainnya,” ujar Eko Heri.

Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan, BP Tapera akan memulai proses pengalihan dana Taperum-PNS dan dana FLPP kepada BP Tapera. Untuk itu, sambung dia, operasional Tapera akan fokus terlebih dahulu diawal beroperasi pada layanan ASN. Dalam menjalankannya, BP Tapera berkomitmen untuk menjadi institusi yang kredibel dan berkelas dunia yang menjalankan prinsip good governance.

BACA JUGA :   Sejak 2005, SMF Telah Salurkan Pembiayaan Perumahan Rp 62,05 triliun 

“Dalam menjalankan program Tapera ini, BP Tapera akan melibatkan Bank Himbara, Bank Swasta, Bank Pembangunan Daerah, Bank Syariah, hingga Perusahaan Pembiayaan. Juga Tapera mengarahkan fasilitas pembiayaan perumahan untuk pengembangan hunian berkawasan luas agar bisa menghasilkan hunian yang berkualitas dan efisien biaya pembangunan,” tegas Adi Setianto.

Hunian berkawasan itu, jelas Adi Setianto, diupayakan dengan luas berkisar 5 – 20 hektar sehingga bisa disediakan fasilitas yang lengkap, seperti RPTRA, Taman Baca, Penitipan Anak, Klinik BPJS, Minimarket, area Komersial, Pasar Modern dan Konektivitas Dengan Pusat Kegiatan.

BACA JUGA :   SMF Siap Kucurkan FLPP Rp3,7 Triliun di 2020, 25% Dari Total Penyaluran

BP Tapera juga membutuhkan sinerji dengan berbagai lembaga seperti PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya untuk bisa mengatasi masalah mismatch kebutuhan dana jangka panjang untuk pembiayaan pasar perumahan di tanah air.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama  PT Sarana Multigriya Finansial Ananta Wiyogo menyampaikan, kerjasama langsung yang bisa dilakukan BP Tapera kepada SMF untuk melakukan penyehatkan pasar dana untuk pembiayaan perumahan adalah dengan cara mekanisme pemupukan, yakni Tapera dapat menanamkan dana yang dimilikinya pada efek yang diterbitkan oleh SMF (termasuk EBA-SP).

BACA JUGA :   Penyerapan Lahan Industri Melemah pada Triwulan Pertama 2015

“Dana tersebut digunakan SMF untuk penyaluran KPR program seperti KPR ASN,TNI/POLRI non-MBR atau pun KPR komersial. Fakta yang terkait dengan pelaksanaan Tapera adalah Debitur KPR FLPP atau KPR bersubsidi saat ini sebagian besar atau sekitar 70% adalah masyarakat non PNS. Sedangkan selama 7 tahun pertama pelaksanaan Tapera, peserta wajib Tapera adalah PNS,” jelas Ananta.

Dengan begitu, kata Ananta, penyaluran KPR Tapera akan terbatas kepada PNS yang memenuhi kriteria MBR. Untuk itu, tegas dia, SMF akan tetap mendukung KPR FLPP kepada MBR yang belum terfasilitasi oleh Tapera karena masih terdapat kebutuhan KPR untuk MBR nonPNS yang bukan peserta Tapera.

BACA JUGA :   Tepati Janji, REI Serahkan Bonus Rumah Kepada Petenis Peraih Emas

Sementara itu, Direktur Keuangan, Perencanaan & Treasury Bank BTN Nixon Napitupulu menjelaskan, Bank BTN sudah terbukti menjadi bank yang selalu dipercayakan oleh pemerintah untuk membantu program perumahan nasional. Sangat mudah bagi Bank BTN bisa menyesuaikan diri untuk membantu Tapera dalam menjalankan program pembiayaan perumahan rakyat.

“Selama ini Bank BTN telah menjadi kontributor utama pada Program Sejuta Rumah Pemerintah  dengan kontribusi lebih dari 60% per tahun yang menyasar segmen Subsidi dan MBR. Untuk itu, BP Tapera bisa mengandalkan BTN dalam Pembiayaan Perumahan Bersubsidi. Salah satu polanya menjadikan menjadikan BTN sebagai bank penampung uang iyuran peserta BP Tapera dan menjadikan produk keuangan BTN sebagai media untuk pemupukan dana Tapera,” tegas Nixon.

BACA JUGA :   Kawasan Labuan Bajo Terus Ditata Menjadi Destinasi Wisata Premium

Bank BTN, ungkap Nixon, juga mendukung proses pengalihan dana FLPP dari PPDPP ke BP Tapera dengan menawarkan bantuan untuk proses transisi pengelolaan dananya dan membantu proses rekonsiliasi terhadap pengelolaan dana FLPP yang ada di Bank BTN.

Senada dengan yang disampaikan SVP Hubungan Kelembagaan Bank BNI Hermita, bahwa Bank BNI siap berperan dan bersinergi dengan BP Tapera dengan menawarkan pembentukkan ekosistem Tapera melalui approach ekosistem perumahan terintegrasi. Salah satu program yang ditawarkan adalah aplikasi Tapera Housing Platform yang bersifat mobile.

BACA JUGA :   Resmi Ditutup, IPEX 2017 Catat Transaksi Rp 8,36 T

“Aplikasi ini akan menjembatani beragam kebutuhan pemangkukepentingan, seperti ecommerce, layanan manajemen property hingga kebutuhan asuransi properti dan layanan keuangan. Aplikasi Tapera Housing Platform menjadi program yang bisa dikembangkan BNI untuk membangun ekosistem yang hidup berkelanjutan,” ujar Hermita.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida berharap, sebagai lembaga tunggal dana perumahan melalui BP Tapera dan mengalihkan semua kelolaan dana perumahan di berbagai institusi dan lembaga untuk dilebur ke BP Tapera. Sedangkan terkait dana yang dikelola Tapera, REI meminta jaminan pengelolaan dana perumahan di BP Tapera dikelola dengan profesional, sehingga sepenuhnya mendukung program perumahan rakyat.

BACA JUGA :   Harga Apartemen di Hongkong Meningkat

“Keberadaan manager investasi dan Asset management yang diberi wewenang untuk mengelola dana Tapera dalam rangka pemupukan sangatlah vital. Selama ini kinerja Asset Management itu tidak pernah untung, tapi selalu merugi.  Jadi perlu menjaga dana yang dikelola agar tidak salah kelola dan merugi yang akhirnya merugikan masyarakat sebagai peserta,” ujar Totok.

Menyoroti Tapera, Sekretaris Umum The HUD Institute, Muhammad Joni menerangkan, perlu adanya Roadmap soal Tapera. Menurut dia, minimal ada tujuh hal yang perlu arah jelas dengan keberadaan Tapera yang diusulkan, yaitu target produksi rumah harus naik, kuota pembiayaan rumah subsidi harus bertambah terus, manfaat Layanan Tapera harus berkembang, memberikan koridor aturan pemberi dana Tapera, perlu perlindungan kosumen dan edukasi publik, sistem pembuatan regulasi  tapera harus inline dengan stakeholder perumahan yang lain dan dan pengawasan Tapera yang terstruktur tetapi terbuka.

BACA JUGA :   PUPR Dan SMF Luncurkan SOP PPR Syariah

Ketua Umum DPP Asprumnas M. Syawali menjelaskan, Tapera sudah digodok melalui sebuah proses oleh berbagai elemen yang terlibat, dan pada akhirnya diharapkan memberikan manfaat yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dirinya menyoroti warga negara asing (WNA) yang memanfaatkan Tapera, dikuatirkan akan membuat warga negara lokal dalam negeri makin sulit mendapatkan rumah terjangkau.

Disamping itu, Syawali juga menguraikan masalah NPL perbankan yang terus meningkat karena pandemi Covid-19. Dirinya mengusulkan agar permasalahan ini bisa diselesaikan bersama-sama yaitu menurunkan dengan NPL agar pembiayaan sektor properti dari perbankan bisa terus berjalan.

BACA JUGA :   Raih Laba Rp 2 Triliun, KPR BTN Tempati Porsi Terbesar

“Salah satunya adalah agar investor yang saat ini memiliki dana, bisa membeli rumah-rumah, khususnya rumah MBR yang sedang bermasalah kreditnya. Pada umumnya rumah-rumah tersebut terhenti prosesnya karena adanya Covid-19,” tutur Syawali.

Check Also

rumah

Evaluasi Penyaluran FLPP, 30 Bank Pelaksana Berkinerja di Atas 70% Dari Target

PEMBIAYAAN – Jelang akhir tahun 2020, Kementerian PUPR melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 174

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link