NASIONAL – Proyek smart city atau kota pintar yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo), ternyata didominasi di Pulau Jawa sebesar 60 persen. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Galuh Syahbana Indraprahasta mengungkapkan, jika fakta tersebut dalam acara virtual meeting, pada Kamis (05/11/2020).
“Dari sisi jumlah atau persentase, proyek smart city Kominfo itu memang banyak berada di Pulau Jawa,” ucap Galuh, pada Jumat (06/11/2020). Lalu, disusul Pulau Sumatera sebanyak 18 persen, Sulawesi 5 persen, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 4 persen. Berikutnya, ada Papua sebanyak 2 persen dan Kalimantan sebanyak 10 persen.
[irp]
Galuh melanjutkan, ada hal menarik dalam hal ini, yakni proyek smart city di Indonesia lebih banyak dilakukan di kabupaten, ketimbang kota. Ini terjadi lantaran masyarakat Indonesia, lebih banyak tinggal di kabupaten daripada kota, kecuali DKI Jakarta. Ia menerangkan, konsep proyek smart city tak hanya diinisiasi oleh Kemkominfo saja, tetapi juga dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan teknologi vendor. Teknologi vendor tersebut, misalnya PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom Indonesia, PT Aplikanusa Lintasarta atau Lintasarta, serta PT Qlue Perform Indonesia atau Qlue.
Sejatinya, ada tiga elemen yang ditetapkan Kemkominfo untuk menyeleksi suatu daerah memenuhi smart city, yaitu struktur, infrastruktur, dan suprastruktur. Pada segmen struktur, hal ini erat kaitannya dengan manusia, finansial atau keuangan, dan tata kelola. Sementara Segmen infrastruktur terdiri dari fisik, digital, dan sosial. Sedangkan pada segmen suprastruktur, yaitu soal regulasi, kelembagaan, serta implementasi.
[irp]
Apabila ketiga elemen tersebut telah dinilai, maka ada 6 pilar yang menjadikan suatu kota menyandang status smart city. Keenam pilar tersebut di antaranya, smart governance (tata kelola cerdas), smart branding (tata kelola pemasaran cerdas), smart economy (tata kelola ekonomi cerdas). Lalu, smart living (tata kelola hunian cerdas), smart society (tata kelola sosial cerdas), serta smart environment (tata kelola lingkungan cerdas).
Meski ada banyak pihak yang berusaha mewujudkan smart city, bukan berarti tak ada tantangan untuk mewujudkan konsep tersebut di Indonesia. Salah satu tantangan tersebut adalah harga perangkat yang tinggi dan terbilang sulit diperoleh. Selain itu, belum semua daerah di Indonesia memiliki infrastruktur yang memadai untuk menunjang pemanfaatan internet of things (IoT), yakni jaringan perangkat elektronik yang saling terhubung dan mampu mengirim data, ataupun melakukan tindak lanjut dengan campur tangan manusia yang minimal.
Menurut Fanky Christian dari DPP Asosiasi Sistem Integrator dan Sekuriti Indonesia (Asisindo), pemerintah daerah setempat perlu menyediakan infrastruktur teknologi informasi, sebagai langkah awal mewujudkan smart city. Setelah infrastruktur memadai, setiap daerah bisa membuat semacam data center atau command center. “Fase kita ke depan, lebih memanfaatkan data, kemudian melakukan kontrol ke publik, karena ada informasi yang bisa disharingkan ke publik,” ujarnya beberapa waktu lalu. (Artha Tidar)
