BERITA PROPERTI – Jelang dilaksanakannya Musyawarah Daerah (Musda) REI DKI Jakarta ke-9 yang akan berlangsung pada 23 Agustus 2017, sejumlah pihak berharap kepada para pengembang yang tergabung dalam DPD REI DKI Jakarta, menjalin hubungan yang sinergis dengan pemerintah. Pasalnya, komunikasi yang baik antara REI dengan pemerintah bisa mempercepat penanganan masalah perumahan yang saat ini masih banyak menghadapi kendala.
Tokoh Perumahan Nasional yang juga Menteri Perumahan Rakyat Periode periode 1978-1988, Cosmas Batubara mengatakan, pemerintah sebagai regulator bisa menggunakan organisasi Realestat Indonesia (REI) untuk menyampaikan apa yang menjadi kebijakannya kepada para pengembang. Sedangkan REI yang menampung aspirasi anggotanya, dapat menyalurkan keinginannya kepada pemerintah.
“Urban renewal bisa menjawab masalah kelangkaan tanah di kota-kota besar, bisa bangun kampung bersusun. Artinya, perilaku dan tradisi masyarakat kampung tidak hilang. Mereka biasanya sangat solider satu sama lain. Antara rusun satu dengan lainnya bisa saling terhubung. Jika ini dapat diwujudkan, wajah kota akan lebih indah. Sehingga akan banyak ruang terbuka hijau tersedia,” ujar Cosmas dalam siaran tertulis.
Menanggapi kerjasama REI dengan pemerintah, Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan blue print (cetak biru) bagi pengembangan kota Jakarta. Rencananya, cetak biru tersebut akan disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta usai pelaksanaan Musda REI DKI Jakarta.
“Cetak biru Pembangunan Perumahan Jakarta 2017-2022 bertujuan agar Jakarta sebagai ibukota negara mempunyai arahan pembangunan daerah yang jelas dan tegas sehingga memberi kepastian hukum dan merangsang tumbuhnya investasi baru. Sebagai kota besar dengan lebih dari 10 juta penduduk, Blue Print Pembangunan Perumahan Jakarta 2017-2022 sangat diperlukan,” jelasnya.
Dikatakan Amran, Blue Print tersebut tidak hanya menyangkut sektor perumahan dan properti terkait, namun juga soal kepastian hukum, infrastruktur transportasi, dan penyediaan utilitas kota. “REI DKI Jakarta jelas sangat berkeinginan membantu dan mendukung pemerintah kota dalam menata Jakarta menjadi lebih baik,” tegas Amran.
Mengenai hal tersebut, Ketua Kehormatan REI Lukman Purnomosidi berharap Jakarta menjadi Kota Kreatif kelas dunia seperti Sydney, Toronto, Tokyo atau Seoul karena Jakarta memiliki modal yang sudah lebih dari cukup sebagai Ibukota Indonesia yang kaya akan talenta -talenta kreatif serta asset ragam budaya yang luar biasa kaya.
“Saya sangat yakin ini akan bisa diwujudkan oleh Gubernur Anis-Sandi nanti. Dan saya berharap REI DKI sebagai kumpulan para profesional dan enterpreneur dapat merumuskan Blue Print Pembangunan Jakarta untuk masukan ke Pak Gubernur,” ujar Ketua DPP REI periode 2004-2007 itu.
Sementara itu, Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan (HUD Institute) Zulfi Syarif Koto mengingatkan, pemerintah dan pengembang harus tetap memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah. Setiap rekomendasi yang dihasilkan REI, jangan pernah meninggalkan masyarakat menengah ke bawah.
“Pemprov sebagai dirigen dan REI sebagai mitra kerja diharapkan punya keberpihakan pada MBR dan masyarakat miskin perkotaan dengan menciptakan tata ruang yang berkeadilan. Pengusaha itu harus untung supaya makin banyak yang bisa dibangun. Namun jangan pernah meninggalkan kewajiban untuk perumahan MBR hanya karena aturan yang ada punya kelemahan,” ujarnya.
Dikatakan Zulfi, HUD punya konsep Creating Shared Value (CSV) dalam penyediaan perumahan, yaitu konsep dalam strategi bisnis yang menekankan pentingnya memasukkan masalah dan kebutuhan sosial dalam perancangan strategi perusahaan pengembang. Dengan persoalan dan kapasitas yang dimiliki DKI Jakarta, maka CSV sangat mungkin diterapkan pengembang dan pemprov demi menciptakan hunian yang layak dan terjangkau bagi semua.