Wednesday , April 21 2021
Home / Breaking News / Jokowi Perintahkan Pembenahan Manajemen Rantai Pasok Konstruksi

Jokowi Perintahkan Pembenahan Manajemen Rantai Pasok Konstruksi

Joko Widodo
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan masih menjadi salah satu prioritas nasional

INFRASTRUKTUR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan masih menjadi salah satu prioritas nasional, ditambah dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Diungkapkan Presiden, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran total pembangunan infrastruktur sekitar Rp 430 triliun pada 2020 atau naik dibandingkan 2019 yang sebesar Rp 420 triliun.

Untuk mendukung hal tersebut, menurut Presiden diperlukan kesiapan seluruh komponen rantai pasok industri konstruksi  yang terdiri dari sumber pendanaan, sumber daya manusia (SDM), peralatan dan material, serta teknologi konstruksi.

BACA JUGA :   Progres Lebih Cepat, Damoci Perpanjang Promo DP 0%

“Kuncinya ada di pembenahan manajemen rantai pasok konstruksi yang berkualitas, terutama pasokan tenaga ahli jasa konstruksi yang harus terus kita tingkatkan, kuantitas maupun kualitasnya didukung dengan sertifikasi berstandar internasional,” kata Presiden Jokowi saat membuka Konstruksi Indonesia (KI) 2019, Indonesia Infrastructure Development Financing (IIDF) 2019, serta Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2019 di JI Expo Kemayoran Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

BACA JUGA :   Diskon Hingga 45%, Ada Promo Merdeka di Kota Modern dan ModernHill

Presiden Jokowi mengatakan, untuk mendorong terciptanya SDM konstruksi yang kompeten, handal dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan kerja sama antara dunia pendidikan dan industri jasa konstruksi. “Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan vokasional harus juga kita perbaiki, link and match antara lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia konstruksi Indonesia harus terus diperkuat sehingga menghasilkan tenaga kerja yang punya keahlian lapangan yang handal,” kata Presiden.

Terkait kesiapan peralatan dan material yang dibutuhkan dalam konstruksi, Presiden menginstruksikan untuk memastikan  ketersediaannya baik dari segi kuantitas dan  kualitas. Presiden juga menekankan agar terus berupaya mengurangi penggunaan bahan konstruksi impor, sehingga pembangunan infrastuktur yang masif dapat mendongkrak industrialisasi dalam negeri.

BACA JUGA :   Pengembangan Food Estate di Kalteng Dimulai Oktober 2020 Mendatang

“Saya minta agar produksi dalam negeri betul-betul menjadi perhatian yang serius.  Berbagai produk dalam negeri seperti kebutuhan produk baja serta berbagai kebutuhan material dan bahan baku lainnya harus disediakan sehingga sektor konstruksi bisa berkontribusi dalam menurunkan defisit neraca transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan kita,” pesan Presiden Jokowi.

Ditambahkan Presiden, gencarnya pembangunan infrastruktur juga harus dapat menaikkan kelas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam negeri. Tak hanya itu, ia juga meminta agar pembangunan infrastruktur dapat menciptakan banyak lapangan kerja dengan mendorong peningkatan peran swasta.

“Berikan ruang kepada swasta terutama pengusaha lokal untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Saya harapkan 5 tahun ke depan peran swasta, peran kontraktor lokal betul-betul bisa diberikan ruang sebesar-besarnya. Saya yakin dengan semangat kolaboratif akan mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur,” tutur Presiden.

BACA JUGA :   Sepanjang Tahun 2015 Hingga 2018, PUPR Telah Bangun 728 Tower Rumah Susun

Pembukaan ruang kepada sektor swasta menurut Presiden juga terkait dengan dukungan kesiapan pendanaan pembangunan infrastruktur yang tidak mungkin semuanya bergantung pada APBN. “Saya selalu berpesan tolong tawarkan berikan prioritas pada swasta dulu, kalau swasta tidak mau silahkan BUMN yang mengerjakan terutama yang nilai investasinya rendah, kalau BUMN tidak mau maka dikerjakan oleh pemerintah,” ujar Presiden.

Terkait arahan Presiden untuk mengoptimalkan pemakaian produk lokal untuk pembangunan infrastruktur, Menteri Basuki menyatakan telah memerintahkan seluruh pekerjaan konstruksi bidang PUPR untuk membeli bahan baku dan peralatan lokal seperti penggunaan aspal buton untuk jalan dan pembelian eskavator ke PT. Pindad. “Utamakan yang lokal, meski harga lebih mahal sedikit asal masih wajar,” pesan Menteri Basuki.

Check Also

Ini Dia, Rumah Subsidi Berkualitas Dengan Konsep Syariah

APA KABAR – Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera. Pembaca setia Majalah Property&Bank di mana saja berada. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 178

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link