Monday , September 28 2020
Home / Breaking News / Kadin dan Pengembang Perumahan Desak Kuota FLPP Segera Ditambah

Kadin dan Pengembang Perumahan Desak Kuota FLPP Segera Ditambah

Rumah MBR
Deretan rumah sederhana

BERITA PROPERTI – Masalah pembiayaan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti) yang saat ini kuotanya telah habis, masih menjadi ancaman yang serius di industri properti. Semua pengembang perumahan sederhana mengeluhkan masalah ini dan berharap pemerintah bisa memberikan solusi secepatnya agar program sejuta rumah tetap berjalan dengan baik.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang properti Hendro S. Gondokusumo mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini. “Hal ini bisa mengancam keberlangsungan industri properti di Indonesia secara keseluruhan. Stabilitas industri properti Indonesia dan program sejuta rumah tahun 2019 juga dapat terganggu,” tegas Hendro S. Gondokusumo, Selasa (27/8) kemarin.

BACA JUGA :   Peran Kasiba dan Lisiba Perlu Dioptimalkan lagi

Hendro menambahkan, ada tiga jenis industri yang bisa menggerakkan perekonomian rakyat secara massal, yakni infrastruktur, pariwisata dan properti. Ketiga jenis industri ini akan bisa masuk sampai ke pelosok Indonesia dan membangkitkan perekonomian secara masif. Jadi, kata dia, penting sekali bisa menjaga keberlangsungan industri properti agar stabil. Salah satunya dengan penambahan kuota FLPP ini.

“Jangan lupa di belakang industri properti ada 174 industri ikutan yang juga mendorong perputaran roda perekonomian Indonesia mulai dari industri rumahan sampai industri berat. Jadi kondisi ini berbahaya jika dibiarkan tanpa ada solusi apa-apa,” tegas Ketua Komtap Kadin Properti dan Ketua Umum REI periode 2010-2013, Setyo Maharso.

BACA JUGA :   Hapernas 2019, PUPR Gelar Pameran Perumahan Rakyat dan Festival Kuliner

Menyikapi masalah ini, Kadin Indonesia bidang properti bersama-sama dengan asosiasi pengembang seluruh Indonesia yang tergabung dalam REI (Realestat Indonesia), Himperra (Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat) dan PI (Pengembang Indonesia) mengharapkan agar pemerintah dapat secepatnya mengeluarkan tambahan kuota FLPP.

“Banyak terjadi ketidakpastian usaha bagi pengembang perumahan FLPP. Kami sudah menyampaikan kepada pemerintah perihal kekurangan kuota ini sejak awal tahun 2019,” ujar Ketua Umum Himpunan Pengembang Pemukiman Dan Perumahan Rakyat (Himperra), Endang Kawidjaja.

Sedangkan Ketua Umum Pengembang Indonesia (PI) Barkah Hidayat mengatakan, sebanyak 85% anggota PI adalah pengembang perumahan FLPP yang sangat rentan terhadap pergerakan pembiayaan konsumen. “Jika pembiayaan terhambat maka akan ada multiplier effect  ke stakeholder lain yaitu perbankan, kontraktor, vendor dan akhirnya ke konsumen juga,” ucap Barkah Hidayat.

BACA JUGA :   Bergaya Rumah Bali, 400 RTLH di Tabanan Direnovasi Dalam Program BSPS

Oleh karena itu, sambung Barkah Hidayat, kedepan agar tidak terjadi lagi hal seperti ini, sebaiknya angka kuota FLPP tidak ditentukan sepihak oleh pemerintah namun berdasarkan data bersama seluruh organisasi. Dengan begitu, kata dia, akan diketahui berapa besar kebutuhan sebenarnya.

Dilain pihak, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan sudah menyatakan akan mengupayakan adanya penambahan kuota FLPP tahun ini. “Kabar terakhir, surat dari Kementerian PUPR telah sampai ke Kementerian Keuangan. Kami harapkan Kementerian Keuangan dapat secepatnya mengambil keputusan untuk mengeluarkan tambahan kuota FLPP tersebut paling tidak di akhir Agustus atau awal September,” ujar Wakil Sekjen Realestat Indonesia (REI) Herry Sulistyono.

BACA JUGA :   Tarif 6 Ruas Baru Tol Trans Jawa Mulai Berlaku Sejak 21 Januari 2019

Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata menambahkan, REI sudah melakukan sejumlah upaya sejak awal mencuat informasi habisnya kuota KPR FLPP di Bank BTN. Kementerian PUPR kemudian merespon dengan menyurati Kementerian Keuangan  untuk menambah kuota KPR FLPP sebesar Rp 8,6 triliun atau setara untuk 80.000 hingga 100.000 unit rumah.

Bahkan dalam pertemuan terakhir dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Minggu (25/8/2019) lalu dirinya, ungkap Eman, sapaan akrabnya, kembali mempertanyakan informasi mengenai tambahan kuota tersebut. Menteri PUPR menyebutkan sudah ada jawaban positif dari Kemenkeu bahwa kuota akan ditambah.

Oleh sebab itu, kata Eman, REI berharap Kemenkeu secepatnya dapat mengabulkan ini, karena urgensinya tinggi dari sisi konsumen. Dari sisi developer, developer sudah membangun dengan menggunakan kredit bank untuk pengerjana konstruksi, sehingga kalau tidak terealisasi maka beban bunganya akan tetap ditanggung pengembang.

BACA JUGA :   Bangun Apartemen Anti Narkoba, PP Properti Raih Award Dari BNN

“Jika pengembang tidak mampu membayar, maka NPL (rasio kredit bermasalah) tinggi dan akan menganggu kinerja bank. Kalau itu terjadi, maka berdampak besar terhadap perekonomian nasional,” ungkap Eman.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Barat sekaligus Founder & CEO PT Buana Kassiti Joko Suranto mengatakan, pemerintah dinilai terlalu banyak melakukan pengaturan hal-hal yang bersifat sangat teknis sehingga membuat gerak pengembang sangat sempit dan terbatas. “Kami adalah pengembang, bukan kontraktor. Pengembang mempunyai konsep dan kapasitas untuk mengembangkan sesuatu dari yang tiada menjadi ada, dari yang tidak bernilai menjadi bernilai,” jelas Joko Suranto.

Sebaiknya, sambung Joko, pemerintah mengatur kebijakan saja di hulu, pihaknya sebagai organisasi akan mengikuti kebijakan tersebut di hilir agar berjalan dengan baik. Organisasi diajak bekerjasama untuk membuat parameter dan sistem rewards dan punishment sehingga meringankan beban pemerintah.

Check Also

IFRA 2020

Animo Tinggi, IFRA Virtual Expo 2020 Diperpanjang Hingga 30 September

UMUM – Gelaran pameran waralaba dan lisensi virtual ‘IFRA Virtual Expo 2020’ memasuki hari ketiga …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 173

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
cover majalah
close-link