Sunday , November 29 2020
Home / Indeks Berita / Kawasan Bandara Simbol Pengembangan Kota dan Proyek Properti Masa Depan

Kawasan Bandara Simbol Pengembangan Kota dan Proyek Properti Masa Depan

Webinar Nasional Ngopsor Bareng Jurnalis dipandu oleh Pemimpin Redaksi Property&Bank, Indra Utama

PROPERTI – Pusat kota kini tak lagi menjadi satu-satunya kawasan yang diincar untuk perluasan bisnis para pengembang. Orientasi sudah bergeser ke kawasan alternatif, terutama area di sekitar bandar udara (Bandara). Sejalan dengan tumbuhnya bisnis penerbangan di Indonesia, area sekitar bandara menjadi sangat menggoda untuk diabaikan begitu saja.

Hal ini mengemuka saat diskusi yang diselenggarakan Majalah Property&Bank, dalam acara Webinar Nasional Ngopsor bertajuk Pembangunan Bandar Udara Sebagai Simbol Pengembangan Kota Dalam Meningkatkan Nilai Properti. Acara yang berlangsung pada Rabu (14/10/2020), dipandu oleh Indra Utama (Pemimpin Umum Majalah Property&Bank). Hadir dalam acara ini Presiden Direktur Ciputra Residence Budiarsa Sastrawinata, Direktur SDM dan Umum PT Angkasa Pura I (AP I) Adi Nugroho, dan Dirut PT PPRO BIJB Aerocity Development, Yunas Rudianto.

BACA JUGA :   Intiland Tutup Atap Praxis Surabaya

Pembangunan di sekitar kawasan bandara sedang menjadi tren. Pembangunan tersebut, bahkan bisa membentuk satu kota mandiri. Apalagi luasan area kawasan pengembangan di sekitar bandara bisa mencapai 4.000 hingga 6.000 hektar. Pengembang bisa memanfaatkan kesempatan untuk membangun fasilitas hunian vertikal, akomodasi perhotelan, dan juga pergudangan modern. Ceruk pasar yang tersedia juga  variatif. Mulai dari kru penerbangan (udara dan darat), pelancong bisnis dan leisure, perusahaan perdagangan, pengepakkan, logistik, dan lain sebagainya.

Hal ini disepakati oleh Adi. Sebagai ilustrasi, sebelum pandemi Covid-19 melanda, AP 1 sudah melayani 100 juta orang penumpang setiap tahunnya, dengan kapasitas setiap harinya mencapai 250 ribu orang. “Namun, saat Covid-19 mengganas, kwantitas penumpang menurun tajam hingga 25% per harinya, atau mencapai 60 atau maksimal 70 ribu orang saja. Kejadian ini belum pernah sekalipun dialami AP 1 selama beroperasi hingga 2020,” ujar Adi. Ini membuktikan betapa bernilainya dari sisi investasi di wilayah kawasan Bandar Udara.

BACA JUGA :   Mudahkan Calon Pembeli, Vasaka Solterra Hadirkan Show Unit Solterra Suites

Budiarsa pun mengelaborasi kawasan potensial di bandara ini sebagai Aerotropolis, sebuah kota dimana tata letak, infrastruktur, dan ekonomi berpusat pada bandar udara (bandara). Seperti konsep kota metropolitan, bandara sebagai pusat aerotropolis juga memiliki kawasan pinggir kota (suburban) yang terhubung oleh infrastruktur dan transportasi massal.

Istilah aerotropolis pertama kali dikemukakan seorang seniman New York, Nicholas DeSantis pada November 1939. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh seorang akademisi, John D. Kasarda, pada 2000. Menurutnya, bandara telah berevolusi menjadi penggerak bisnis dan pembangunan perkotaan di abad ke-21, sebagaimana jalan raya yang menggerakkan ekonomi di abad ke-20, kereta api di abad ke-19, dan pelabuhan di abad ke-18.

Direktur SDM dan Umum PT Angkasa Pura I (AP I) Adi Nugroho

Aerotropolis dilengkapi industri manufaktur, e-commerce, telekomunikasi dan logistik, hotel, gerai ritel, pusat entertainment dan exhibition, serta ruang perkantoran bagi para pebisnis yang sering bepergian melalui bandara atau terlibat dalam perdagangan global. Di samping itu, aerotropolis juga dilengkapi pusat perdagangan grosir serta sarana transportasi yang terintegrasi.

BACA JUGA :   BI Pangkas Suku Bunga Acuan, Emiten Properti Merespon Positif

“Project kami di Citra Garden, yang dimulai bersamaan saat Bandara Soekaro Hatta dibuka (1986). Dan kami mensuply untuk kebutuhan perumahan dan pemukiman, bagi pengguna airport. Saat itu, kami memakai tagline “Airline Village”. Hasilnya positif, dan dari Citra Garden 1 kini sampai Citra Garden 8, tagline-nya sekarang menyesuaikan, menjadi “Aeroworld“. Dan proyeknya tak lagi terfokus di pemukiman, kini berkembang menjadi kegiataan bisnis lainnya, termasuk logistik dan lain-lain,” papar menantu begawan Properti Indonesia, Ciputra.

Meski demikian, Budiarsa memastikan jika kerjasama antara pemerintah, airport authority, user dan investor, harus saling mendukung dan bertemu, untuk mengembangkan konsep Aerotropolis. “Mempertemukan antara demand, suply dan kebutuhan, itu penting. Termasuk, faktor benefit saat mengelola bandara baru, yang master plannya jauh lebih tertata dan interaktif. Itu betul. Tapi, ada juga bidang tertentu, yang membutuhkan existing population base. Di airport yang sudah ada (bukan bandara baru), ini menjadi lebih strategis dilakukan. Karena kebutuhan di kawasan itu, sudah lebih dulu terindetifikasi,” terangnya.

BACA JUGA :   Pilih Pergi Liburan Atau Beli Rumah?

Sebagai catatan, Indonesia saat ini memiliki 299 bandar udara (bandara) yang melayani penerbangan domestik maupun internasional. Untuk AP I, saat ini mengelola 15 bandara di seluruh Indonesia. Di luar bisnis kebandaraudaraan, AP I juga mempunyai lima anak perusahaan, yaitu PT Angkasa Pura Logistik, PT Angkasa Pura Properti, PT Angkasa Pura Suport, PT Angkasa Pura Hotel, dan PT Angkasa Pura Retail. Meski demikian, Adi menyoroti jika membangun Aerotropolis, sejatinya tidak semata-mata hanya membangun Bandara, yang tampil sebagai nilai jual.

Ia memberi contoh, Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA), Malaysia, yang lahannya mencapai 10 ribu Hektar. Selain bandara, lokasinya yang strategis tepat di tengah kota negri Jiran, juga terdapat Sirkuit Otomotif hingga perkebunan sawit didalamnya.

Presiden Direktur Ciputra Residence Budiarsa Sastrawinata

“Di KLIA Itu, nggak mungkin kerjasamanya hanya institusi bandara dan Swasta saja, banyak pihak yang terlibat dalam peruntukkan tempat dan lokasinya. Belum lagi bicara mendatangkan traffic (pengunjung) nya. Bagaimana mau berbicara Aerotropolis, kalau traffic-nya tak terbangun. Traffic ini ‘kan yang menjadi multi player dan mengekspos kegiatan lainnya. Penumpang makin banyak, otomatis industrinya juga bertambah, tumbuh bisnis ketring, tumbuh bisnis hotel, kegiatan transportasi makin besar, dan seterusnya. Dbutuhkan political will yang kuat dari pemerintah pusat, dan harus terpadu, karena banyak pihak yang akan duduk bersama, untuk menyamakan persepsi membangun konsep Aerotropolis,” ungkap Adi.

BACA JUGA :   Pengampunan Pajak, Kesempatan Atau Kekuatiran

Peluang invetasi, lanjut Adi, untuk para investor atau pengembang, untuk bekerjasama yang berada dalam wilayah AP 1, sebetulnya sangat beragam. Namun, yang menjadi catatan adalah kejelasan aturan main (regulasi dan atura).  “Jika ada kerjasama investasi yang berlangsung lebih dari 3 tahun, maka level perizinannya harus melalui Menteri. Ini kerap menjadi handycap bagi para investor, sebab proses persetujuannya memakan waktu lama. Jika izin yang diurus selama satu-dua tahun bisa turun, itu sudah termasuk cepat. Tapi, bagi Investor, mereka tidak tahan dan sulit menyesuaikan kondisi ini, terlalu lama katanya,” paparnya. Selain itu, juga terkait proses mekanisme keterbukaan.

Dirut PT PPRO BIJB Aerocity Development, Yunas Rudianto

Contoh yang menarik, disampaikan Adi terkait rencana pembangunan bandara di Kediri, Jawa Timur, yang notabene didanai oleh PT Gudang Garam. “Kami, dari AP 1, dalam proyek ini hanay diminta untuk sebagai operator bandaranya saja. Tapi buat kami, ini aneh, kami juga mau ikutan investasi kok. Lalu, jawaban mereka, investasinya dari Gudang Garam saja pak, sebab jika ada uang Rp 1000 saja dari AP 1, maka ada audit ketat yang masuk. Bila investasi uangnya dari Gudang Garam, mudah-mudahan tidak ada Audit yang masuk. Hanya gara-gara uang seribu dua ribu perak, kami (Gudang Garam) kena audit juga, malah jadi ribet. Nah, bagi kami (AP 1), inilah handycap dari investor, saat masuk dalam kerjasama investasi bandara yang melibatkan dana besar. Maka, kondisi seperti inilah yang mengharuskan aturan mainnya ada dilevel persetujuan Menteri,” urainya panjang lebar.

BACA JUGA :   Harga Bahan Bangunan dan Upah Tenaga Kerja Naik, Properti Ikut Mahal

Sebagai penutup, Yunas meyakini perlunya kebijakan yang terintegrasi dan menyeluruh, baik untuk aspek sosial, ekonomi, dan politik, dalam menggarap kawasan bisnis bandara. Karena kemampun mengambil kebijakan ini, lanjut Yunas, walau tidak berpengaruh secara fisik, tapi akan mempengaruhi pergerakan properti itu sendiri.

“Seperti di Bandara Kertajati, seolah-olah terjadi pembangunan yang tak terintegrasi. Megah berdiri, ternyata Bandara Kertajati ternyata tak memiliki aksesibilitas yang memadai. Namun, sudah ada perbaikan dan koreksi dari berbagai pihak, termasuk dari pemerintah pusat dan daerah. Hingga ada instruksi khusus, jika Operasional Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan atau Cisumdawu, serta exit tol 158 (Tol Kertajati) adalah proyek strategis nasional, yang harus segera selesai di tahun depan, untuk mendukung perkembangan Bandara Kertajati. Inilah perlunya, seluruh pengambil kebijakan harus tampil dalam satu visi pemahaman dan garis keputusan yang saling mendukung satu dengan yang lain,” pungkasnya.  (Artha Tidar)

Check Also

Intiland Luncurkan Klaster DUO di Talaga Bestari, Harga Mulai Rp 700 jutaan

PERUMAHAN – PT Intiland Development Tbk (Intiland; DILD) berkolaborasi dengan PT Quanta Land Indonesia (Quanta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 174

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link