Sunday , November 29 2020
Home / Breaking News / Kepailitan Rugikan Semua Pihak di Sektor Properti, REI Minta Aturannya Direlaksasi

Kepailitan Rugikan Semua Pihak di Sektor Properti, REI Minta Aturannya Direlaksasi

perkantoran
ilustrasi : Kawasan perkantoran di jalan Sudirman, Jakarta

PROPERTI – Pandemi Covid-19 yang kini melanda, merupakan bencana nasional non-alam dan tergolong dalam kondisi force majeure. Dampak dari pandemi, semua jenis usaha termasuk mengalami gangguan  cashflow bahkan kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran utang.

Di sisi lain, dalam situasi force majeure Covid-19, justru kasus gugatan kepailitan terhadap pengembang properti terus mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2020, tercatat setidaknya ada 20 perusahaan properti yang digugat pailit.

BACA JUGA :   Vasanta Sasar Ekspatriat di Kawasan Industri

Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Mohammad Nasih mengatakan, kasus gugatan kepailitan pengembang memang menjadi salah satu isu yang sangat aktual selama pandemi Covid-19. Padahal semua pihak perlu memahami bahwa situasi pandemi ini bukan kondisi yang bersifat permanen karena nantinya akan ada vaksin dan obatnya.

“Kasus gugatan pailit pengembang ini patut mendapat perhatian terutama dampaknya terhadap perekonomian nasional. Banyak pihak yang terlibat dalam bisnis ini, termasuk ratusan usaha lain yang bergantung kepada industri properti,” tegas Nasih saat menjadi keynote speech diskusi webinar bertema Relaksasi Pelaksanaan Kepailitan dalam Kondisi Force Majeur Pandemi Covid-19, Selasa (27/10).

BACA JUGA :   Dukung UMKM Hadapi Covid - 19, Dibangun Sejumlah Ruang Usaha

Menurut Nasih, tidak ada yang diuntungkan dari pailit perusahaan properti karena yang menang jadi arang, dan yang kalah jadi abu. Semua pihak, tidak hanya pengembang tetapi konsumen pembeli pun mengalami kerugian. Selain itu, stabilitas nasional dan ekonomi perlu dijaga, karena kalau tidak diperhatikan dikhawatikan terjadi instabilitas mengingat kerugian melibatkan banyak pihak.

Nasih meyakinkan bahwa yang dialami banyak perusahaan saat ini bersifat jangka pendek mengingat pandemi pasti akan berlalu. Oleh karena itu, Nasih menilai kurang tepat jika sengketa utang piutang atau keterlambatan serahterima unit misalnya, diselesaikan melalui jalur kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). 

“Artinya, perusahaan yang kekayaan bersihnya masih positif tetapi sedang kesulitan keuangan jangka pendek misalnya akibat pandemi seperti saat ini, maka tidak tepat diselesaikan dalam kerangka kepailitan atau PKPU,” ujar Nasih.

BACA JUGA :   Mulai Hari Ini, AEON Mall JGC Resmi Beroperasi

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan, maraknya kasus kepailitan khususnya di industri properti selain akibat kondisi dunia usaha yang sulit selama pandemi, juga karena mudahnya gugatan pailit dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa  “apabila terjadi gagal bayar hutang pada minimal dua kreditur, maka perusahaan dapat dipailitkan”.

“Ketentuan itu membuat gugatan kepailitan menjadi sangat mudah, padahal jika kepailitan terjadi yang rugi bukan hanya pengembang tetapi juga ratusan pembeli lain yang tidak ikut menggugat, terlebih mereka yang belum melakukan akta jual beli. Hal itu seharusnya menjadi pertimbangan juga,” ujar Totok Lusida. REI, sambungnya, berharap adanya relaksasi aturan kepailitan ini selama masa pandemi.

Paulus Totok Lusida
Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida

Totok menambahkan, industri properti merupakan industri strategis nasional yang mempunyai dampak multiplier terhadap 175 industri ikutan dan 350 industri kecil dan UMKM. Anggota REI kini berjumlah hampir 6.500 perusahaan yang tersebar di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sehingga kontribusinya terhadap perekonomian cukup merata.

BACA JUGA :   Pembangunan Stadion Manahan Solo On Progres, Target Selesai September 2019

Pembicara lain, Hakim Agung Syamsul Ma’arif menerangkan terkait kasus kepailitan di masa pandemi Covid-19 memang belum ada kebijakan khusus dengan kepailitan dan restrukturisasi utang secara menyeluruh. Kebijakan yang ada saat ini masih terbatas hanya berkaitan dengan lingkup pembiayaan/kredit perbankan.

Padahal seharusnya law maker di Indonesia mencontoh upaya yang dilakukan sejumlah negara misalnya dengan menaikkan batas insolven, defenisi utang, batas waktu PKPU atau seperti di Singapura yang mengeluarkan larangan kreditur untuk mengajukan kepailitan akibat pandemi hingga akhir tahun ini.

Di Indonesia belum ada payung hukum yang spesifik terhadap kontrak perjanjian yang terdampak Covid-19, dan belum ada ketentuan khusus berkaitan relaksasi kepailitan.  Contohnya soal ambang minimum utang, moratorium permohonan PKPU, atau peran pemerintah dalam membantu negosiasi dan restrukturisasi utang.  “Seharusnya ini semua disikapi dengan mengeluarkan undang-undang. Tapi ini merupakan pendapat pribadi saya,” tegas Syamsul.

BACA JUGA :   Akhir Tahun, Paramount Land Rilis Dua Produk Baru

Pada bagian lain, Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Regulasi dan Perundang-undangan, Ignesjz Kemalawarta mengungkapkan berdasarkan data yang dimiliki tiga alasan pailit terhadap pengembang yakni menyangkut serahterima unit (57,14%), utang piutang (35,72%) dan penyerahan SHM Sarusun (7,14%).

“Padahal utang piutang dalam sebuah hubungan usaha merupakan hal wajar. Dan meski pun pengembang ada utang dengan salah satu pihak di salah satu proyek properti misalnya apakah itu perbankan, supplier atau kontraktor, kan tidak berkaitan dengan pembeli produk properti lainnya,” ujar Ignesjz.

ilustrasi Perkantoran : Industri properti mempunyai dampak multiplier terhadap 175 industri ikutan

Menurut Ignesjz, gugatan kepailitan yang bisa dilakukan oleh hanya dua orang dalam konteks yang sifatnya cukup luas dinilai REI terlalu mudah dan kurang tepat. Padahal dampak dari pemberitaan akibat gugatan kepailitan itu sangat berat, karena dapat menghancurkan reputasi dan citra developer dalam sekejap. Sementara belum tentu nantinya perusahaan properti itu benar-benar diputuskan pailit.

BACA JUGA :   Weekend #dirumahaja, Ini Tips Menyulap Kamar Tidur Serasa Hotel

“Kami mengusulkan adanya pra-sidang sebelum gugatan kepailitan dan PKPU diajukan ke pengadilan niaga, sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap perusahaan maupun pihak lain yang dapat dirugikan termasuk pembeli,” ujar dia.

Sedangkan tidak adanya solvency test membuat kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan utangnya tidak dapat dipastikan. Ignesjz meminta semua pihak arif dan bijaksana untuk melakukan upaya hukum pailit dan PKPU, serta memikirkan secara utuh dampak untung-ruginya bagi perekonomian nasional.

Check Also

Intiland Luncurkan Klaster DUO di Talaga Bestari, Harga Mulai Rp 700 jutaan

PERUMAHAN – PT Intiland Development Tbk (Intiland; DILD) berkolaborasi dengan PT Quanta Land Indonesia (Quanta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 174

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link