Tuesday , August 4 2020
Home / Indeks Berita / Komisi V DPR RI dan DPP Appernas Jaya Gelar RDPU Bahas Tapera

Komisi V DPR RI dan DPP Appernas Jaya Gelar RDPU Bahas Tapera

appernas jaya
Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya meminta pemerintah transparan mengelola program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Permintaan ini disampaikan di tengah berbagai kasus lembaga keuangan, yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

BERITA UTAMA – Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 25/2020 yang diberlakukan pada tanggal 20 Mei 2020, tentang Tabungan Perumahan Rakyat mewajiblan pekerja, baik Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai swasta maupun pekerja mandiri untuk menjadi peserta dari Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Sebagai konsekuensinya membayar iuran Tapera yang besarannya 0,5%, bagi pelaku usaha/2,5% bagi pegawai dan 3% pekerja mandiri. Pemberlakuan kewajiban ini memicu reaksi yang luas, karena pemberlakuan tersebut dianggap tidak tepat di saat masyarakat sedang berhadapan dengan kesulitan ekonomi akinat pendemi covid-19.

BACA JUGA :   PUPR Resmikan Rusunawa Ponpes Darul Ulum Jateng

Kewajiban ini sebenarnya dapat di pandang positif sebagai upaya pemerintah untuk memberikan jaminan sosial dalam hal menjembatani kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah, akan tetapi menjadi kontradiktif karna pemberian manfaat di batasi bagi peserta yang memenuhi persyaratan.

Diantaranya golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan belum memiliki rumah. Sedangkan kepesertaannyaberlaku wajib bagi seluruh pekerja, baik yang belum memiliki rumah maupun yang  memiliki rumah. Hal ini di sampaikan Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya), Adriliwan Muhamad.

BACA JUGA :   BPN dan HIPPI Riau Gelar Tournament Golf

Saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (08/07/2020), pria yang akrab disapa Andre Bangsawan mengatakan, pemerintah harus meninjau peraturan tersebut karena Tapera merupakan program sosial sehingga profitabilitas tak perlu menjadi prioritas.

“Bahkan, pemberian bunga dalam skema pembiayaan yang bersumber dari dana masyarakat justru menghilangkan esensi sosial dari Tapera dan cenderung mengarah kepada produk keuangan,” tegas pengusaha dibidang investasi bahkan tercatat sebagai advisor di salah satu perusahaan sekuritas berskala Internasional.

BACA JUGA :   Dukung Pembiayaan Perumahan, SMF Nyatakan Siap Gandeng BP Tapera

Selain itu, Appernas Jaya mengkhawatirkan pengelolaan dana Tapera berpotensi mengalami masalah seperti pengelolaan dana masyarakat.

Hal ini terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri, yang mengalami kerugian investasi lantaran ceroboh menginvestasikan dana dari nasabah. Bahkan kasus kerugian investasi di PT Asuransi Jiwasraya kini sudah menjadi kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dan sedang dalam proses persidangan.

BACA JUGA :   Mau Dibawa Ke Mana Tapera? Topik Hangat di Ngopsor Bareng Jurnalis#2

“Kita tidak mau BP Tapera ini hanya mengulang kasus-kasus, mohon maaf saya sebut, mungkin Jiwasraya dan Asabri, yang setelah dikumpulkan lalu dipakai untuk investasi yang berisiko tinggi. Situasi ini, kita melihat pemerintah ini tidak ubahnya sebagai lembaga keuangan yang mengumpulkan dana lalu menempatkannya di sistem investasi. Kita harapkan menguntungkan, tetapi kalau rugi, siapa yang akan bertanggung jawab? Dan bagaimana pemerintah mencegah dan memulihkan kerugian tersebut?” ujar Wakil Ketua Umum Appernas Jaya, Indra Utama, pada kesempatan yang sama.

Dalam kedua kasus asuransi itu, Indra menyebut, dana dari masyarakat dikumpulkan. Kemudian, diinvestasikan dalam instrumen yang beresiko tinggi. Untuk itu, kini para pengembang masih mempertanyakan cara pengelolaan dari masyarakat di Tapera nantinya. Seperti diketahui saat ini, Tapera hanya terdiri dua organ pengelola.

BACA JUGA :   Tapera Bergulir, PUPR Pastikan Proses Penyediaan Perumahan Tak Berubah

Yakni Komite Tapera, terdiri atas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan dari unsur profesional. Organ lainnya sebagai operator adalah BP Tapera.

Seminggu sebelumnya, Indra menyebut para pengembang sudah duduk bersama dengan BP Tapera dalam sebuah diskusi. Dalam pertemuan itu, lanjut Indra, didapati jika sejauh ini, kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum tersentuh oleh program ini.

BACA JUGA :   Segera Kelola Dana, BP Tapera Duplikasi Sistem BPJS Kesehatan

“Lalu ada pertanyaan, ini pengawasannya dilakukan oleh siapa? Sebab, personil BP Tapera juga sebagian besar berasal dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Dalam diskusi itu, juga diharapkan adanya transparansi dalam pengurusan dan pengelolaan dana oleh BP Tapera,” tukasnya.

Sekretaris Jenderal Appernas, Risma Gandhi pun menyatakan, jika kredibilitas Tapera menjadi penting. Sebab, mereka akan mengelola dana yang cukup besar milik publik. Bagi Risma, BP Tapera harus menjadi lembaga yang kredibel dengan menerapkan transparansi dalam pengelolaan dana Tapera dan tak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

BACA JUGA :   Terjual 70%, Bhuvana Ciawi Targetkan Beroperasi 2017

“Itu harus jadi pokok yang penting. Karena ini dana publik yang akan dikumpulkan dan harus paham betul kemana ini uang akan diinvestasikan. Lalu keuntungannya, siapa yang akan dapatkan. Apakah tepat sasaran untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) atau tidak? Pengawasan ini yang harus dipikirkan bersama,” ujar Risma.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi V DPR RI Hi Herson Mayulu, mempertanyakan soal penyediaan perumahan bagi pekerja lepas yang tak memiliki gaji tetap. Menurutnya, program Tapera, sejatinya lebih mengarah pada pelayanan kepada MBR kategori Pegawai Negeri, TNI/Polri, Karyawan Swasta, yang pendapatannya Rp 4 juta sampai Rp 8 juta.

BACA JUGA :   Tapera : Produk Jaminan Sosial Atau Produk Investasi Pemerintah?

“Padahal, sebetulnya yang sangat membutuhkan rumah itu adalah MBR kategori pekerja lepas,” ungkap Politisi PDIP asal Sulawesi Utara ini. Dijelaskan juga, selama ini masyarakat dengan kategori MBR pun belum memahami sepenuhnya soal Tapera, lantaransosialisasi di masyarakat kalangan bawah belum terlaksana dengan baik.

Hal senada juga diungkap, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie. Politisi Fraksi Partai (NasDem) ini menjelaskan tujuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sangat terkait dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat.

BACA JUGA :   BPI Topping Off Tower Pertama Gayanti City

“Terutama, masyarakat menengah ke bawah untuk mendorong program sejuta rumah. Namun, seluruh masukan dan aspirasi dari seluruh asosiasi seperti Appernas dan Appersi, tentu kita dengar dan menjadi catatan bagi kami dalam rangka memberikan solusi, dari apa yang telah disampaikan pada Komisi V DPR RI,” pungkas Syarief. (Artha Tidar)

Check Also

rupst ctra

Penjualan Rp 2 Triliun, Ciputra Development Sebar Dividen Rp 8 per saham

PROPERTI – Emiten properti, PT Ciputra Development Tbk. dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 172

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link