Monday , October 26 2020
Home / Breaking News / Land Value Naik Di Kawasan TOD MRT Jakarta, Pemda DKI Segera Bangun Hunian MBR

Land Value Naik Di Kawasan TOD MRT Jakarta, Pemda DKI Segera Bangun Hunian MBR

MRT di sebuah stasiun

UMUM – Pemerintah telah menggaungkan untuk pengembangan hunian berbasis sarana transportasi publik atau transit oriented development (TOD) untuk mengatasi berbagai problem di kawasan perkotaan. Berbagai aturan hingga proyek percontohan pun telah disisapkan dan pemerintah juga terus mendorong kalangan pengembang untuk menerapkan konsep TOD ini.

Ada banyak efisiensi dari pengembangan kawasan TOD perkotaan seiring semakin langka dan mahalnya lahan-lahan perkotaan sehingga penggunaannya harus optimal. Pengembangan konsep TOD juga sangat positif berdasarkan hasil studi yang dilakukan Asian Development Bank (ADB) mengenai kawasan berorientasi TOD.

BACA JUGA :   The HUD : Kawasan Berbasis TOD Harus Bermanfaat Bagi MBR

Studi ADB tahun 2019 mengenai kawasan TOD menyebutkan, terjadi peningkatan harga mencapai 30 persen, pada properti  komersial dalam catchment (jangkauan) area di kawasan TOD kota-kota di Asia Tenggara yaitu Jakarta, Bangkok, dan Manila. Untuk moda raya terpadu (MRT) Jakarta misalnya, peningkatan nilai properti komersial di catchment area-nya mencapai 30 persen.

Menurut Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar, studi ADB ini telah mengungkapkan kenaikan nilai properti di sebuah area yang tadinya belum ada sarana transportasi publik dan langsung meningkat setelah adanya transportasi publik masal seperti MRT.

BACA JUGA :   Padang – Sicincin Akan Terhubung Jalan Tol Desember 2021

“Tentunya ini menjadi fakta yang menarik, karena peningkatan nilai lahan atau land value capture di tiga kota yaitu Jakrta, Bangkok, dan Manila bisa naik hingga 30 persen dalam radius 700-800 m dari stasiun MRT, sementara untuk properti residensial kenaikannya mencapai lima persen. Sebaliknya, nilai properti di luar jangkauan transportasi publik malah turun hingga 15 persen, dari harga eksisting dan harga residensial turun hingga delapan persen,” ujarnya dalam diskusi virtual, Kamis (15/10/2020).

Berdasarkan studi ini, jelas William, bisa disimpulkan kalau transportasi publik masal perkotaan bisa membuat efektivitas dan land value menjadi meningkat. Land value di kawasan-kawasan yang dilintasi transportasi publik seperti MRT akan terus meningkat signifikan untuk berbagai kebutuhan properti komersial maupun residensial.

Hal ini juga dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengembangkan kawasan berorientasi TOD di sekitaran stasiun MRT. Ada banyak efektivitas yang bisa didapatkan dengan pengembangan kawasan TOD karena mengintegrasikan transportasi publik, bangunan, ruang-ruang publik, dan kegiatan maupun lifestyle masyarakat.

BACA JUGA :   Crown Group Pasarkan ARTIS Bulan Depan, Proyek Pertama di Melbourne

Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai panduan rancang kota (PRK) di kawasan TOD Stasiun Lebak Bulus, Fatmawati, dan Blok M-ASEAN. Panduan ini juga akan diterapkan pada desain proyek MRT fase kedua untuk rute Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Ancol.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto menyampaikan, pengembangan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD) di stasiun moda raya terpadu (MRT) bakal memfasilitasi kebutuhan semua kalangan. Salah satunya dengan membangun hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Saya kira ini sudah menjadi perhatian dari Pemprov DKI terkait dengan masalah tidak hanya kalangan-kalangan dengan ekonomi matang saja harus kami fasilitasi,” sebutnya, pada Kamis ( 15/10/2020).

BACA JUGA :   Kantongi Hadiah Rp 2 Miliar, Urban+ Menangi Sayembara Desain IKN

Heru menuturkan, yang terpenting justru menyediakan rumah terjangkau bagi MBR atau disebut affordable housing di kawasan TOD MRT. Hal ini mengingat harga properti atau nilai tanah di kawasan TOD diprediksikan bakal melambung tinggi. Menurut dia, pemerintah bisa saja memberi keringanan uang pinjaman pembelian hunian. Akan tetapi, keringanan ini sulit dijalankan apabila harga tanah masih tinggi. Karena itulah, lanjut Heru, perlu ada intervensi dari pemerintah DKI, yakni menyediakan hunian terjangkau.

“Kami upayakan affordable housing ini menjadi salah satu upaya pemerintah mengintervensi ketersediaan hunian pada kawasan-kawasan, yang sebenarnya untuk diukur dengan nilai ekonomi rasanya sulit,” jelas Heru.

Tak hanya itu, pemerintah DKI juga akan memfasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk bisa berdagang di kawasan TOD. Dengan begitu, pengembangan kawasan TOD bukan semata-mata untuk komersialisasi. Dia menyebut pengembangan kawasan TOD tak boleh mengabaikan asas-asas keberpihakan lantaran disyaratkan dalam panduan rancang kota (PRK). “Jadi seharusnya diharapkan semua unsur terfasilitasi di sana, bahkan untuk orang yang memiliki keterbatasan income harus kami fasilitasi,” tutupnya. (Artha Tidar)

Check Also

Peminat Rumah DP Rp 0 Tinggi, DPRD : Bangunan Rampung, Kok Penghuni Sepi

PROPERTI – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta menyebut peminat hunian dengan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 174

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link