Monday , October 26 2020
Home / Nasional / Hukum / Menteri ATR Siapkan PP Soal Bank Tanah, Pengamat Properti : Ada Cara Lain Kok

Menteri ATR Siapkan PP Soal Bank Tanah, Pengamat Properti : Ada Cara Lain Kok

rumah sederhana
deretan rumah sederhana

HUKUM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera menyusun aturan pelaksana bank tanah dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, yang di dalamnya mewajibkan negara membentuk institusi tersebut.

“Bank Tanah merupakan institusi pemerintah pusat. Peraturan Pemerintah dari seluruh Undang-Undang Cipta Kerja ini ditargetkan akan selesai dalam waktu tiga bulan. Tapi, akan kita kebut, mudah-mudahan akan jauh lebih cepat selesai,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dalam keterangan di Jakarta, Selasa (13/10/2020).

BACA JUGA :   Groundbreaking Loftvilles City Apartement

Sofyan menjelaskan pihaknya saat ini sedang menyusun draf Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja. Dalam pembahasannya, ia menegaskan akan melibatkan pemangku kepentingan untuk mengetahui apa yang menjadi concern mereka. Bank Tanah merupakan institusi Pemerintah Republik Indonesia, yang akan dipimpin oleh sebuah komite, yakni Komite Bank Tanah.

Komite ini, lanjutnya, akan dipimpin oleh tiga orang menteri, dengan Menteri ATR/Kepala BPN sebagai ketuanya. Kedua menteri yang menjadi bagian dari tim komite akan ditunjuk oleh Presiden langsung. Selain itu, terdapat dewan pengawas yang terdiri dari dua kalangan, yakni dari pemerintah dan profesional. Perwakilan pemerintah ini akan ditunjuk oleh Kementerian ATR/BPN, sedangkan tenaga profesional yang paham terkait pemerintah akan diajukan oleh pemerintah dan mendapat persetujuan dari DPR RI.

BACA JUGA :   Diamondland Tawarkan Cluster Neo Cyprus Dengan Promo Menarik

“Setelah itu ada direksi, yang diangkat oleh Presiden. Institusinya ini akan powerfull, maka dari itu pemimpinnya tidak hanya Menteri ATR/Kepala BPN, tetapi ada dua menteri lain, yang fungsinya sebagai check and balance dalam mengambil keputusan,” ucapnya lagi.

Sofyan menambahkan bahwa bank tanah yang berfungsi sebagai land manager atau pengelola pertanahan, sebenarnya sudah diterapkan di Singapura. Sebelumnya, Pemerintah Singapura hanya mengelola kepemilikan tanah sebesar 30-40 persen, namun terus bertambah setiap tahun luas tanah yang dikelola, setelah adanya bank tanah.

“Dalam tahun 2020 ini, Insyaallah, sudah dapat berdiri. Kemudian jika ada satu atau dua bidang tanah yang dapat kita kelola, pada tahun 2021 kita sudah for scale dan punya beberapa kantor di daerah,” kata mantan Menko Perekonomian itu.

BACA JUGA :   Kohler Rilis Toilet Berteknologi Canggih

Pria yang pernah menjabat komisaris utama di beberapa BUMN ini mengatakan UU Cipta Kerja juga mengakomodasi bank tanah. Namun, ada poin lainnya dalam UU Cipta Kerja yang dinilai bersinggungan dengan bank tanah ini, terkait hak warga negara asing untuk memiliki hunian. Kini ketentuannya lebih longgar. Dengan omnibus law, WNA lebih mudah punya rumah. Mereka bisa memiliki hunian HGB, sebelumnya hanya terbatas di tanah dengan status hak pakai.

Namun, beleid baru ini masih menimbulkan kontroversi di kalangan ahli hukum pertanahan dan praktisi properti. Pengamat Hukum Pertanahan dari Lembaga Advokasi Konsumen Properti Indonesia (LAKPI) Erwin Kallo menganggap UU Cipta Karya ini berlebihan. Menurut Erwin, wacana bank tanah dalam konteks kepentingan perkebunan, dan pertanian masih masuk akal, karena dapat diterapkan. Lahan untuk dua kepentingan ini pun masih luas dan tersebar di wilayah-wilayah yang tidak padat penduduk. Oleh karenanya, Pemerintah dapat memanfaatkan tanah eks HGU yang ditelantarkan atau tidak dimanfaatkan.

BACA JUGA :   Sentra Timur Superblok Banjir Peminat Di IPEX 2017

Namun, untuk kepentingan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bank tanah akan menghadapi banyak kendala. Terutama dalam perolehannya yang berpotensi menjadi kontraproduktif. “Untuk perkebunan dan pertanian, masih oke. Tapi, untuk penyediaan perumahan, tidak masuk akal, karena tanah Negara yang akan dimanfaatkan pasti posisinya di perkotaan. Dan itu tidak bebas alias ada yang menguasai,” kata Erwin, pada Selasa (13/10/2020).

Ia menuturkan, pengadaan tanah untuk perumahan harus dilakukan dengan pendekatan politis melalui kebijakan politik anggaran. Hal ini karena Pemerintah tak bisa sembarangan mengambil atau membebaskan lahan di perkotaan, untuk penyediaan perumahan bagi MBR, meski pun status tanahnya milik Negara.  “Jika kemudian Pemerintah mulai mengeksekusi perolehan lahan, maka itu artinya harus keluar ongkos. Terlebih goal-nya adalah supaya MBR memiliki rumah. Tentunya ini ada harganya, tidak gratis,” tegasnya.

Alih-alih membentuk badan bank tanah yang memiliki fungsi dengan resistensi tinggi, Erwin mengusulkan, sebaiknya Pemerintah menerapkan stimulus fiskal. Bagaimana Pemerintah mengatasi ketimpangan antara daya beli (puschasing power) masyarakat dan ongkos produksi (production cost) hunian.

BACA JUGA :   Direktorat RUK Dorong Layanan Info Perumahan

Cara terbaik untuk penyediaan rumah bagi MBR adalah mengurangi sejumlah komponen pembentuk harga yang mencekik yakni rezim perpajakan. Pajak dalam membangun rumah beragam jenis dan besarannya, yang dikenakan sejak rumah dalam proses pembangunan. Mulai dari PPN, BPHTB, hingga retribusi IMB, yang besarannya bisa mencapai sekitar 30 persen. Angka ini, dianggap sangat signifikan jika dihilangkan dan dapat membantu MBR memiliki rumah.

“Bank tanah bukan satu-satunya jawaban. Ada bank tanah, tapi komponen cost tidak dikurangi, sama saja bohong. Toh, tanpa bank tanah, swasta tetap akan membangun rumah,” cetus Erwin. Di sini, menurut pria 55 tahun, Pemerintah harus lapang dada kehilangan sebagian pendapatannya karena semangatnya adalah “merumahkan” kalangan MBR.

Selain fiskal, stimulus lainnya yang harus diberikan Pemerintah adalah subsidi infrastruktur perumahan. Domainnya ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian inilah yang harusnya membangun infrastruktur perumahan untuk MBR.

BACA JUGA :   Bekerjasama Dengan Go Work, The Smith Tawarkan Ruang Kerja Fleksibel

“Pangkas birokrasi yang rumit, mereka bisa langsung membangun. Jangan diserahkan kepada pengembang,” imbuh dia. Mengapa Kementerian PUPR harus turun tangan, Pengacara asal Makassar beralasan, karena tujuan UU Cipta Kerja ini adalah merampingkan birokrasi rumit jadi ringkas dan mudah.

Mereka harus menggandeng Kementerian Keuangan yang berperan dalam memangkas perpajakan, dan Kementerian Dalam negeri yang harus memudahkan proses perizinan dan menghilangkan retribusi. “Jika ini dilaksanakan, tidak perlu lagi UU Cipta Kerja yang bikin rusuh negara. Cukup Kebijakan yang dibuat berupa Keputusan Menteri (Kepmen),” tuntas Erwin. (Artha Tidar)

Check Also

Peminat Rumah DP Rp 0 Tinggi, DPRD : Bangunan Rampung, Kok Penghuni Sepi

PROPERTI – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta menyebut peminat hunian dengan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 174

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link