Monday , September 28 2020
Home / Indeks Berita / Meski Masih Muncul Pro dan Kontra, BP Tapera Akan Segera Beroperasi

Meski Masih Muncul Pro dan Kontra, BP Tapera Akan Segera Beroperasi

rumah sederhana

KEUANGAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 terkait Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), pada 20 Mei 2020 lalu. Dengan adanya beleid ini, maka Badan Pengelola atau BP Tapera akan segera beroperasi.

Berdasar penjelasan pada PP tersebut, Tapera disiapkan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta.

BACA JUGA :   Menjadi Global City dan Tujuan Investasi, Jakarta Garden City Raih GPA 2019

Dikutip dari Pasal 7 PP itu, dana Tapera berasal dari pekerja yang gajinya dipotong, meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ASN, Anggota TNI/ Polri termasuk prajurit siswa TNI, pejabat negara, pekerja BUMN, BUMD, BUMDes, juga termasuk pekerja swasta.

Selain itu pekerja yang tidak termasuk dalam kategori tersebut, bisa menjadi peserta mandiri Tapera. Dana yang dikumpulkan kemudian dilakukan pemupukan melalui manajer investasi untuk meningkatkan aset BP Tapera.

BACA JUGA :   Kembangkan Bisnis, PP Properti Akuisisi Dua Perusahaan Pengembang

Nantinya, setelah jadi peserta paling singkat 12 bulan, peserta bisa memanfaatkan dana ini untuk pemilikan rumah, pembangunan rumah, atau perbaikan rumah. “Pemanfaatan Dana Tapera dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta,” demikian bunyi Pasal 37 ayat 1 PP tersebut.

Kepesertaan Tapera akan berakhir bagi pekerja yang pensiun, telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri, peserta meninggal dunia atau peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut.

BACA JUGA :   PUPR Minta REI Tetap Dukung Sejuta Rumah

Bagi yang sudah berakhir masa kepesertaannya bisa memperoleh pengembalian simpanannya beserta hasil pemupukannya, berupa deposito perbankan, surat utang pemerintah pusat, surat utang pemerintah daerah, surat berharga di bidang perumahan, atau bentuk investasi lain yang aman.

Namun, pelaksanaan Tapera ini bakal diterapkan bertahap mulai 2021. Tahap pertama pada 2021, kewajiban iuran Tapera akan berlaku untuk PNS, polisi dan tentara. Tahap kedua, kewajiban iuran berlaku untuk pegawai BUMN dan terakhir adalah peserta mandiri atau swasta.

BACA JUGA :   Serip, Lampu Organik Unik Hadir Di Indonesia

Adapun besarnya potongan gaji peserta BP Tapera, diatur dalam Pasal 15 PP Nomor 25 Tahun 2020 itu. Pada ayat (1) disebutkan, “Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3 persen (tiga persen) dari Gaji atau Upah untuk Peserta Pekerja dan Penghasilan untuk Peserta Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).”

Namun, masih terdapat pro dan kontra di tengah masyarakat sebagai pekerja, pemberi usaha, maupun pengembang perumahan. Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan Tapera bisa menjadi program yang bagus, hanya saja penerapannya harus jelas.

BACA JUGA :   Jangan Lagi Wait and See, Kini Saatnya Industri Properti Berlari

Saat ini masyarakat sudah banyak mendapat potongan gaji untuk tabungan. Dalam PP ini dijelaskan seluruh jenis pekerjaan apapun yang menerima upah, baik milik negara maupun swasta, diwajibkan menjadi peserta. Para peserta ini nantinya diwajibkan membayar iuran atau simpanan dengan besaran 3 persen dari upah atau penghasilan.

Apabila bekerja di perusahaan, iuran sebesar 3 persen tersebut akan ditanggung bersama antara pekerja dan pemberi kerja dengan besaran 0,5 persen bagi pemberi kerja dan 2,5 persen oleh pekerja, sedangkan untuk pekerja mandiri akan ditanggung sendiri seluruhnya oleh pekerja yang besangkutan.

BACA JUGA :   PUPR Tetap Salurkan KPR Sejahtera FLPP

Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja mengatakan bahwa potongan 0,5 persen masih bisa diterima oleh dunia usaha, tetapi kalau lebih dari itu bisa membebani perusahaan.

“Karena sudah ada banyak potongan dari BPJamsostek [Badan Pengelola Jaminan Sosial Tenaga Kerja], BPJS Kesehatan, kalau ditambah ini semuanya ditanggung perusahaan bisa sampai 9 persen. Lalu apa masyarakatnya mau dipotong 2,5 persen?” ungkapnya pada Selasa (02/06/2020).

BACA JUGA :   Tingkatkan Nilai Investasi Aeropolis, Intiland Sudah Gandeng Empat Operator

Endang memandang BP Tapera kurang efektif jika dijadikan tagihan wajib, terlebih pekerja sudah banyak yang mempunyai rumah, mereka tidak bisa merasakan manfaatnya. Dulu, asosiasi pengembang mengusulkan agar potongannya hanya 1 persen dari upah dan ditanggung penuh oleh karyawan dari seluruh lini usaha.

Untuk skema itu, menurutnya, bisa lebih efektif karena sifatnya gotong royong dan jumlahnya bisa besar, dibandingkan dengan potongan 3 persen untuk karyawan dengan upah minimum.

BACA JUGA :   Tahap Pertama dan Kedua Sold Out, Modernland Cilejit Tahap Ketiga Dipasarkan

Himperra mengusulkan, pada 2 tahun pertama dihitung uang yang akan masuk dari iuran, jumlah uang itu kemudian meminta talangan dari BPJamsostek dan Taspen untuk nanti dikembalikan ketika sudah beroperasi. “Ini supaya bisa mulai cepat realisasi. Karena itu yang ditunggu, benar bisa lancar realisasi atau tidak.”

Begitu mulai uangnya bisa dikembalikan dari iuran bulanan peserta, bisa juga ditambah bunga. Selanjutnya tahun ketiga, keempat, dan kelima, baru porsi investasi dan lainnya diurus untuk memenuhi kriteria lima tahun pertama. “Jadi, pada tahun kelima semuanya tercatat sudah sesuai,” terangnya.

BACA JUGA :   Crown Group Garap Eastlakes di Kota Paling Berkembang di Australia

Meski demikian, beberapa karyawan perusahaan saat dimintai pendapatnya terkait dengan potongan tambahan dari BP Tapera menunjukkan pro dan kontra. Ada yang mengatakan, jika hasil akhir dari iurannya jelas, tak masalah jika gajinya dipotong. Yang penting perusahaan mau mengurusi pemotongannya secara otomatis sehingga pekerja tak perlu ribet membayar sendiri. (Artha Tidar)

Check Also

IFRA 2020

Animo Tinggi, IFRA Virtual Expo 2020 Diperpanjang Hingga 30 September

UMUM – Gelaran pameran waralaba dan lisensi virtual ‘IFRA Virtual Expo 2020’ memasuki hari ketiga …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 173

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
cover majalah
close-link