PROPERTI-Pemerintah harus mengklarifikasi lagi angka pencapaian sebesar 493.000 unit untuk program pembangunan satu juta rumah, yang diklam oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) hingga September 2015. Pasalnya, menurut analisa Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI), angka tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan sulit untuk dipercaya.
Direktur Eksekutif PSPI Panangian Simanungkalit menjelaskan, ia meragukan data realisasi pencapaian program sejuta rumah tersebut jika melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami pelemahan, dari angka 5,0 persen pada tahun 2015 menjadi 4,7 persen di tahun 2015. Apalagi kondisi bisnis properti yang saat ini sedang melemah.
“Ini sangat tidak masuk akal dan bisa menyesatkan publik. Disamping industri properti yang sedang lesu, kita juga bisa lihat dari pertumbuhan kredit perumahan (KPR dan kredit Konstruksi) juga mengalami penurunan dari angka 17 persen di 2014 menjadi 13 persen di 2015. Karena, berdasarkan penelitian Bank Indonesia, sebanyak 72 persen pembeli rumah di Indonesia menggunakan KPR dan 75 persen pengembang menggunakan kredit konstruksi. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan rumah dipastikan akan menurun dibanding tahun lalu,” imbuh pemilik Panangian School Property ini.
Dikatakan Panangian, hal lain yang bisa menjadi patokan adalah dengan melihat jumlah kredit KPR/KPA yang dikucurkan oleh bank dari Januari sampai dengan Agustus 2015, hanya sebesar Rp 25 triliun. Jika diasumsikan jumlah kredit untuk MBR adalah 40 persen dari jumah tersebut, maka jumlah kredit untuk pembangunan rumah MBR hanya sekitar Rp 10 triliun.
“Jika diasumsikan KPR untuk MBR rata-rata Rp 90 juta maka hanya dapat membiayai sekitar 111.000 unit rumah. Kemudian, bila 72 persen pembeli rumah menggunakan KPR, maka jumlah rumah yang terbangun seluruhnya hanya sekitar Rp 154.000 unit. Sangat tidak masuk akal ada lonjakan pembangunan rumah sepanjang tahun 2015 kalau melihat data-data tersebut,” jelas Panangian.
Oleh karena itu, PSPI lanjut Panangian, memperkirakan hingga September 2015, pembangunan satu juta rumah baru terealisasi sebanyak 210.000 unit, dengan rincian 160.000 unit dibangun oleh swasta dan pemerintah baik untuk MBR dan non MBR, sedangkan 50.000 unit dibangun oleh masyarakat untuk MBR. “Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus turun ke lapangan sambil blusukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya, bukan hanya mendapatkan informasi yang belum tentu kebenarannya,” kritik Panangian.
