Tuesday , August 4 2020
Home / Nasional / Hukum / Pembatalan Kontrak Karena Pandemi Covid-19, Force Majeure?

Pembatalan Kontrak Karena Pandemi Covid-19, Force Majeure?

Adriansyah, S.H. (Konsultan Hukum pada Kantor Erwin Kallo & Co. Property Lawyers)

HUKUM – Sejak WHO menetapkan status pandemi dengan semakin merebaknya penyebaran Covid-19, segala aktivitas masyarakat pun kian terganggu.

Tak terkecuali aktivitas korporasi baik nasional maupun global ikut menerima dampak yang sangat besar akibat merebaknya Covid-19. Dalam lingkungan bisnis, kegagalan pemenuhan perjanjian alias wanprestasi tidak berlaku apabila orang yang tak memenuhi prestasi dapat membuktikan ada suatu halangan yang tak dapat dihindari, misalnya akibat adanya bencana alam.

BACA JUGA :   Program BSPS, Kementerian PUPR Rehab 4.500 Unit RTLH di Jambi

Dengan adanya wabah Covid-19 ini, yang merupakan pandemik global, apakah serta merta dapat dijadikan alasan sebagai force majeure untuk tidak menjalankan perjanjian? Ketentuan mengenai Force Majeure ini secara umum tertuang dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata yang dimana intinya membebaskan debitur dari segala biaya, rugi dan bunga sepanjang debitur dapat membuktikan adanya keadaan memaksa (force majeure).

Prof. Subekti menjelaskan bahwa dahulu force majeure ini hanya dikenal oleh para ahli dalam arti yang absolute. namun seiring perkembangannya dikenal pula dengan adanya istilah relatif.

BACA JUGA :   Sinar Mas Land Luncurkan Kireina Park Rp 800 Jutaan

a.Force Majeure absolut adalah suatu keadaan dimana sama sekali tidak mungkin (impossibility) perjanjian itu dapat dilaksanakan dan berakibat musnahnya barang yang dijanjikan. Oleh karenanya, secara otomatis kontrak tersebut akan berakhir.

b.Sedangkan Force Majeure relatif adalah suatu keadaan dimana terjadi keadaan-keadaan tertentu yang menyulitkan debitur debitur untuk melaksanakan kontrak. Kalaupun dilaksanakan, maka debitur harus melakukan pengorbanan tertentu yang membuat kontrak tersebut menjadi tidak praktis lagi untuk dilaksanakan (impracticability). Konsekuensinya, pelaksanaan kontrak dapat ditunda sampai keadaan tersebut berakhir.

BACA JUGA :   GIIAS 2019 Di Gelar di Empat Kota Besar, Tujuh APM Belum Pasti Ikut

Pada intinya Pandemi Covid-19 termasuk sebagai suatu keadaan kahar tergantung dari definisi keadaan kahar (apabila ada) di dalam perjanjian. Biasanya perjanjian di Indonesia memuat 2 (dua) jenis klausul keadaan kahar, yaitu:

a.klausul yang tidak eksklusif; dimana dalam tipe klausa ini, keadaan yang dianggap sebagai keadaan kahar adalah tidak dibatasi, sehingga suatu pihak dapat mengklaim keadaan kahar sepanjang adanya kondisi-kondisi yang disetujui untuk berlakunya keadaan kahar; atau

b.klausul yang eksklusif, dimana dalam tipe klausa ini, keadaan kahar terbatas pada keadaan-keadaan yang disebutkan di dalam perjanjian.

BACA JUGA :   Ada Peluang di Tengah Pandemi, Mencari Potensi Bisnis Yang Bisa Dikerjakan

Perlu diperhatikan pula bahwa di Indonesia, tidak jarang ditemukan perjanjian yang hanya menghendaki keadaan kahar terjadi apabila pemerintah menyatakan kejadian tersebut sebagai keadaan kahar. Oleh karena itu, terkait apakah pandemi Covid-19 bisa dianggap sebagai keadaan kahar, bergantung pada klausul keadaan kahar yang dimuat dalam perjanjian. Berdasarkan ketentuan mengenai keadaan kahar, pihak yang terdampak dapat mengklaim bahwa pandemi Covid-19 merupakan suatu kejadian kahar, sepanjang pihak yang terdampak dapat membuktikan bahwa kondisi-kondisi apakah keadaan kahar telah terpenuhi. Mengambil contoh dari perjanjian konstruksi, dalam hal terjadinya keadaan kahar, sangat penting untuk melakukan pengecekan atas beberapa ketentuan yang relevan dengan keadaan kahar, misalnya (i) ketentuan keadaan kahar; (ii) perpanjangan waktu; (iii) pengakhiran; dan (iv) penyelesaian sengketa.

Lebih lanjut, jika pemerintah mengambil tindakan akibat Covid-19 (misalnya, setiap pelarangan atau pembatasan perjalanan) yang mencegah suatu pihak untuk melakukan kewajibannya berdasarkan suatu perjanjian, dan pihak tersebut tidak menimbulkan tindakan pemerintah, dan pihak tersebut bertindak dengan itikad baik, maka pihak tersebut dapat mengklaim dengan alasan force majeure.

BACA JUGA :   Pilih BCL Jadi Brand Ambassador, Avian Brands Rilis Cat Premium Anti Noda

Namun, jika suatu perjanjian secara tegas mengecualikan wabah virus atau pandemi atau tindakan pemerintah yang terkait dengannya, maka tidak ada pihak yang dapat mengklaim kejadian force majeure karena wabah Covid-19. Akibatnya, para pihak harus terus melakukan kewajibannya masing-masing berdasarkan perjanjian yang relevan.

Adapun langkah-langkah yang harus diambil oleh suatu pihak sehubungan dengan wabah Covid-19 untuk mengklaim peristiwa force majeure dan mencari alasan untuk tidak berprestasi: Pertama, Untuk membuat daftar perjanjian dengan suatu pihak dan untuk mengidentifikasi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak tersebut di bawahnya dan batas waktu untuk kinerja tersebut;

Kedua, konsultasi dengan penasihat internal atau penasihat eksternal, untuk mengidentifikasi apakah ada klausul force majeure dalam perjanjian, dan untuk menentukan apakah ada batasan peristiwa force majeure; Ketiga, Untuk segera memberitahu pihak lain atau pihak-pihak tentang ketidaksesuaian apa pun karena Covid-19 jika tidak ada batasan pada acara force majeure; dan Keempat mengambil semua tindakan untuk mengurangi dan mengurangi kerugian pada pihak dan pihak lain.

BACA JUGA :   Yang Lain PHK Karyawan, Portal Ini Justru Buka Lowongan Kerja Baru

Sehubungan dengan Covid-19, kinerja perusahaan yang buruk sepatutnya dapat dimaafkan jika dapat berhasil membuktikan di pengadilan bahwa Covid-19 adalah peristiwa force majeure dan mampu membuktikan bahwa ada hubungan sebab akibat langsung antara pandemi dan tidak dipenuhinya kewajiban. Meskipun demikian, mungkin sulit untuk menggunakan Covid-19 untuk mengklaim force majeure tanpa adanya kebijakan pemerintah, seperti pembatasan perjalanan atau penguncian yang telah menciptakan hambatan untuk operasi bisnis, karena akan sulit untuk menentukan pada titik mana tepatnya Covid-19 dapat dikategorikan sebagai acara force majeure.

Adapun konsekuensi dari penggunaan klausula force majeure yang disebabkan Covid-19 haruslah dipahami dengan asas keadilan bagi masing-masing pihak, khususnya pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Penghentian pelaksanaan kewajiban harus sepadan dengan pelaksanaan pemenuhan hak dalam perjanjian, contohnya menuntut pelakasanaan penyelesaian pekerjaan konstruksi menjadi terlambat akan tetapi tidak dapat pula menuntut pembayaran yang sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

BACA JUGA :   Bisa Bangun 146.000 Rumah, BTN Siap Salurkan SSB Mulai Bulan Ini

Selepas dari keadaan force majeure yang disebabkan Covid-19 ini, masing-masing pihak dalam Perjanjian disarankan untuk dapat duduk bersama-sama guna merevisi beberapa klausula-klausula dalam perjanjian, hal ini menjadi penting, agar perjanjian tersebut tidak multitafsir dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut.

Lalu bagaimana apabila terdapat salah satu Pihak dalam Perjanjian mencoba membatalkan Perjanjian/kontrak dengan alasan force majeure yang disebabkan Covid-19? Baru-baru ini penulis sempat memperhatikan di salah satu laman applikasi berita elektronik dimana Bapak Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM yang menyampaikan pendapat hukum terkait Pandemi Covid-19 tidak dapat dijadikan alasan force majeure untuk membatalkan suatu kontrak, hal ini menjadi menarik untuk dibahas, adapun batal/berakhirnya suatu Perjanjian disebabkan oleh beberapa hal:

a.Perjanjian tersebut dibatalkan karena disepakati Para Pihak dalam Perjanjian ;
b.Objek yang diperjanjikan telah hilang/hangus/lunas ;
c.Karena salah satu Pihak dalam perjanjian telah melakukan wanprestasi
d.Karena putusan Pengadilan yang memutuskan perjanjian tersebut telah batal/berakhir ;
e.Karena Perjanjian Batal Demi Hukum ;
f.Karena salah satu subjek dalam Perjanjian meninggal (hanya terhadap perjanjian-perjanjian tertentu).

BACA JUGA :   Hadirkan Nuansa Jepang, Vasanta Innopark Luncurkan Tower Chihana

Apabila keseluruhan pembahasan tersebut dikaitkan dengan pendapat dari Bapak Menkopolhukan tersebut di atas, maka sangatlah beralasan covid-19 tidak serta merta dapat membatalkan perjanjian, keseluruhan tersebut tergantung bagaimana klausula-klausula yang telah diatur dalam Perjanjian, dimana Prinsip perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak berlaku sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga apabila di dalam perjanjian tersebut telah mengatur secara ekslusif tentang force majeure, maka Para Pihak harus tunduk dalam perjanjian tersebut.

Apabila Perjanjian tersebut tidak mengatur secara ekslusif tentang force majeure dan salah satu pihak berniat untuk membatalkan perjanjian yang disebabkan force majeure, maka Penulis berpendapat Para Pihak harus membuktikan Objek tersebut menjadi hilang/hangus karena peristiwa force majeure tersebut.

Penulis : Adriansyah, S.H.
Konsultan Hukum pada Kantor Erwin Kallo & Co. Property Lawyers.

Check Also

sholat ied

Kementerian PUPR Salurkan 95 Hewan Kurban ke 12 Provinsi

SEKITAR KITA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menyalurkan hewan kurban berupa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 172

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link