Propertynbank.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan program perumahan nasional sangat bergantung pada sinergi pusat dan daerah, terutama dalam hal publikasi dan edukasi kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dirinya melihat semangat luar biasa dari Gubernur Jawa Tengah dan Bank Jateng untuk melakukan terobosan dalam melayani rakyat di sektor perumahan.
“Gubernur sudah berkomitmen akan memanfaatkan seluruh alat dan media publikasi yang ada untuk mendukung sosialisasi KPP dan FLPP. Kami optimistis akan terjadi pergeseran besar dalam program perumahan di Jateng,” ujar Menteri PKP di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025) lalu.
Dukungan terhadap langkah Kementerian PKP datang langsung dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui secara luas manfaat dari program KPP dan FLPP agar semakin banyak keluarga muda dan pekerja berpenghasilan rendah yang dapat memiliki rumah layak huni.
Baca Juga : Bank Jakarta Catat Kinerja Positif di Triwulan III 2025, Aset Tembus Rp90,7 Triliun
“Kami akan lakukan sosialisasi secara masif. Semua media publikasi yang dimiliki Pemprov Jateng, termasuk billboard dan kanal informasi publik daerah, akan digunakan untuk mengenalkan KPP dan FLPP kepada masyarakat,” tegas Gubernur Lutfi.
Ia menambahkan, program perumahan ini selaras dengan semangat pemerintah daerah dalam memperluas akses hunian terjangkau dan memperkuat kesejahteraan rakyat melalui kepemilikan rumah sendiri.
Menteri PKP menegaskan, KPP dan FLPP merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat kecil. Program ini tidak hanya membantu rakyat memiliki rumah, tetapi juga mendorong sektor konstruksi, bahan bangunan, dan UMKM yang menjadi bagian penting dari rantai pasok perumahan nasional.
“Terima kasih kepada Bank Jateng dan BNI yang telah berperan aktif dalam menyalurkan pembiayaan KPP dan FLPP. Ini membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan bisa menjadi penggerak utama sektor perumahan nasional,” ungkap Maruarar.
Baca Juga : Bank Danamon Dukung Pembiayaan Kepemilikan Two Sudirman Private Residences
Berdasarkan data BP Tapera, jumlah rumah subsidi di Jawa Tengah yang telah memanfaatkan FLPP mencapai 19.000 unit, dari total 217.312 unit secara nasional. Angka ini menunjukkan besarnya potensi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan realisasi program perumahan rakyat tertinggi di Indonesia.
Program Perumahan Perlu Kolaborasi
Dalam kegiatan tersebut, Menteri PKP juga berdialog langsung dengan peserta sosialisasi, termasuk perwakilan developer dan pelaku UMKM. Banyak di antara mereka mengungkapkan kendala dalam proses pembiayaan, ketersediaan lahan, hingga akses perizinan.
Menanggapi hal itu, Maruarar menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara pelaku usaha dan pemerintah agar implementasi program KPP dan FLPP berjalan efektif.
“Kami akan terus membuka ruang dialog dengan para pengembang dan pelaku sektor perumahan. Tujuan utama kami adalah memastikan masyarakat bisa memiliki rumah layak dan terjangkau, sesuai amanat Presiden,” ujarnya.
Dengan dukungan kuat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sosialisasi KPP dan FLPP diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperluas jangkauan program perumahan rakyat. Pemerintah pusat menilai, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga dari seberapa besar masyarakat memahami dan memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang telah disediakan.
“Kementerian PKP bersama BP Tapera dan perbankan nasional akan terus mengawal pelaksanaan program ini, agar visi besar Rumah untuk Semua dapat terwujud secara merata di seluruh Indonesia,” pungkas Menteri PKP.
