Sunday , August 9 2020
Home / Nasional / Ekonomi / Pemerintah Belum Fokus

Pemerintah Belum Fokus

Negara sedang dalam kondisi Darurat Perumahan Rakyat. Pemerintah diminta untuk lebih fokus mengatasi permasalahan perumahan.
Dalam acara Tasyakuran dan Outlook Perumahan di tahun politik yang diselenggarakan oleh The HUD beberapa waktu lalu, tergambar bahwa pemerintah tidak memiliki kemampuan dalam menyediakan rumah murah dan layak huni bagi rakyatnya sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.
“Darurat Perumahan Rakyat bukan tanpa alasan dan hanya sekedar memperkeruh kondisi tahun 2014 yang dikenal dengan tahun politik. Sebagai lembaga yang memiliki legitimasi publik yang dipilih dan dibiayai oleh rakyat, negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi ( to fulfill ), melindungi ( to protect ) dan menghargai ( to respect ) hak-hak dasar warganya dalam memenuhi kesejahteraannya,” jelas Prof.DR.Eng.Ir Budi Prayitno, Kepala Pusat Kajian Kebijakan Perumahan Rakyat Universitas Gadjah Mada.
Budi menjelaskan, ada 3 alasan mengapa saat ini merupakan kondisi darurat Perumahan Rakyat.  Tingginya angka backlog yang sudah mencapai  15 juta, kenaikan luasan permukiman kumuh serta lemahnya koordinasi tata kelola terus menghantui hingga saat ini. Kemampuan mengejar laju kekurangan  rumah yang rata-rata  sampai saat ini sebesar 700.000-800.000 unit per tahun belum mampu dicapai dengan kinerja pemerintah yang sampai saat ini hanya mempunyai kemampuan tidak lebih dari 300.000 unit per tahun.
Kedua adalah sistem evaluasi kinerja capaian pemerintah yang sampai saat ini lebih didasarkan pada capaian output administratif dan serapan anggaran untuk mengejar status pemeriksaan berupa wajar tanpa pengecualian /WTP  (bukan didasarkan pada capaian outcome solutif permasalahan bangsa)  seolah-olah menjadi motivasi utama capaian penyelenggaraan pemerintahan.
“Hasil penilaian kinerja seperti ini jelas-jelas akan berdampak pada “pembenaran” pelaksanaan yang hanya diukur dengan kesesuaian target capaian administratif dengan dokumen kontrak perencanaan. Sehingga hal ini berdampak pada kurangnya kepekaan kepemerintah dalam memprioritaskan dan keberpihakan politik kebijakan nasionalnya atas pemenuhan hak dasar atas papan. Untuk itu, mutlak harus disampaikan kondisi darurat ini sebagai upaya unuk mendorong kebijakan lompatan “akseleratif dan inovatif”, tegas Budi.
Sedangkan alasan yang ketiga, yang merupakan alasan utama adalah jangka waktu untuk memenuhi amanat UU No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman  dalam menjamin hak dasar atas papan serta target RPJPN 2005-2025 yang sesuai dengan target Millenium Development Goals (MGDs)  sangat singkat dan dalam kondisi yang sampai saat ini tidak masuk dalam agenda prioritas kebijakan nasional serta belum dimilikinya peta jalan (roadmap) yang jelas dan operasional.
“Diperlukan dukungan politik perumahan untuk mengevaluasi kinerja kebijakan perumahan rakyat sekaligus memposisikannya sebagai kondisi darurat perumahan rakyat dan memasukkannya sebagai agenda prioritas kebijakan nasional,” ujar Budi.
REI Siapkan Database Perumahan Nasional
Untuk menjawab permasalahan dan mencermati perkembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam beberapa tahun belakangan ini, Realestate Indonesia (REI) berinisiatif menyusun secara  detail persoalan database pengembangan perumahan dan permukiman.
“Ini perlu bagi pemerintah dan kami para pengembang. Bagi pemerintah, bermanfaat dalam hal menyusun regulasi yang akan dilahirkan. Sedangkan bagi pengembang, tentu terkait dengan rencana investasi. Database tersebut bisa menjadi panduan mengatasi kekurangan pasokan (backlog) perumahan. Sampai saat ini Indonesia memang belum memiliki database yang valid tentang pembangunan perumahan secara nasional. Mudah-mudahan penyusunan database rampung tahun ini,” jelas Eddy Hussy, Ketua Umum DPP REI.

Check Also

adhi karya

Ikuti Jasa Marga, Adhi Karya dan Waskita Batal Buyback Saham Rp 100 M

EKONOMI – Manajemen PT Adhi Karya Tbk (ADHI) mengungkapkan batal melakukan pembelian kembali (buyback) saham …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 172

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link