Home / Indeks Berita / Pemerintah Kembangkan Stimulus Pembiayaan Perumahan Untuk Non MBR

Pemerintah Kembangkan Stimulus Pembiayaan Perumahan Untuk Non MBR

rumah
ilustasri Perumahan New Bumi Mutiara Serang cluster Signature – Serang Timur.

PROPERTI – Pemerintah terus menggodok program stimulus fiskal untuk memudahkan kalangan non MBR mengakses perumahan. Saat ini, program perumahan fokus menyentuh kalangan MBR, sementara kalangan non MBR juga banyak yang kesulitan terhadap akses pembiayaan perumahan.

Pemerintah mengeluarkan rupa-rupa program perumahan untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sejak 2015, pemerintah mengeluarkan program pembangunan sejuta rumah, dengan memberikan program KPR bersubsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk MBR, dengan bunga fixed 5 persen selama tenor kreditnya.

BACA JUGA :   Apartemen Modular di Kawasan Metropolitan Baru

Bukan hanya ini, program perumahan yang lain juga ada bantuan prasarana sarana utilitas (PSU) untuk kalangan pengembang yang membangun rumah bersubsidi, program subsidi bantuan uang muka (SBUM), subsidi selisih bunga (SSB), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan program lainnya.

Hampir semua program ini, ditujukan untuk kalangan MBR, dengan gaji dibawah Rp5 juta/bulan. Sementara, program pemerintah sektor perumahan ingin menyentuh semua kalangan pekerja, baik segmen MBR dan non MBR. Pada kenyataannya, kalangan non MBR yang bergaji di bawah Rp10 juta, juga mengalami kesulitan mengakses pembiayaan perumahannya.

BACA JUGA :   Jembatan Kuning Palu Yang Hancur Dihantam Tsunami Dibangun Kembali

Kasubdit Perencanaan Teknis Direktorat Rumah Umum dan Komersial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khresnariza Harahap mengatakan, pemerintah juga terus berupaya untuk memberikan akses pembiayaan kepada kalangan pekerja non MBR, meski dibutuhkan data yang lengkap terkait kalangan ini.

“Untuk MBR, bisa mengakses perumahan lewat aplikasi Sistem Informasi KPR Bersubsidi Perumahan (SiKasep) sementara untuk yang non subsidi belum ada dan ini juga menjadi concern pemerintah. Dibutuhkan data, agar kami bisa merumuskan kebijakan maupun memberikan stimulus fiskal yang tepat,” ujarnya.

Berbagai data amat dibutuhkan oleh pemerintah. Seperti minat masyarakat terkait produk perumahan komersial, penghasilan yang menentukan kesanggupan daya beli maupun cicilan per bulannya, hingga lokasi kantong-kantong pekerja yang membutuhkan hunian. Juga pekerja honorer yang dikategorikan sebagai semi fixed income yang diberikan program KPR Honorer.

BACA JUGA :   Luncurkan Year End Salebration 2020, Paramount Land Optimis Lebihi Target

Menurut Khresna, di Jakarta saja, ada sekitar tiga juta warga yang memiliki penghasilan di atas Rp6 juta dari kalangan swasta. Ini pasar yang besar, sehingga pemerintah mengupayakan bisa mengakses KPR. Beberapa usulan juga terus muncul terkait program bantuan stimulus fiskal untuk kalangan non MBR.

“Salah satu usulannya yakni konsep rumah tumbuh, yang dibayar sesuai kemampuan dan seiring peningkatan penghasilan, rumahnya bisa dikembangkan. Usulan lain dengan debit guarantee yang mengharuskan pengembang membeli kembali produknya untuk yang gagal bayar. Semua butuh data supaya stimulus agar non MBR keluar,” tandasnya.

BACA JUGA :   Asmat : Tak Hanya Infrastruktur, Pemerintah Juga Harus Fokus Pada Perumahan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mengumumkan capaian pembangunan rumah untuk masyarakat yang ada di dalam Program Sejuta Rumah per 11 Mei 2020, mencapai 215.662 unit.

“Untuk capaian Program Sejuta Rumah per tanggal 11 Mei 2020 sebesar 215.662 unit,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Khalawi Abdul Hamid, Kamis (21/5/2020). Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, persentase capaian Program Sejuta Rumah masih diprioritaskan untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah yakni 79%.

Adapun realisasi pembangunan rumah berasal dari kementerian/lembaga di luar Kementerian PUPR sebanyak 50.863 unit, Pemerintah daerah sebanyak 1.521 unit, rumah tapak yang dibangun oleh pengembang sebanyak 116.933 unit. Sedangkan pembangunan rumah untuk non MBR sebanyak 21% yang berasal dari pembangunan rumah tapak oleh pengembang sebanyak 42.884 unit dan rumah susun sebanyak 3.461 unit. “Total capaian pembangunan rumah untuk MBR sebanyak 169.317 unit dan rumah untuk non MBR sebanyak 46.345 unit,” terangnya. (Artha Tidar)

Check Also

Sandiaga Uno Optimis Pariwisata Bangkit Di Semester II – 2021

Pariwisata :  Pandemi Covid-19 telah berlangsung selama setahun, wabah virus corona yang berasal dari kota …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 176

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link