Friday , November 27 2020
Home / Breaking News / Pernyataan Resmi Kementerian PUPR Terkait OTT Oleh KPK di Samarinda

Pernyataan Resmi Kementerian PUPR Terkait OTT Oleh KPK di Samarinda

OTT KPK PUPR
Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto didampingi pejabat di lingkungan PUPR

UMUM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kalimantan Timur, Selasa (15/10) malam kemarin. Penangkapan itu perihal dugaan suap terkait paket pekerjaan jalan multi years di bawah naungan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

Menyikapi terjadinya peristiwa OTT oleh KPK yang melibatkan oknum pegawai Kementerian PUPR di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tersebut, maka PUPR hari ini, Rabu (16/10) membuat pernyataan resmi kepada media.

BACA JUGA :   Tahun Depan, Synthesis Kembangkan Hunian Tapak Di Tangerang Selatan

Pernyataan resmi tersebut dibacakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto yang antara lain mengatakan, menyesalkan terjadinya operasi tangkap tangan oleh KPK di Samarinda, Kalimantan Timur terkait proyek jalan yang berada di bawah tanggung jawab BPJN XII Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

PUPR, ucap Widiarto, mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi dan menghormati proses hukum yang berjalan di KPK, serta siap bersikap kooperatif untuk membantu proses hukum tersebut. Bahkan, kemarin malam, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR telah mengantarkan langsung Kepala BPJN XII ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.

BACA JUGA :   Ekonomi Stabil, Pengamat : Waktu Yang Tepat Perusahaan Properti Untuk IPO

Selain itu, jelasnya dalam pernyataan tersebut, terus mengikuti perkembangan pemeriksaan di KPK dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin tugas-tugas pembangunan dan pelayanan publik di BPJN XII Kaltim dan Kaltara tetap berjalan dengan baik. Kami mengantisipasi berbagai kemungkinan, termasuk membebastugaskan pejabat terkait dan menyiapkan pejabat pengganti bilamana telah ada penetapan status oleh KPK.

“Dengan terjadinya peristiwa ini, Kementerian PUPR berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar lebih tertib, professional, transparan, dan akuntabel,” tutup Widiarto.

Check Also

Ini Dia, Bank Syariah Yang Tetap Berkinerja Baik Di Tengah Pandemi

Perbankan : Potensi perbankan syariah di Indonesia dinilai sangat luas dan besar.  Bahkan diperkirakan perbankan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 174

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link