Propertynbank.com – BP Tapera terus mendorong para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan pemutakhiran data. Adapun tujuan dari pemutakhiran ini adalah untuk memperoleh gambaran kebutuhan data perumahan pada para PNS, baik dalam tingkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Dalam rangka mendorong hal tersebut, BP Tapera bekerjasama dengan Koprs Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) melakukan roadshow Sosialisasi Program Tapera dan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data PNS.
Kegiatan ini diinisiasi bersama dengan Ketua Umum KORPRI Nasional, Zudan Arif Fakrulloh sejak awal Juni 2022 lalu, dan telah hadir di beberapa daerah, yaitu seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kunjungan keempat kali ini, BP Tapera bersama KORPRI berkunjung ke Provinsi Jawa Tengah.
Bertempat di Wisma Muria, BPSDM Daerah Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Srondol, Semarang. BP Tapera bersama KORPRI pada hari Selasa 19 Juli 2022 mengadakan sosialisasi yang dikemas dalam bentuk hybrid, dan dihadiri setidaknya 150 peserta secara luring dan lebih dari 1.000 partisipan secara daring yang merupakan perwakilan PNS Provinsi jawa Tengah yang tersebar di 35 Kabupaten dan Kota.
Pemutakhiran Data PNS
Dengan tema “Sosialisasi Program Tapera dan Pemutakhiran Data PNS Bersama Pemerintah Prov/Kab/Kota di Jawa Tengah” ini dihadiri oleh Deputi Komisioner BP Tapera, Eko Ariantoro; didampingi Direktur Kerja Sama Kepesertaan BP Tapera, Imam Syafi’i Toha; Plt Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Is Aprianto, serta Kepala Divisi Kepersertaan dan Sumber Dana Lainnya, Barik Gussaini. Sedangkan dari pihak Pemerintah Daerah Jawa Tengah hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tegah, Arief Djatmiko. Turut hadir pula Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Sutanto Herudjatmiko.
Eko Ariantoro dalam sambutannya menyampaikan bahwa berdasarkan data BP Tapera, saat ini Provinsi Jawa Tengah memiliki 308.854 peserta Tapera aktif, dimana 293.600 peserta memilih pengelolaan dana dengan Prinsip Konvensional dan 15.254 memilih pengelolaan dana dengan Prinsip Syariah. Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah selaku pihak Pemberi Kerja, telah menyelesaikan pemutakhiran data kepada 288.610 Peserta (93,45%) melalui portal sitara.tapera.go.id.
Sedangkan dalam hal pemutakhiran individu, 197.220 (63,86%) Peserta di Pemda Jawa Tengah yang telah melakukan pemutakhiran data, sedangkan sisanya sebanyak 111.634 peserta (36,14%) belum melakukan pemutakhiran data secara individu.
Perlu diketahui bersama, bahwa pemutakhiran data Peserta selain dilakukan oleh Pemberi Kerja, para peserta tetap perlu melakukan pemutakhiran data yang bersifat pribadi dan confidential yang hanya bisa diakses dan diisi oleh masing-masing Peserta.
“Pemutakhiran data penting bagi Peserta untuk mengetahui dan memastikan informasi data Peserta, status kepesertaan (aktif/nonaktif), besaran setoran dan saldo Simpanan, pilihan prinsip pengelolaan dana (konvensional/syariah) serta rekening pengembalian Simpanan pada saat pensiun” ujar Eko Ariontoro
Lebih lanjut Eko menyampaikan, hingga per 15 Juli 2022 sebanyak 75.511 Peserta telah menentukan minat pembiayaan Tapera, yang terdiri dari 11.500 Kredit Pemilikan Rumah, 4.779 Kredit Bangun Rumah, dan 50.365 Kredit Renovasi Rumah dengan prinsip konvensional. Sedangkan pada peserta dengan prinsip syariah, sebanyak 1.393 Pembiayaan Pemilikan Rumah, 633 Pembiayaan Bangun Rumah, dan 4.361 Pembiayaan Renovasi Rumah dengan prinsip Syariah. Hingga akhir Juni 2022 Provinsi Jawa Tengah telah memberikan realisasi akad Kredit Pemilika Rumah Tapera sebanyak 75 unit rumah atau sebesar Rp10,84 Miliar.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Arief Djatmiko, menyampaikan dukungannya kepada BP Tapera terhadap pemutakhiran data ini. “Alhamdulilllah, Provinsi Jawa Tengah sudah termasuk cukup baik dalam hal pemutakhiran data, kami memberikan apresiasi kepada pihak BKD Provinsi Jawa Tengah karena telah mencapai 93,55%,” ungkap Arief.
Sedangkan dalam hal pemutakhiran individu, sebanyak 63,87% para PNS di Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pemutakhiran. Disebutkan lebih lanjut oleh Arief, daerah Kabupaten / Kota yang telah mencapai angka tinggi lebih dari 80% adalah seperti pada Magelang, Surakarta, dan Tegal. Meskipun demikian, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan perhatian pada Kabupaten / Kota dengan capaian pemutakhiran masih rendah di bawah 30%, seperti pada Salatiga, Semarang, Pati, dan Pemalang.
“Perlu untuk dikejar, kami menargetkan paling tidak tahun 2022 ini kita sudah bisa merealisasikan migrasi data Bapertarum ke BP Tapera. Bagi Kepala Dinas Kabupaten dan Kota, silakan koordinasi kepada kami, akan kami fasilitasi,” ujar Arief.
Dalam kesempatan yang sama, diadakan sosialisasi Program Tapera dan Pemutakhiran Data Peserta yang disampaikan oleh Direktur Kerja Sama Kepesertaan BP Tapera, Plt Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, dan Pengelola Pengelolaan Tapera Syariah BP Tapera.