Thursday , October 29 2020
Home / Nasional / Ekonomi / Presiden Harus Tegas Hentikan Akusisi BTN

Presiden Harus Tegas Hentikan Akusisi BTN

Terkait rencana akuisisi Bank BTN oleh Bank Mandiri, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono diminta tegas untuk menghentikan rencana tersebut. Presiden harus segera mencabut Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN yang berisi tentang izin pengakusisian BTN serta menghentikan agenda RUPS-LB mengenai pelepasan saham BTN pada 21 Mei 2014 mendatang.
Pakar properti Panangian Simanungkalit mengatakan, instruksi presiden merupakan langkah yang tepat untuk menghentikan rencana akusisi BTN oleh Bank Mandiri. Menteri yang merupakan ‘bawahan’ presiden, katanya, harus tunduk kepada perintah dan aturan dari presiden.
Lebih dari itu, sambung Panangian, parlemen baru yang akan duduk di kursi dewan mendatang, secara tegas harus menolak akuisisi BTN oleh bank mana pun. Karena isu diakusisinya BTN sudah berulangkali muncul di setiap pemerintahan. Presiden terpilih harus segera merancang road map untuk memperkuat posisi dan peran BTN sebagai satu-satunya national housing bank di Indonesia.
“Misi BTN sejak didirikan pada 1976 bukanlah berorientasi pada profit, melainkan menyediakan rumah murah untuk masyarakat bawah. Saat bank-bank lain tidak masuk ke ranah rumah murah, BTN justru memperkuat diri di sektor tersebut, tak terkecuali pada krisis 1998 yang tetap memproduksi rumah hingga 110.000 unit,” jelas Panangian pada diskusi bertajuk “Memperkuat Posisi dan Peran BTN sebagai Bank Perumahan di Indonesia” di Puri Avia Hotel & Resort, Cipayung, Bogor, Jumat (2/5/2014).
Ia mencatat, selama 38 tahun sampai 2014 ini, KPR BTN telah mencapai sekitar 3,7 juta unit atau senilai Rp 205 triliun. Artinya, BTN telah merumahkan 3,7 juta dikali 4 orang per unit rumah atau sama dengan 15 juta jiwa. Oleh karena itu, wajar jika BTN selalu ingin dipinang oleh sejumlah bank lain karena bisnisnya yang jelas.
BTN, sambung Panangian, sangat berpengalaman dalam hal pembiayaan perumahan rakyat dan telah membuktikan diri terhadap resistensi pada krisis 1998 lalu. Dengan demikian, sangat penting untuk menjadikan BTN sebagai national housing bank di Indonesia. “BTN itu bank yang sehat dan cantik. Lalu untuk apa diakuisisi,” ujarnya.
Senada dengan Panangian, Ketua Umum DPP Apersi Anton R. Santoso mengatakan, BTN telah menjalankan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan karena bank tersebut bergerak untuk kelas menengah ke bawah sebagai pasarnya. Keberadaan BTN terbukti untuk memudahkan akses rakyat menengah bawah untuk bisa memiliki rumah.
“Saya meminjam pendapat mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli, bahwa akusisi terhadap BTN adalah langkah kurang cerdas yang dilakukan oleh pemerintah,” ujar Anton R. Santoso.

Check Also

BI Pangkas Lagi Suku Bunga Acuan, Analis : Sektor Properti Jadi Menarik

EKONOMI – Bank Indonesia (BI) kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 174

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link