Sunday , October 25 2020
Home / Indeks Berita / Program Padat Karya Tunai BSPS Kurangi RTLH di Kalimantan Tengah

Program Padat Karya Tunai BSPS Kurangi RTLH di Kalimantan Tengah

RTLH
Renovasi rumah tidak layak huni dalam program bedah rumah

PROPERTI – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah terus berusaha semaksimal mungkin menekan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan memaksimalkan kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), meski saat ini Indonesia sedang dilanda Pandemi Covid-19, namun pelaksanaan kegiatan masih terus berlanjut dengan tetap memperhatikan dan mentaati petunjuk teknis dan peraturan yang ditetapkan Pemerintah.

“Tahun ini jumlah penerima BSPS di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1.500 unit,” ujar Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah, Juni Dwi Astono beberapa waktu lalu.

BACA JUGA :   Program Sejuta Rumah, Peran BPD Baru 1,2%

Dirinya menerangkan, sesuai Surat Keputusan (SK) Dirjen Perumahan Tahap I, jumlah penerima bantuan BSPS tersebut tersebar di empat Kabupaten yaitu  Kabupaten Barito Timur (350 unit), Kabupaten Barito Selatan (400 unit), Kabupaten Pulang Pisau (350 unit) dan Kabupaten Kotawaringin Barat (400 unit). Pelaksanaan Program BSPS di Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian yang dilakukan dengan memperhatikan syarat rumah layak huni yakni keselamatan bangunan.

“Hal tersebut dilaksanakan dengan peningkatan kualitas konstruksi bangunan guna memenuhi standar kesehatan penghuni seperti pemenuhan standar kecukupan cahaya dan sirkulasi udara serta ketersediaan MCK dan kecukupan minimum luas bangunan dengan pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang,” katanya.

BACA JUGA :   Produk Kohler Yang Bikin Hidup Lebih Berkualitas Di IndoBuildTech Expo 2019

Adapun kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) BSPS bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat dan mengurangi angka pengangguran yang ada dalam ruang lingkup desa / kelurahan yang menerima bantuan, terutama ditengah pandemi Covid -19 yang masih melanda Indonesia. Dampak lainnya dari Pandemi Covid-19 juga menurunkan pendapatan dan daya beli terutama untuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dalam pelaksanaan BSPS dengan Skema Padat Karya Tunai (PKT), masyarakat yang mendapatkan bantuan maupun bukan penerima bantuan namun masih berstatus sebagai warga desa/kelurahan yang mendapatkan bantuan, dapat berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan kegiatan, terutama bagi yang memiliki keahlian dalam pengerjaan kontruksi bangunan rumah seperti tukang atau pekerja bangunan.

BACA JUGA :   Jokowi Perintahkan Pembenahan Manajemen Rantai Pasok Konstruksi

“Dalam dana bantuan Program BSPS sejumlah Rp 17,5 juta di dalamnya sudah di anggarkan biaya untuk upah pekerja atau tukang dengan nominal Rp 2,5 juta dan sisanya adalah nominal untuk pembelian material bangunan,” terangnya.

Teknis pelaksanaan pembayaran upah pekerja tukang juga terbagi menjadi 2 pilihan, yaitu untuk piihan pertama pembayaran dilakukan satu tahap yaitu pada akhir pelaksanaan kegiatan dengan syarat progres fisik kegiatan pekerjaan sudah ada pada angka 100 persen dan upah akan dibayarkan langsung 100 persen kepada pekerja atau tukang. Sedangkan tahap kedua, yaitu pembayaran masing-masing 50 persen yang dilakukan pada saat akhir pelaksanaan kegiatan fisik bangunan tahap pertama dan selanjutnya pada akhir pelaksanaan kegiatan fisik tahap kedua.

BACA JUGA :   Hari Bakti PU ke 74, Jokowi Sampaikan Pedoman Kerja 5 Tahun ke Depan

Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak terkait di masing –masing Kabupaten Penerima BSPS, pelaksanaan kegiatan BSPS di Provinsi Kalimantan Tengah dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) saat ini sudah dilaksanakan serentak di masing-masing kabupaten sesuai SK Dirjen Perumahan Tahap I. Pelaksanaan kegiatan mulai dilakukan pada bulan April 2020 hingga sesuai target penyelesaian pelaksanaan kegiatan fisik yaitu pada bulan September 2020.

“Dalam pelaksanaan BSPS di lapangan tetap memperhatikan kaidah dan aturan pemerintah yakni protocol kesehatan pencegahan Covid-19 dan tidak melakukan kegiatan sosialisasi dalam skala besar  atau kegiatan apapun yang berpotensi mengumpulkan masyarakat dalam jumlah besar. Kami juga terus memantau progres pelaksanaan kegiatan di lapangan agar pelaksanaan kegiatan selesai tepat waktu,” harapnya.

Check Also

Pahala BTN

Jalankan Strategi Dengan Tepat, Laba Bank BTN Kuartal III/2020 Naik 39,72%

INFO PERBANKAN – Mengakhiri kuartal III/2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mencatatkan prestasi sangat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 174

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link