BERITA PROPERTI – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KementerianPUPR) terus berkomitmen menyukseskan Program Sejuta Rumah. Komitmen ini sebagai bentuk dari tanggung jawab pemerintah dalam rangka menjamin setiap warga negara untuk memiliki tempat tinggal sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar Tahun 1945 maupun Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Program yang telah digulirkan sejak tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo ini, untuk tahun 2017 hingga saat ini telah mencapai 765 ribu unit. Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pemerintah menargetkan sampai akhir tahun bisa terbangun sampai 850 ribu unit.
“Alhamdulillah pada tahun 2015 mencapai 700 ribu unit, lalu 805 ribu unit tahun 2016, dan pada tahun 2017 insya Allah melampaui 2016. Kondisinya saat ini 765 ribu unit, dan kami optimis bisa sampai 850 ribu unit pada akhir tahun,” ujar saat jumpa media di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (5/12) kemarin. Dia menjelaskan, dari 765 ribu rumah, sebanyak 70 persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sementara, sisanya 30 persen non-MBR.
Dikatakannya, jumlah rumah MBR sebanyak 619.868 unit, dan itu terdiri dari rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR 183.977 unit, kementerian dan lembaga lain 1.566 unit. Kemudian pemerintah daerah 148.180 unit, pengembang 250.916 unit, CSR 118 unit, serta masyarakat sebanyak 35.111 unit. Sedangkan, untuk non-MBR totalnya mencapai 145.252 unit. Rumah itu dibangun oleh pengembang sebanyak 89.723 unit dan masyarakat 55.529 unit.
Patut diketahui, realisasi tahun 2016 sebanyak 805.196 unit. Sebanyak 71 persen atau 569.382 untuk MBR dan sisanya 29 persen atau sebanyak 235.787 untuk non-MBR. Tahun 2015, sebanyak 699.770 unit rumah terbangun. Itu terdiri dari 452.370 unit atau 65 persen rumah MBR dan sisanya 247.400 unit atau 35 persen rumah non-MBR.
Hingga saat ini, menurut Khalawi, tantangan terbesar dalam pelaksanaan Program Satu Juta Rumah yakni ketersediaan lahan dan percepatan perijinan pembangunan perumahan yang belum diterapkan secara merata di daerah.
Sebagai salah satu langkah untuk mengatasi ketersediaan lahan, dirinya berharap konsep Bank Tanah dapat segera terwujud. Selain itu menurutnya pemerintah juga mendorong pengembangan kota mandiri yang menyediakan lahan permukiman yang besar, namun tetap memperhatikan konsep hunian berimbang.
“Kita dorong kehadiran kota baru mandiri seperti Maja. Tapi aturan hunian berimbang diterapkan. Kita juga kembangkan hunian vertikal, karena apartemen sewa jadi jawaban untuk generasi milenial kita,” ujarnya.
Terkait kebijakan, menurutnya pemerintah pusat terus mendorong kemudahan perijinan pembangunan perumahan dengan telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII tentang Perumahan untuk MBR dan diikuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor: 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada 29 Desember 2016.
Regulasi ini mendorong kemudahan dan kecepatan perijinan pembangunan perumahan serta dukungan untuk meningkatkan daya beli MBR akan rumah, antara lain Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) agar kualitas bangunan dan lingkungan perumahan sejahtera tetap terjaga.
“Seandainya regulasi ini dijalankan oleh semua daerah, saya yakin target sejuta rumah dapat tercapai dan pengembang jadi bergairah,” kata Khalawi.
Optimis 2018
Secara persentase, dikatakannya progres fisik di Ditjen Penyediaan Perumahan tahun ini lebih tinggi jika dibandingkan pada tanggal yang sama pada 2016 lalu. “Kalau persentase sampai 4 Desember 2017 capaiannya sudah 86,7 persen, lebih tinggi dibanding tahun lalu yang hanya 73,66 persen. Saya optimistis target 95 persen dapat dicapai,” tambah Khalawi.
Selanjutnya pada tahun 2018, Khalawi mengungkapkan Ditjen Penyediaan Perumahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 9,633 triliun. Alokasi itu terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 9,38 triliun dan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dari Bank Dunia 250 juta dollar AS.
Adapun untuk target fisik, Rumah Swadaya direncanakan pembangunan sebanyak 180.300 unit, Rumah Khusus 4.550 unit, Rumah Susun 13.405 unit, dan Rumah Umum dan Komersial 27.500 unit.
Khusus Rumah Swadaya, ia mengungkapkan pada tahun 2018 akan terdapat program bantuan dari Bank Dunia dengan nama National Affordable Housing Program dengan target sekitar 60 ribu unit. “Pinjaman lunak dari Bank Dunia itu salah satunya untuk rumah swadaya, tapi rinciannya masih dibahas dan akan disepakati bersama dalam Loan Agreement. Kita harapkan akan ditandatangani pada 2018, dimana dieksekusi bersama Ditjen Pembiayaan Perumahan,” katanya.
