Monday , July 6 2020
Home / Nasional / Ekonomi / Proses Akad KPR Lamban, APERSI Inginkan Percepatan dan Sejumlah Relaksasi

Proses Akad KPR Lamban, APERSI Inginkan Percepatan dan Sejumlah Relaksasi

Sekjen DPP APERSI, Daniel Djumali

PROPERTI – Dalam mengurangi angka backlog perumahan, pemerintah telah meluncurkan sejumlah kebijakan dan strategi di bidang pembiayaan, seperti melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) serta yang paling anyar adalah Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Namun, masih lambannya proses akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di bank-bank membuat pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih terkendala. Oleh karena itu, saat ini yang diperlukan selain relaksasi adalah percepatan akad KPR khusus rumah subsidi yang kerap terjadi di lapangan.

BACA JUGA :   Universitas Internasional Terbaru di BSD City

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Daniel Djumali mengatakan, adanya relaksasi dan percepatan proses akad KPR harus dilakukan segera agar tidak terjadi hambatan stabilitas perekonomian nasional, khususnya sektor properti untuk masyarakat menengah bawah atau subsidi, terutama saat pandemi Covid-19.

“Sebetulnya, pembiayaan perumahan baik subsidi bunga dalam skema FLPP dan SSB, maupun subsidi uang muka bagi skema BP2BT, sangat menguntungkan bagi konsumen MBR. Tujuannya tentu saja agar MBR bisa menikmati subsidi yang diberikan oleh pemerintah melalui Kemen PUPR dan Kemen Keuangan RI. Namun, yang paling penting bagi MBR adalah bisa memperoleh rumah subsidi jika realisasi akad KPR subsidi bisa berjalan lancar dan cepat,” tegas Daniel kepada propertynbank.com, Senin (29/6).

BACA JUGA :   Paramount Land Raih Dua Award Dalam Satu Malam

Tapi kenyataan di lapangan, sambung Daniel, para pengembang kesulitan untuk merealisasikan akad KPR rumah subsidi dari bank-bank pelaksana. Sehingga ini sangat merugikan konsumen rumah subsidi atau MBR. Padahal, sektor perumahan menengah bawah berdampak pada 170 sektor industri lainnya, dimana berpengaruh terhadap cashflow pengembang dan penyerapan tenaga kerja yang besar.

Daniel menegaskan, saat ini diperlukan segera solusi percepatan dan relaksasi realisasi akad KPR rumah subsidi agar sektor properti menengah bawah tetap berjalan. Untuk itu, Daniel menyerukan sejumlah poin penting yang menjadi perhatian saat ini antara lain :

BACA JUGA :   39 Finalis Puteri Indonesia Kunjungi Pendopo Di Living World

  1. APERSI berharap perlunya relaksasi terhadap Permen PUPR mengenai PSU Jalan yang diwajibkan terbangun 100% dan diwajibkannya terpasang KWH listrik dari pihak PLN. Kendala ini muncul dari pihak PLN sendiri terkait tidak tersedianya tiang dan atau KWH listrik, serta juga mengenai terpasangnya fasilitas air dari pihak Bank. Hal ini menghambat pelaksanaan realisasi akad KPR bagi MBR khususnya yang terdampak dimasa Pandemi Covid-19.
  2. Perlunya relaksasi dan percepatan terhadap lamanya waktu proses hingga sedikit terbitnya surat persetujuan kredit dan realisasi akad KPR dari Bank Pelaksana (banyaknya yang dibatalkan atau yang belum disetujui), sehingga berdampak terhadap cashflow pengembang membayar supplier material, angsuran/bunga bank, tenaga kerja dll. untuk mencegah banyaknya PHK dimasa pandemi Covid-19.
  3. Perlunya relaksasi terhadap segmen konsumen MBR pekerja kontrak, honorer atau wiraswasta tertentu.
  4. Dengan sudah host to host PPDPP dengan Bank Pelaksana, perlu relaksasi Sikasep dan Sikumbang untuk percepatan Realisasi Akad KPR terutama rumah subsidi bagi MBR. Karena sudah host to host, jadi lebih baik diusulkan pengisian data cukup di bank pelaksana saja, tidak double dengan Sikasep Sikumbang untuk percepatan waktu realisasi akad KPR rumah subsidi bagi MBR.
  5. Untuk skema BP2BT, sebetulnya juga bagus untuk alternatif pilihan konsumen, tapi perlu relaksasi dan percepatan, dimana setelah lamanya proses surat persetujuan kredit dari Bank Pelaksana terbit, masih perlu *tambahan waktu kl 1-2 bulan lagi menunggu persetujuan atau approval dari satker BP2BT, sehingga waktu realisasi Akad KPR BP2BT menjadi jauh lebih lama.
BACA JUGA :   Pembangunan Rumah Khusus di Papua Barat Merata di Tiga Kabupaten

“Selain waktu proses realisasi akad KPR skema BP2BT yang 1-2 bulan lebih lama setelah terbit SPK dari Bank, juga besaran dan waktu pencairan Subsidi bantuan uang muka hingga Rp.32,4 juta belum memadai bagi angsuran dengan bunga pasar sepanjang waktu tenor. Selain itu, besaran uang muka minimal 5% (bukan minimal 1%), batas penghasilan pokok tidak melebihi Rp.6,5 juta/bulan (bukan Rp. 8 juta/bln) bagi rumah tapak, ketentuan mempunyai tabungan didalam sistem bank dengan batasan saldo periode minimal 6 bulan terakhir (bukan 3 bulan), maka hal ini menjadi sebab kurang diminatinya skema BP2BT,” ujar Daniel.

Sesuai namanya, tutur Daniel, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), sangat cocok bagi konsumen wiraswasta dan tenaga kerja sektor informal dan perlu direlaksasi aturan dan percepatan proses waktu hingga Realisasi Akad KPR BP2BT.

Check Also

CIMB Niaga Syariah

CIMB Niaga Syariah dan YPI Al-Azhar Sediakan Program Pembiayaan Edu Xtra

INFO PERBANKAN – Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 171

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link