PROPERTI – Usai dibentuk dan dilantik pada pertengahan Maret 2021 lalu, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) periode 2021-2025 langsung bergerak.
Kepengurusan yang kembali dipimpin oleh Junaidi Abdillah sebagai Ketua Umum dan Daniel Djumali sebagai Sekretaris Jenderal itu, akan memaksimalkan segala kemampuan dan mencari terobosan-terobosan baru, dalam rangka pemulihan ekonomi karena adanya pandemi. Dalam rapat pengurus perdana yang digelar Rabu (7/4) lalu, Apersi mengakui kondisi ekonomi saat ini belum sepenuhnya normal.
[irp]
“Oleh karena itu, maka kita harus segera bisa mencari terobosan-terobosan baru yang tujuannya membuat industri rumah rakyat ini kembali berjalan lancar, salah satu caranya yang menurut kami sangat tepat saat ini adalah dengan membentuk koperasi. Seluruh anggota Apersi bisa bergabung di dalam koperasi tersebut,” jelas Junaidi.
Dikatakan Junaidi, adanya koperasi dipastikan memberikan manfaat kepada seluruh anggotanya, terutama saat pandemi ini. Pembentukan koperasi ini, lanjut dia, untuk membantu anggota yang membutuhkan dana terkait proyeknya, seperti dana pengurusan perizinan dan lainnya, yang sifatnya sebagai dana talangan.
“Sebagaimana tujuan koperasi pada umumnya, maka koperasi Apersi adalah menunjukkan kebersamaan dan dari angota untuk anggota. Misalnya pengurusan perizinan, kita sudah buatkan skema bantuannya berupa dana talangan. Sedangkan dalam pengembangan koperasi ini, Apersi akan bekerja sama dengan Bank BTN,” ungkap Junaidi.
[irp]
Disamping membahas rencana pembentukan koperasi, dalam rapat perdana DPP Apersi tersebut juga didiskusikan mengenai perizinan dan pertanahan. Dibahasnya topik ini, kata Junaidi, karena permasalahan keduanya selalu ada dan di tiap daerah memiliki kultur, geografis dan peraturan yang juga berbeda.
“Untuk menyiasati dan menghadapi permasalahan tersebut, maka dalam hal ini kami akan terus memberikan pelatihan-pelatihan dan juga advokasi kepada anggota. Karena biasanya pada masalah selalu ada dan terjadi pada anggota baru yang belum banyak pengalaman di bisnis properti,” tutur Junaidi.
Hal yang juga tak kalah penting, bahkan harus menjadi perhatian, imbuh Junaidi, adalah terkait regulasi bagi pembangunan rumah subsidi. Yang terbaru, sambungnya, adalah aplikasi Sistem Pemantauan Konstruksi (siPetruk), yang menurut Junaidi masih ada kendala dalam penerapannya terkait geografis dan tantangan membangun rumah subsidi di daerah.
[irp]
Dia menegaskan, setiap daerah dari sisi geografisnya pasti berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan. Apalagi, ujar Junaidi, didalam SiPetruk ada 120 item yang harus diisi oleh pengembang, dan ini tentu terlalu banyak dan menyulitkan dan merepotkan. “Kami ingin tegaskan bahwa tiap daerah itu kendalnya beda-beda,” kata Junaidi.
Oleh karena itu, kembali Junaidi menghimbau agar aplikasi SiPetruk harus terus disosialisasikan terlebih dahulu. dan juga harus terbuka menerima masukan dari pengembang. Menurutnya, pengembanglah yang mengetahui pekerjaannya dan juga kendala-kendala di lapangan. Untuk itu, Apersi berharap, regulasi yang ada jangan malah merepotkan dan seharusnya memudahakan.
