Tuesday , August 4 2020
Home / Indeks Berita / Rapot Merah OJK, Akankah Kembali ke Bank Indonesia Atau Dibubarkan ?

Rapot Merah OJK, Akankah Kembali ke Bank Indonesia Atau Dibubarkan ?

Pengembang Wajib Gunakan Jasa Agen Properti Bersertifikasi LSP Area Siap Mendukung
Indra Utama, Ketua LSP AREA INDONESIA saat memberikan penjelasan Pentingnya Sertifikasi Bagi Agen Properti  

KOLOM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di usianya yang ke-8 tahun saat ini menjadi sorotan. Pasalnya muncul wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengembalikan pengawasan perbankan ke Bank Indonesia (BI). Mengutip laman resmi ojk.go.id, OJK dibentuk berdasaran Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan.

Mulai dari perbankan, pasar modal dan sektor jasa keuangan nonbank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 21 tersebut. Untuk industri keuangan non bank, pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

BACA JUGA :   KERAMIKA 2019,  Tingkatkan Daya Saing Industri Keramik Dalam Negeri

Pembentukan OJK diharapkan bisa mengatur sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. OJK dibentuk dengan best practice dari struktur regulasi jasa keuangan Inggris saat itu. Indonesia saat ini tengah melihat Prancis, yang memiliki otoritas administratif independen di bawah bank sentral yang mengawasi perbankan.

Namun, Ketidakpuasan terhadap kinerja Otoritas Jasa Keuangan kembali berembus. Permasalahan di sejumlah perusahaan jasa keuangan yang kian pelik akibat pandemi corona dikabarkan membuat Presiden Joko Widodo kecewa terhadap OJK. Buntutnya, Jokowi dikabarkan tengah menimbang untuk mengeluarkan ketetapan darurat untuk mengembalikan pengawasan perbankan dari OJK kepada Bank Indonesia.

BACA JUGA :   ModernCikande Gelar Turnamen Golf

Kabar kekecewaan Jokowi terhadap OJK bukan baru terjadi kali ini. Pada Januari lalu, mantan Wali Kota Solo itu meminta pembenahan atas pengaturan dan pengawasan OJK terhadap lembaga keuangan nonbank. Hal ini dipicu oleh merebaknya kasus PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri. Jokowi membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. “Ini momentum untuk mereformasi industri keuangan nonbank, baik asuransi maupun dana pensiun sehingga muncul kepercayaan dari masyarakat. Bisa saja UU OJK juga direvisi karena dibentuk sejak 2012, sebelumnya Bapepam-LK,” ujar Jokowi di Jakarta, Jumat (17/1).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga pernah menyatakan ingin mengevaluasi UU OJK, bahkan membuka peluang untuk membubarkan lembaga tersebut. “Apakah ini memungkinkan juga fungsi OJK akan dikembalikan ke BI, ya bisa saja,” ujar Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Eriko Sotarduga, beberapa waktu lalu. Menurut dia, penetapan OJK sebagai pengawas untuk memastikan agar industri keuangan lebih fokus dan baik. Namun dalam pelaksanaannya, peran OJK dinilai kurang maksimal.

BACA JUGA :   BP Tapera Banyak Tantangan, Begini Cara Mengelola Programnya

Usai bergulir sejak tujuh tahun lalu, maka dengan berbagai pertimbangan, Presiden selaku kepala negara, sebetulnya sangat mungkin bisa mengembalikan peran OJK ke BI. Bahkan, saat OJK akan berdiri, Darmin Nasution (Mantan Gubernur BI) sempat mengusulkan, agar kedudukan OJK dijadikan semacam anak perusahaan BI.

Darmin lalu menyampaikan jika satu anggota Dewan Gubernur BI (DGBI) akan merangkap tugas sebagai Ketua OJK, sementara Dewan Komisioner OJK bisa diangkat dari berbagai pihak sebagaimana nomenklatur saat ini. Prosedurnya tetap dipilih oleh Presiden dengran persetujuan DPR. Lalu Sumber pembiayaan OJK berasal dari BI, tanpa perlu membebani industri jasa keuangan seperti saat ini.

BACA JUGA :   IFSE 2019, Bukti Komitmen Industri Fintech Terhadap Inklusi Keuangan

Di saat pandemi dan menghadapi extraordinary action, Pemerintah harus segera tanggap melakukan aksi. Dengan keterbatasan fiskal saat defisit APBN melebar hingga 5% lebih, seharusnya peran BI sebagai agen pembangunan peningkatan angkatan kerja sanggup menyerap Surat Berharga Negara (SBN) sesuai kebutuhan dengan cepat, sehingga tersedia likuiditas yang cukup.

Meski OJK sudah merelaksasi lewat restrukturisasi kredit, tetapi subsidi UMKM yg disediakan BI, gagal direalisasikan dengan lancar, lantaran OJK tak segera menerbitkan peraturan untuk subsidi kepada UMKM. Nah, disinilah perlu sosok pimpinan BI dan OJK, yang bergaya leadership sekaligus EKSEKUTOR. Ia harus berani melalukan pengambilan keputusan yang cepat dengan skala prioritas di sektor utama, dan aksi ‘fast track’ ini bisa menjadi akselerator perputaran roda ekonomi, dengan cepat dan tepat sasaran.

BACA JUGA :   SML Umumkan Pemenang Program Price Amnesty

Namun, hal ini bisa terkendala akibat adanya pasal 5 UU OJK yang berbunyi “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan” dapat menimbulkan konsekuensi adanya penumpukan kewenangan dalam satu tangan. Fungsi OJK dalam ketentuan Pasal 5 UU OJK, merupakan upaya pemisahan pengawasan perbankan dari otoritas moneter yaitu BI, sehingga efek perubahan itu menimbulkan instabilitas dan efektitas Bank Indonesia dalam memastikan stabilitas keuangan.

OJK
OJK mengeluarkan kebijakan relaksasi di sektor perbankan.

Meskipun terdapat protokol koordinasi yang mapan antara BI dan OJK dan salah satu anggota Dewan Komisioner OJK (ex-ofcio Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan), namun penghapusan fungsi dan supervisi mikroprudensial perbankan, berpotensi besar mempertajam konflik kepentingan kebijakan moneter perbankan, dan menyisakan BI sebagai lembaga yang tidak berdaya.

BACA JUGA :   Pandemi Corona Datang, Tapera Terhadang, MBR Jadi Meradang

Pengawasan terintegrasi berbasis konglomerasi, pasti bakal tidak sejalan dan kontradiktif dengan isi pasal lain, lantaran muncul mentalitas silo dari Pengawasan Bank, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dan Pasar modal. Istilah silo, jika merujuk pada kamus bisnis, diartikan sebagai adanya pola pikir sejumlah departemen atau sektor tertentu yang tak menginginkan berbagi informasi dengan departemen atau sektor lainnya, padahal dalam perusahaan yang sama.

Agar masalah ini segera terurai, sebagai alternatif, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dileluarkan oleh presiden dan melikuidasi OJK/memberhentikan seluruh anggota dewan komisioner, yang selanjutnya dilebur dalam RUU Bank Indonesia. Sebab saat ini, anggota Dewan Kehormatan (DK) OJK merasa sama derajatnya dan bisa menyatakan tidak setuju terhadap keputusan ketua.

BACA JUGA :   Jaga Likuiditas dan Modal Bank, OJK Kembali Gulirkan Relaksasi Lanjutan

Sebagai gantinya, DK OJK diangkat oleh Presiden, yang ketuanya juga diusulkan oleh Presiden, dan ditetapkan DPR. Sedangkan anggota DK, hanya diangkat Presiden dengan usulan Gubernur BI. Ketua OJK ke depan seharusnya adalah salah satu Anggota Dewan Gubernur (ADG) BI, yang diusulkan oleh Presiden, dan ditetapkan DPR.

Sementara, anggota DK OJK yang membawahi Pengawasan Bank dan Pengawasan IKNB, hanya diangkat Presiden dengan usulan Gubernur BI dan Ketua OJK. Lalu, Pengawasan Pasar Modal berdiri sendiri dibawah Securities Exchange Council, yang Ketuanya diusulkan Presiden dan ditetapkan DPR.

BACA JUGA :   Catatkan RBC 779,33%, Kinerja BNI Life Masih Lebih Tinggi Dari Ketentuan OJK

Sedangkan anggota Council mewakili industri pasar modal diusulkan ketua SEC, dan ditetapkan Presiden, dengan total anggota council berjumlah tiga orang. Pengawas Pasar Modal pun harus dipisah dan tidak boleh disatukan dengan pengawasan IKNB (Asuransi, Dana pendiun dan lembaga keuangan lain) dan dibawah kewenangan OJK.

Sehingga kelak, posisi Pengawas Bank dan Pengawas IKNB berada dibawah kewwnangan BI, semantara keberadaab Pengawas Pasar Modal akan independen dan berdiri sendiri sebagai Securities Exchange Council.

Belajar dari Negara Lain Indonesia bukan satu-satunya negara yang memiliki lembaga pengawas seluruh industri jasa keuangan independen. Inggris menjadi negara pionir yang membentuk Financial Supervisory Agency pada 1998, dipicu oleh kasus kejatuhan beberapa bank. FSA kemudian mengambil alih tugas pengawasan perbankan dari Bank of England. Namun kinerja FSA tak sesuai harapan.

BACA JUGA :   Kolom Pembaca : Ibukota Negara dan Pembangunan Berkelanjutan

FSA Inggris tak dapat mendeteksi kondisi keuangan The Northern Rock, bank penyedia kredit perumahan skala kecil yang menempatkan dananya dalam porsi cukup besar di sub prime mortgage yang menjadi masalah di Amerika Serikat. Pemerintah Inggris pun terpaksa mengambil alih bank itu untuk menyelamatkannya. Inggris memutuskan untuk mengembalikan sistem pengawasan bank ke Bank of England.

Meski gagal di Inggris, pengawasan perbankan oleh The Financial Supervision Agency berjalan mulus di Jepang. Sejak FSA dibentuk pada tahun 2000, Bank of Japan hanya menangani kebijakan, perumusan sistem moneter, dan implementasinya. Pada 2000 FSA resmi dibentuk bersamaan dengan reorganisasi pemerintahan Jepang. Kesuksesan FSA di Jepang tak lepas dari koordinasi yang apik dengan BoJ.

Kedua lembaga ini berbagi informasi terkait kondisi lembaga keuangan, kebijakan moneter, stabilitas sistem pembayaran, dan kebijakan moneter. Selain itu, FSA dan BoJ juga memiliki koordinasi yang erat dengan Kementerian Keuangan. Di Indonesia, koordinasi antara BI, OJK, Kementerian Keuangan berada di bawah forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Selain ketiga lembaga tersebut, ada satu anggota lagi yakni Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

BACA JUGA :   Prudential Luncurkan Prumedical Network

Koordinasi yang buruk antara-regulator keuangan pernah mendatangkan pelajaran bernama Bank Century. Namun saat ini koordinasi terus dipererat. Perintah untuk saling berbagi informasi, terutama terkait kondisi perbankan dan stabilitas sistem keuangan pun telah dituangkan dalam Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. “Koordinasi kami erat, sangat terjaga, dan terus diperkuat. Kami dalam perahu yang sama, tidak ada namanya satu dengan yang lain dalam posisi yang berbeda,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang juga menjabat sebagai Ketua KSSK.

Penulis :
Indra Utama
Pemimpin Redaksi Property&Bank, Ketua lembaga sertifikasi profesi (LSP) Area Indonesia)

Check Also

sholat ied

Kementerian PUPR Salurkan 95 Hewan Kurban ke 12 Provinsi

SEKITAR KITA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menyalurkan hewan kurban berupa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 172

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link