REI DKI Jakarta Dorong Perbankan Agar Jalankan Stimulus OJK

PROPERTI – Sektor properti menjadi salah satu yang terimbas pandemi korona (covid-19). Hal ini memengaruhi penjualan para pengembang properti. Real Estate Indonesia (REI) meminta pemerintah melakukan stimulus berupa restrukturisasi kredit yang mengurangi peringkat kolektabilitas.

Para pengembang properti di Jakarta berharap semua kebijakan dan stimulus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dijalankan oleh kalangan perbankan.

“Kami harap semua kebijakan stimulus segera dijalankan dan dipatuhi OJK. Perbankan merestrukturisasi corporate debt dan UMKM. Kredit pemilikan rumah/kredit pemilikan apartemen (KPR/KPA) secepatnya direstrukturisasi, baik swasta maupun perorangan,” tutur Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta, Arvin F Iskandar, Rabu (20/05/2020).

Menurut dia, pandemi Covid-19 membuat penurunan secara signifikan omzet dan volume penjualan atau serapan pasar atas produk properti. Akibatnya berdampak pada menurunnya kemampuan membayar pengembang terhadap bank atas kewajiban utang.

Arvin mengatakan, pihaknya berharap ada insentif dari OJK dan perbankan yang strategis, yakni KPR/KPA baru tetap dijalankan dan diberikan kemudahan prosesnya hingga akad kredit. Lalu, memberikan diskon administrasi dan asuransi bagi KPR/KPA baru.

Sedangkan untuk KPR/KPA yang sudah ada (existing) dapat diberikan relaksasi dengan menurunkan suku bunga sampai dengan 5% dan penundaan pokok cicilan sampai dengan 12 bulan. “Lalu, ada subsidi bunga dan subsidi bantuan uang muka, untuk mereka yang penghasilan rendah,” pintanya.

Untuk pinjaman korporasi dan UMKM, kata Arvin, pihaknya juga meminta OJK dan perbankan untuk menurunkan suku bunga berkisar 5-7%. Lalu, penundaan pokok 12 bulan agar operasi perusahaan dapat berjalan kembali. “Penghapusan bunga kredit atau sinking fund juga dihilangkan atau tidak di-block. Sehingga dana fokus digunakan untuk keperluan operasional lainnya,” bebernya.

Karena itu, tegas dia, bank-bank BUMN dan swasta harus segera menjadwal ulang utang para pengembang properti. Hal itu, membantu cash in investasi jangka panjang para pengembang. “Saat ini, cash in operation sangat turun, karena hotel dan mal ditutup, serta penjualan sangat drop,” tuturnya.

Ia berharap KPR/KPR dibuka untuk umum dan swasta, baik pegawai tetap dan karyawan kontrak karena saat ini sangat dibatasi. “Kami developer saat ini susah melakukan akad kredit karena proses sangat ketat. Saat ini, stimulus terkesan masih sangat hati-hati, padahal swasta sudah bermasalah,” tukas dia.

Di sisi lain, kata Arvin, pihaknya berharap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa dilonggarkan, tapi dengan menerapkan protokol kesehatan dan keamanan yang ketat. “Kini, wholesaler dan retail makin parah, penjualan drop 90%,” katanya. (Artha Tidar)