Monday , 30 March 2020
Home / Indeks Berita / Rumah Bisa Bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Apa Saja Syaratnya?

Rumah Bisa Bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Apa Saja Syaratnya?

Show Unit cluster Mahakam, Jakarta Garden City

BERITA PROPERTI – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merelaksasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya yang Atas Penyerahannya Dibebankan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tanggal 20 Mei 2019.

Pembebasan PPN untuk rumah sederhana dan rumah sangat sederhana ini bertujuan mendukung pelaksanaan program pemerintah mewujudkan tersedianya perumahan yang terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah.

“Selain itu, kebijakan ini juga memberi kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah dengan mempertimbangkan meningkatnya harga tanah dan bangunan serta usulan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” terang Kemkeu.

BACA JUGA :   REI Komitmen Bangun 217.725 RST dan 30.000 unit Rusunami

Kebijakan baru ini memerinci sejumlah ketentuan yang mesti terpenuhi agar rumah sederhana dan rumah sangat sederhana bebas PPN.

Pertama, luas bangunan tidak melebihi 36 meter persegi (m2).

Kedua, harga jual tidak melebihi batasan harga jual, dengan ketentuan bahwa batasan harga jual didasarkan pada kombinasi zona dan tahun yang berkesesuaian.

Ketiga, rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, serta tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak dimiliki.

Keempat, luas tanah tidak kurang dari 60 m2.

Terakhir, perolehannya secara tunai ataupun melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, atau melalui pembiayaan berprinsip syariah.

BACA JUGA :   Komitmen Generasi Muda Untuk Melindungi Lingkungan Hidup

Adapun pondok boro yang dibebaskan dari PPN adalah bangunan sederhana, bertingkat atau tidak bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh perorangan atau koperasi buruh atau karyawan yang digunakan sebagai tempat tinggal para buruh atau pekerja sektor informal berpenghasilan rendah dengan biaya sewa yang disepakati.

Sementara, bangunan asrama mahasiswa dan pelajar yang dibebaskan dari PPN adalah bangunan yang dibiayai universitas atau sekolah, perorangan atau pemerintah daerah yang peruntukannya sebagai pemondokan pelajar atau mahasiswa.

BACA JUGA :   Mughnii Land Tawarkan Investasi Vilatel Di Bali

Perumahan lain yang dibebaskan dari pengenaan PPN juga meliputi rumah pekerja, yaitu hunian bangunan tidak bertingkat atau bertingkat yang dibangun dan dibiayai suatu perusahaan, diperuntukkan bagi karyawannya sendiri dan bersifat tidak komersial.

Bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam yang dibiayai pemerintah, swasta, atau lembaga swadaya masyarakat juga termasuk yang mendapat insentif pembebasan PPN. Peraturan Menteri ini pun berlaku setelah 15 (lima belas) hari, yang terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu pada 22 Mei lalu.

BACA JUGA :   Tingkatkan Penyediaan Perumahan MBR, Pemerintah Siapkan Action Plan

Terkait batasan harga jual rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan PPN, tercantum dalam lampiran PMK 81/2019.

Zona pertama, yaitu pulau Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatera (kecuali Kepulauan Riau, bangka Belitung, dan Kepulauan Mentawai). Di zona ini batas harga jual maksimal yang tidak lagi terkena PPN adalah Rp 140 juta. Batas ini naik dari tahun lalu yang Rp 130 juta . Tahun depan, batas harga ini akan naik lagi menjadi Rp 150,5 juta.

Zona kedua, yaitu Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Mahakam Ulu). Batas harga tidak terkena PPN di zona ini Rp 153 juta, naik dari tahun lalu Rp142 juta. Tahun depan batas harga jual akan kembali naik menjadi Rp 164,5 juta.

Zona ketiga, yaitu Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau. Di zona ini rumah dengan harga maksimal Rp 146 juta bebaskan dari PPN. Batas harga di sini juga sudah naik dari tahun lalu Rp136 juta. Tahun depan batas harga jual akan naik lagi menjadi Rp 156,5 juta.

BACA JUGA :   Jaya Bangun Ulang Pasar Senen, Jadi Kawasan TOD Paling Ramai se-Jakarta

Zona terakhir adalah Papua dan Papua Barat dengan ketentuan rumah seharga maksimal Rp 212 juta bebas pengenaan PPN. Lagi-lagi, batas harga ini juga sudah naik dari tahun lalu Rp 205 juta. Tahun depan pemerintah menaikkan lagi batas harga jual menjadi Rp 219 juta. (Artha Tidar)

Check Also

BSDE

Ditengah Wabah Corona, Kinerja Emiten BSDE dan SMRA Tetap Cemerlang

BERITA PROPERTI – Ditengah kepungan badai wabah Corona yang mendunia, Emiten properti PT Bumi Serpong …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 169

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link