Friday , August 7 2020
Home / Indeks Berita / Saat RDPU di DPR, APERSI Soroti Kurangnya Kreatifitas Atasi Backlog

Saat RDPU di DPR, APERSI Soroti Kurangnya Kreatifitas Atasi Backlog

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah

PROPERTI – Untuk mengatasi permasalahan perumahan yang terjadi di Indonesia, diperlukan keseriusan semua stake holder untuk bekerjasama. Diharapkan, dari adanya sinergi dan kerjasama yang dilakukan, akan muncul ide-ide baru maupun inovasi agar permasalahan yang selalu menghambat tersebut, dapat diatasi segera.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengatakan, backlog atau kesenjangan pasokan dan permintaan rumah merupakan salah satu masalah serius di tanah air. Kebutuhan rumah masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya, kata dia, dan kekurangan rumah atau defisit perumahan ini disebabkan oleh ketidakseimbangan kebutuhan dan pasokan.

BACA JUGA :   Jababeka Luncurkan Ginza, Business Loft Pertama Di Timur Jakarta

“Maka dari itu, untuk menanggulangi backlog perumahan ini, diperlukan adanya inovasi dan kreatifitas. Hal ini sudah sering kami sampaikan, bahwa pemerintah harus melakukan kreatifitas guna menjamin kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, khususnya di bidang perumahan,” ujar Junaidi saat menyampaikan materi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi V DPR RI, Selasa, (7/7) lalu.

Menurut Junaidi, dalam rangka upaya pemerintah mencukupi kebutuhan rumah tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dan politik yang terintegrasi dengan berbagai stakeholder perumahan. Dalam hal ini, sambung Junaidi, para pengembang yang tergabung dalam APERSI yang berjumlah kurang lebih 2700 anggota, diharapkan dapat terlibat aktif untuk melaksanakan pembangunan rumah sederhana dan rumah menengah.

BACA JUGA :   Aquaproof Inisiasi Kreativitas Mewarnai Lingkungan Tempat Tinggal

Lebih lanjut Junaidi menjelaskan, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf H yang berbunyi, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapalkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, menjadi landasan utama dalam penyediaan perumahan bagi MBR.

Selain itu, imbuh Junaidi, yang menjadi landasan juga dalam penyediaan perumahan bagi MBR adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Check Also

triniti land

Triniti Land Berencana Buyback Saham TRIN Sebesar Rp 20 Miliar

PROPERTI – PT Perintis Triniti Properti Tbk (IDX: TRIN) akan melakukan pembelian kembali (buyback) saham. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 172

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link