Tuesday , 25 February 2020
Home / Breaking News / Selain FLPP Rp 11 Triliun, PUPR Juga Siapkan BP2BT Rp 13,4 Miliar Di Tahun 2020

Selain FLPP Rp 11 Triliun, PUPR Juga Siapkan BP2BT Rp 13,4 Miliar Di Tahun 2020

Eko
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR), Eko D Heripoerwanto saat memberikan sambutan di IPBA ke 14 tahun 2019

NASIONAL – Kebijakan dan program kemudahan atau bantuan pembiayaan perumahan yang ada saat ini, dinilai belum mampu menjawab tantangan tingginya kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, keterjangkauan daya beli MBR terhadap rumah subsidi juga masih rendah.

Hingga menjelang akhir 2019, masih terdapat 11 juta keluarga atau rumah tangga yang menghuni rumah tidak layak huni. Disamping itu, dari angka tersebut juga termasuk rumah tangga muda atau kalangan milenial yang masih belum memiliki rumah.

BACA JUGA :   SML Luncurkan Kawasan Digital Hub Seluas 25,86 ha

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko D. Heripoerwanto menyampaikan, saat ini pihaknya terus berupaya meningkatkan keterjangkauan kebutuhan rumah, dengan menyiapkan berbagai kebijakan dan program kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan kepada MBR.

Beberapa program tersebut, kata dia, saat ini telah berjalan antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

“Sepanjang tahun 2015-2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  telah menyalurkan bantuan FLPP sebanyak 216.660 unit dan bantuan SSB sebanyak 558.848 unit. Pada tahun 2019, per 23 Desember 2019, penyaluran  bantuan FLPP sebanyak 77.564 unit dan bantuan SSB sebanyak 99.907  unit,” ujar Eko saat konferensi pers, Progres Pembiayaan Perumahan TA 2019 dan Target 2020, Kamis (26/12).

BACA JUGA :   Tehnik Sipil UNDIP Kunjungi Sentra Timur

Tahun 2020 mendatang, sambung Eko, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk FLPP sebesar Rp11 Triliun untuk memfasilitasi 102.500 unit rumah, SSB sebesar Rp3,8 Miliar yang akan digunakan untuk pembayaran akad tahun-tahun sebelumnya, SBUM sebesar Rp600 Miliar untuk memfasilitasi 150.000 unit rumah.

“Sedangkan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp13,4 Miliar untuk memfasilitasi 312 unit rumah. Target tersebut sebagaimana yang terjadi pada tahun ini, dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan pasar hingga maksimal kurang lebih sebanyak 50.000 unit. Hal ini dikarenakan BP2BT berasal dari PHLN yang kenaikan target output dan anggaran tidak memerlukan persetujuan DPR,” imbuh Eko.

Berdasarkan status 23 Desember 2019, saat ini terdapat 19 Asosiasi Pengembang Perumahan serta 13.618 Pengembang Perumahan yang telah terdaftar didalam Pengelolaan Sistem Informasi Registrasi Pengembang (SIRENG). SIRENG merupakan cikal bakal penerapan akreditasi dan registrasi asosiasi pengembang perumahan serta sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan (ARSAP4) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 24/PRT/M/2018, dimana seluruh pengembang harus terakreditasi dan teregistrasi dan seluruh asosiasi pengembang harus tersertifikasi dan teregistrasi.

Check Also

rumah sederhana

PUPR Jalankan Empat Program Perumahan Ini Dalam Lima Tahun, Apa Saja?

BERITA PROPERTI –Pembangunan infrastruktur dan perumahan terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Beberapa program …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 168

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link