Serap Banyak Tenaga Kerja, Apersi Inginkan Relaksasi Untuk Rumah MBR

BERITA PROPERTI – Sektor properti, khususnya perumahan untuk menengah ke bawah mampu menyerap tenaga kerja informal dalam jumlah yang besar. Sehingga sektor ini sangat sejalan dengan rencana pemerintah, yang mengutamakan progam padat karya di saat pandemi Covid – 19 saat ini.

Oleh karena itu, Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia) Daniel Djumali menyampaikan, pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), harus mendukung penuh pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di tengah pandemi ini.

“Sektor perumahan juga berdampak ganda karena lebih 150 sektor industri lain yang terkait, juga ikut menyerap banyak tenaga kerja yang belakangan memang banyak terjadi PHK di mana-mana. Jadi, sektor perumahan ini merupakan program padat karya informal yang dibutuhkan masyarakat saat ini setelah terdampak Covid-19,” ujar Daniel kepada propertynbank.com, Selasa, (21/4).

Menurut Daniel, sektor perumahan sederhana bagi MBR sangat mendukung Program Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Maka, pemerintah juga harus memberikan kemudahan kepada sektor ini yang membantu menyerap banyak tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung.

Dikatakan Daniel, sektor perumahan diyakini menjadi solusi jitu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi dampak Covid-19. Bahkan, jika dibandingkan dengan salah satu program yang saat ini gencar dilaksanakan yakni pembangunan rumah khusus atau rusus.

“Program rusus hampir tidak ada pengaruhnya terhadap pengembang maupun MBR. Kami (Apersi) mendukung langkah PUPR agar lebih baik merealokasi saja ke pengembangan perumahan MBR yang menyerap banyak tenaga kerja informal dan sangat cocok dengan program padat karya,” tegas Daniel.

Selain itu, sambung Daniel, untuk membantu sektor perumahan agar terus bergerak sangat mudah yakni cukup dipercepat dan dimudahkan akadnya, sehingga cashflow juga akan lancar. Jika cashflow lancar, maka pembangunan bisa jalan dan bisa menyerap banyak tenaga kerja informal.

Pemerintah, imbuhnya, juga perlu melakukan percepatan waktu dan relaksasi persyaratan akad kredit, misalnya dengan tidak bisa ke lapangan, maka harus dibuat kemudahan. Pemerintah juga jangan membuat aturan dan persyaratan tambahan baru yang bisa mengganggu kelancaran akad KPR dan cashflow pengembang.

“Bilamana perbankan, OJK, PUPR, ATR, PLN, Perpajakan dan mitra stake holder perumahan menengah bawah MBR ini memberikan kemudahan, membantu percepatan, memudahkan dan melancarkan akad KPR, maka tenaga kerja dan keluarganya bisa diserap dan dinafkahi oleh sektor perumahan menengah bawah atau MBR ini, berkat kerja keras kita semua,” ujar Daniel.

Sementara untuk target Apersi pada tahun 2020 yang semula sebanyak 221.000 unit, dirinya berharap masih mencapai 60-70% setelah adanya wabah Covid-19. Daniel belum bisa memastikan angkanya karena tergantung lama tidaknya dampak Covid-19 serta relaksasi dan percepatan akad KPR yang diberlakukan.

Meskipun begitu, Daniel tetap menghimbau agar semua pengembang MBR dan masyarakat lainnya dalam menghadapi Covid-19, mengikuti himbauan  dirumah saja, namun masih bisa membeli rumah dari rumah, rajin cuci tangan dengan sanitizer, rutin menyemprotkan desinfektan, jaga jarak serta selalu memakai masker.