Serikat Pekerja Minta DI Patuhi SBY

Penolakan terhadap rencana akusisi BTN oleh Bank Mandiri terus berlanjut, meski pemerintah secara tegas telah menunda rencana tersebut. Seperti yang dilakukan oleh sekitar 10.000 karyawan BTN yang berunjukrasa menolak rencana akuisisi tersebut, 27/4 kemarin. Unjuk rasa yang berlangsung damai itu dimulai pukul 07:00 pagi dan dilanjutkan dengan long march dari Istana Merdeka melalui jalan Merdeka Barat, Bundaran Bank Indonesia dan MH Thamrin hingga berkumpul di Tugu Selamat Datang Bundaran HI.
“Kami dengan tegas menolak rencana akuisisi BTN. Kami juga meminta agar Menteri BUMN mencabut suratnya bernomor SR-161/MBU/04/2014 yang mengagendakan RUPSLB soal pengambilalihan saham Dwi Warna di BTN oleh Mandiri,” kata Ketua Umum DPP Serikat Pekerja (SP) BTN, Satya Wijayantara, di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.
Peserta unjuk rasa datang tidak hanya karyawan BTN Jabodetabek, tetapi juga dari sejumlah daerah seperti Bandung, Cirebon, Palembang, Balikpapan, perwakilan dari Aceh hingga Papua. Satya mengatakan, unjuk rasa tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap Menteri BUMN Dahlan Iskan yang sengaja menggagas ide akuisisi BTN demi sebuah kepentingan politik.
“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Sekretaris Kabinet Dipo Alam sudah memerintahkan agar rencana akuisisi dihentikan. Seharusnya Dahlan mematuhi rekomendasi tersebut, dengan membatalkan semua wacana itu,” tegas Satya.
Dalam unjuk rasa tersebut, karyawan mengusung sejumlah spanduk dan poster yang bertuliskan antara lain, “Terima Kasih SBY Sudah Menolak Akuisisi BTN”, “Terima Kasih SBY Telah Memberikan Pencerahan Soal BTN”, “Tolak Akuisisi BTN Harga Mati”, “Kembalikan BTN Kepada Rakyat”, “BTN Not For Sale”, “Ada Agenda Tersembunyi Dibalik Akuisisi BTN”, “Lawan, Akuisisi = Kapitalis = Penjajah”.
President Director for Banking Crisis Deni Daruri mengatakan, dalam hal merger atau akuisisi harus didasarkan pada persamaan sifat dan perilaku usaha masing-masing. Meurutnya, pengalihan saham BTN kepada Mandiri merupakan wacana yang dipaksakan dan sarat dengan agenda tersembunyi.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah Natsir Mansyur, mengatakan, rencana akusisi BTN sebaiknya ditangguhkan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan mulai dari peran BTN sebagai bank pembiayaan perumahan hingga pengaruhnya terhadap masyarakat daerah. (ant)