Thursday , October 1 2020
Home / Breaking News / Tagihan Listrik Melonjak, YLKI : Pencatat Meteran PLN Kurang Kredibel !

Tagihan Listrik Melonjak, YLKI : Pencatat Meteran PLN Kurang Kredibel !

pencatat meteran
YLKI mencurigai pencatat meteran listrik tidak kredibel. (poto : kumparan.com)

UMUM – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencurigai kinerja jasa pihak ketiga yang digandeng PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memproses pencatatan meteran listrik, tidak beres. Tolok ukur yang disorot adalah, lonjakan tagihan listrik pada konsumen di masa pandemi virus corona atau Covid-19.

Ketua YLKI Tulus Abadi mengungkapkan, pihaknya mencurigai kinerja perusahaan pencatat meteran listrik tergolong diragukan. Kecurigaan itu muncul saat dirinya didatangi asosiasi pencatat meteran listrik yang mengeluhkan sikap PLN.

BACA JUGA :   Kesadaran Proteksi Tinggi, Semester I Penebusan Polis di BNI Life Turun 38%

“Waktu itu yang dikeluhkan adalah tak terpenuhinya hak serta tuntutan mereka oleh PLN, sehingga mereka tak menjamin kinerja bakal baik saat mencatat meteran listrik,” kata Tulus, dalam diskusi virtual, pada Jumat (19/06/2020). Ia juga meminta agar PLN peka terhadap kebutuhan dan hak para pekerja pencatat meter.

Banyak dari mereka yang mengeluhkan sikap PLN yang tak memperhatikan para pekerja pencatat meteran listrik di lapangan. Contohnya, PLN tak menanggung biaya pengobatan saat para pekerja pencatat meteran mengalami sakit atau kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan.

BACA JUGA :   Aset Meningkat 5,8%, BNI Life Menjadi Market Leaders Asuransi Jiwa

Menurutnya, terpenuhinya hak-hak mendasar seperti tanggunan biaya pengobatan sangat berpengaruh pada kinerja saat menginput data. Selain itu, ia mendorong PLN segera melakukan transformasi, berupa digitalisasi teknologi perhitungan meteran listrik pelanggan. Transformasi ini, harus dilakukan sebagai respons PLN terhadap keluhan masyarakat akibat terjadinya lonjakan tagihan listrik.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Andi Yuliani Paris, menyampaikan pihaknya akan menyelidiki alur bisnis pencatatan meteran listrik. Sehingga, proses pencatatan yang dikerjakan oleh anak usaha PLN sendiri atau vendor, berjalan atau tidak.

BACA JUGA :   PROJEK dan 7 Master Franchise Pasarkan Bali Resort Bogor

Hal ini penting dilakukan, agar ada kepastian dasar kesepakatan kerja sama yang dilakukan dalam proses pencatatan meter. Sebab, jika pencatatan meter hanya dibayarkan berdasarkan komisi seperti jumlah rumah, maka hal itu menurut dia patut dicurigai.

“Misalnya satu petugas mencatat 30 rumah, itu patut dicurigai jika menaikan pencatatannya. Kita perlu investigasi apakah ada permainan vendor dalam pencatatan ini,” kata dia. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, pencatatan meteran listrik dari jasa pihak ketiga memang tak meyakinkan.

BACA JUGA :   Jelang Akhir Maret 2020, Belanja Infrastruktur PUPR Tembus Rp 9,13 Triliun

Berdasarkan info yang ia peroleh, pihak ketiga pencatatan meter menjadi penghambat PLN melakukan tranformasi digitalisasi perhitungan meteran listrik. “Ada kemungkinan pencatatan di pihak ketiga menghambat digitalisasi. Padahal untuk layanan pra-bayar sudah, tapi pelanggan pasca-bayar jangan-jangan terhambat karena vendor,” ujarnya. (Artha Tidar)

Check Also

LIXIL Dukung Ajang Penghargaan Bergengsi Asia Pacific Property Awards 2020-21

Properti : Asia Pacific Property Awards, sebuah ajang penghargaan di bidang real estate paling bergengsi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 173

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
cover majalah
close-link