Tak Sanggup Bangun Hunian Berimbang, Pengembang Wajib Setor Bayaran

0
bogor
ilustrasi ; Tren pencarian rumah di Bogor terus meningkat

PROPERTI – Tak lama lagi bakal ada aturan main baru bagi pengembang perumahan. Ini efek dari lahirnya Undang-Undang (UU) No 11/ 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk mempercepat pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, UU Cipta Kerja Bab IX A Pasal 117A ayat (1) memerintahkan pemerintah pusat untuk membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).

Dalam rancangan Peraturan Presiden tersebut, BP3 akan bertugas menyediakan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau kecil (MBR). Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, badan ini akan mengumpulkan dana pengembang yang tak mampu memenuhi kewajiban pembangunan rumah berimbang, yakni rumah mewah, rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, dalam satu lokasi.

[irp]

“Kewajiban pengembang ini akan dipakai untuk membangun rumah sederhana serta pembangunan rumah susun sederhana,” ujar Khalawi, akhir November lalu. Dalam aturan pelaksanaan kelak, pemerintah akan menetapkan konversi kewajiban yang harus ditanggung pengembang, atas penggantian kewajiban membangun itu.

Ketua Umum Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida berharap, konversi kewajiban hunian berimbang tak memberatkan pengusaha. “Jangan sampai, pemerintah menuntut kewajiban dengan nilai besar,” terang Totok, Senin (14/12/2020). Kata dia, pembangunan rumah sederhana dalam konteks hunian berimbang, bisa menjadi keuntungan pengusaha asalkan ada lahan yang disiapkan pemerintah.

[irp]

Makanya, REI minta pemerintah fleksibel dalam menerapkan aturan penghasilan minimum pembeli rumah MBR, yang sebelumnya dibatasi maksimal Rp 4 juta per bulan jadi Rp 8 juta sebulan. “Ini jadi kendala di daerah yang memiliki biaya hidup tinggi,” katanya.

Director Head of Research & Consultancy Savills Indonesia Anton Sitorus berharap, pemerintah menyiapkan program ini dengan baik agar tujuan tercapai. Tata kelola BP3 juga harus dipersiapkan karena akan mengelola dana besar. “Jangan sampai program ini bernasib sama seperti program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dikelola oleh Badan Pelaksana (BP) Tapera. Hingga kini Tapera belum juga berjalan,” ucapnya pada Senin (14/12/2020). (Artha TIdar)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 181

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link