Friday , January 22 2021
Home / Indeks Berita / Tak Sanggup Bangun Hunian Berimbang, Pengembang Wajib Setor Bayaran

Tak Sanggup Bangun Hunian Berimbang, Pengembang Wajib Setor Bayaran

bogor
ilustrasi ; Tren pencarian rumah di Bogor terus meningkat

PROPERTI – Tak lama lagi bakal ada aturan main baru bagi pengembang perumahan. Ini efek dari lahirnya Undang-Undang (UU) No 11/ 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk mempercepat pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, UU Cipta Kerja Bab IX A Pasal 117A ayat (1) memerintahkan pemerintah pusat untuk membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).

Dalam rancangan Peraturan Presiden tersebut, BP3 akan bertugas menyediakan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau kecil (MBR). Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, badan ini akan mengumpulkan dana pengembang yang tak mampu memenuhi kewajiban pembangunan rumah berimbang, yakni rumah mewah, rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, dalam satu lokasi.

BACA JUGA :   Akhir November 2019. Tol Layang Jakarta-Cikampek Ditargetkan Beroperasi

“Kewajiban pengembang ini akan dipakai untuk membangun rumah sederhana serta pembangunan rumah susun sederhana,” ujar Khalawi, akhir November lalu. Dalam aturan pelaksanaan kelak, pemerintah akan menetapkan konversi kewajiban yang harus ditanggung pengembang, atas penggantian kewajiban membangun itu.

Ketua Umum Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida berharap, konversi kewajiban hunian berimbang tak memberatkan pengusaha. “Jangan sampai, pemerintah menuntut kewajiban dengan nilai besar,” terang Totok, Senin (14/12/2020). Kata dia, pembangunan rumah sederhana dalam konteks hunian berimbang, bisa menjadi keuntungan pengusaha asalkan ada lahan yang disiapkan pemerintah.

BACA JUGA :   HUT RI 71, Synthesis Gelar Indonesia Is Me

Makanya, REI minta pemerintah fleksibel dalam menerapkan aturan penghasilan minimum pembeli rumah MBR, yang sebelumnya dibatasi maksimal Rp 4 juta per bulan jadi Rp 8 juta sebulan. “Ini jadi kendala di daerah yang memiliki biaya hidup tinggi,” katanya.

Director Head of Research & Consultancy Savills Indonesia Anton Sitorus berharap, pemerintah menyiapkan program ini dengan baik agar tujuan tercapai. Tata kelola BP3 juga harus dipersiapkan karena akan mengelola dana besar. “Jangan sampai program ini bernasib sama seperti program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dikelola oleh Badan Pelaksana (BP) Tapera. Hingga kini Tapera belum juga berjalan,” ucapnya pada Senin (14/12/2020). (Artha TIdar)

Check Also

Pemerintah Perbaiki Rumah dan Bangunan Terdampak Gempa di Sulbar

UMUM – Presiden Joko Widodo menyatakan, untuk gedung-gedung pemerintahan yang rusak dan roboh akan dibangun …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 175

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link