Monday , August 10 2020
Home / Indeks Berita / Tapera : Produk Jaminan Sosial Atau Produk Investasi Pemerintah?

Tapera : Produk Jaminan Sosial Atau Produk Investasi Pemerintah?

Rahima Malik,S.H.,M.H,, (Erwin Kallo & Co. Property Lawyers)

KOLOM – Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2020 yang diberlakukan pada tanggal 20 Mei 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat mewajibkan pekerja, baik Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai swasta, maupun pekerja mandiri, untuk menjadi peserta dari Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan sebagai konsekuensinya membayar iuran Tapera yang besarannya 0,5% bagi Pelaku Usaha, 2,5% bagi pegawai dan 3% pekerja mandiri.

Pemberlakuan kewajiban ini telah memantik reaksi yang luas. Sebagian pandangan memberikan kecaman karena “timing” pemberlakuan aturan tersebut yang dirasa tidak tepat saat masyarakat sedang berhadapan dengan kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Walaupun pemungutan dana Tapera sendiri tidak serta merta berlaku. Terhitung mulai Januari 2021, aturan ini akan berlaku khusus bagi ASN dan karyawan swasta akan mendapat giliran secara bertahap. Namun melihat Pandemi COVID-19 saat ini, tahun depanpun diprediksi belum dapat dikatakan pulih terdahap perekonomian yang ada. Selain itu, terdapat pandangan skeptis sebagian kalangan yang meragukan manfaat dari Tapera itu sendiri.

BACA JUGA :   Atasi Krisis Global, Pemimpin Negara-negara Di Dunia Harus Bersatu Padu

Ketentuan ini sebenarnya bukan barang baru karena telah diamanatkan dalam UU No. 1/2011 tentang Perumahan Kawasan Pemukiman serta UU No. 4/2016 tentang Perumahan Rakyat. Namun, minimnya (atau mungkin tidak ada) sosialisasi Pemerintah mengenai Tapera sendiri tetap mengejutkan masyarakat.

Kewajiban ini sebenarnya dapat dipandang positif sebagai upaya Pemerintah untuk memberikan jaminan sosial dalam hal menjembatani kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah. Manfaatnya sendiri sebagaimana diatur dalam PP No. 25/2020 adalah menyediakan skema pembiayaan perumahan dengan suku bunga yang terjangkau bagi peserta yang memenuhi peserta. Pembiayaan perumahan sendiri tidak terbatas pada pembelian rumah, namun juga mencakup pembangunan maupun perbaikan rumah.

BACA JUGA :   It's Time to Buy Saat Corona, Jakarta Garden City Gelar Promo dan Diskon

Akan tetapi hal ini tampak menjadi kontradiktif, karena pemberian manfaat dibatasi bagi peserta yang memenuhi persyaratan diantaranya adalah termasuk golongan Masyrakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan belum memiliki rumah. Sedangkan kepesertaannya sendiri berlaku secara wajib bagi seluruh pekerja, baik pekerja yang belum memiliki rumah maupun yang telah memiliki rumah.

Dengan demikian terdapat peserta Tapera yang tidak dapat memanfaatkan pembiayaan Tapera itu sendiri. Sebagai contoh adalah golongan peserta selain MBR maupun masyarakat yang telah memiliki rumah. Jika demikian, bagaimana Pemerintah dapat menjamin manfaat yang adil dan merata bagi seluruh peserta, lalu bagaimana dengan dana milik kelompok masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan benefit Tapera dalam aspek kepemilikan rumah. Dalam PP No. 25/2020 memang dijelaskan selain pemberian manfaat dengan pembiayaan perumahan juga terdapat pengembalian simpanan bagi Peserta Tapera yang berakhir kepesertaannya, sehingga dengan kata lain bagi peserta selain MBR maupun masyarakat yang telah memiliki rumah dapat mengambil manfaat dengan mendapatkan pengembalian simpanan ditambah dengan hasil pemupukannya. Akan tetapi jenis seperti ini sudah ada pada program sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, oleh karenanya hal ini dapat menimbulkan adanya tumpang tindih program yang tentunya menimbulkan double cost bagi para Pekerja maupun Pelaku Usaha.

BACA JUGA :   39 Bank Pelaksana Yang Ikut PKO, Hanya 18 Bank Salurkan FLPP Lebih Dari Kuota

Lebih jauh, Pemerintah dalam menyelenggarakan Tapera telah membentuk Badan Pengelola (BP) Tapera yang tugasnya mengelola dana Tapera. Namun aturan memungkinkan BP Tapera untuk menunjuk Manajer Investasi untuk mengelola dan mencari keuntungan dari dana Tapera melalui instrument investasi seperti deposito, obligasi atau investasi lainnya. Hal ini sungguh miris, karena dana Tapera yang bersumber dari masyarakat kemudian dikelola seperti dana investasi bisnis yang dapat terekspos pada resiko kerugian bisnis.

Pemerintah menjadi tidak ubahnya seperti lembaga keuangan yang mengumpulkan dana kemudian menempatkannya pada sistem investasi. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana jika dana yang disimpan dan dikelola dengan instrument investasi tersebut merugi. Safety Net seperti apa yang disediakan oleh Pemerintah untuk mencegah dan memulihkan kerugian tersebut. Peraturan hanya mengatur sanksi yang diberikan bagi pihak terkait dalam hal terjadi pelanggaran. Namun tidak diatur bagaimana pemulihan yang diberikan bagi dana masyarakat.

BACA JUGA :   Sah ! Komisioner dan Empat Deputi Komisioner BP Tapera Resmi Dilantik

Oleh karena itu Pemerintah perlu kembali meninjau aturan tersebut. Pertama, tabungan perumahan telah terlebih dahulu diadopsi oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam program Manfaat Layanan Tambahan (MLT). Dalam  MTL, peserta  BPJS Ketenagakerjaan bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan rumah dan uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah aktif minimal satu tahun dapat mendaftar untuk mengikuti program  MLT. Manfaat dari MLT yaitu fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), serta Pinjaman Renovasi Rumah (PRP). Secara regulasi, BPJS Ketenagakerjaan punya alokasi paling banyak 30% dari dana jaminan hari tua untuk dialokasikan ke program perumahan pekerja. Selain  BPJS Ketenagakerjaan, PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau ASABRI juga memiliki program Pinjaman Uang Muka (PUM) KPR tanpa bunga bagi TNI, Polri, PNS Kementerian Pertahanan, dan PNS Polri. Fasilitas tersebut bisa didapatkan melalui pemotongan Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP). Sehingga dengan adanya lembaga tersebut tidak diperlukan lagi dana tambahan untuk perumahan rakyat.

Kedua, pemberian pembiayaan perumahan dengan bunga yang memadai dirasa tidak cukup. Perlu dipahami bahwa Tapera merupakan program sosial sehingga profitabilitas tidak perlu menjadi prioritas. Pemberian bunga dalam skema pembiayaan yang bersumber dari dana masyarakat menghilangkan esensi social dari Tapera sendiri dan cenderung mengarah kepada produk keuangan.

BACA JUGA :   THINK BIG, START SMALL, but ACT NOW!

Selanjutnya, perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana Tapera. Pengelolaan dana Tapera dengan mekanisme investasi jelas dapat membuka kemungkinan potensi kerugian yang akan ditanggung oleh masyarakat.

Dalam hal ini seharusnya Pemerintah dapat belajar dari program sosial serupa seperti BPJS yang dana operasionalnya justru menjadi menjadi beban keuangan negara terbesar sehingga secara tidak langsung membatasi layanan yang diberikan. BP Tapera nantinya perlu memiliki organisasi yang ramping dan biaya operasional yang seminim mungkin. Perlu diingat bahwa dalam hal ini Negara yang berkewajiban membiayai rakyat, bukan sebaliknya rakyat yang membiayai Negara.

Penulis : Rahima Malik,S.H.,M.H
(Erwin Kallo & Co. Property Lawyers)

Check Also

rumah khusus

Pengembang Minta Relaksasi, Bank Tegaskan Tidak Ada Pengetatan KPR

BERITA UTAMA – Indonesia masih berpeluang untuk mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif di tengah pertumbuhan ekonomi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 172

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link