Monday , October 26 2020
Home / Indeks Berita / Terintegrasi Dengan SiKasep dan SiKumbang, PPDPP Segera Merilis SiPetruk

Terintegrasi Dengan SiKasep dan SiKumbang, PPDPP Segera Merilis SiPetruk

rumah mbr
Rumah sederhana yang memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

PROPERTI – Guna mempercepat proses di bidang penyediaan hunian, salah satunya dalam hal Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, saat ini tengah mengembangkan Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk).

Sistem ini ditargetkan akan rilis pada akhir tahun 2020 mendatang. Rencanannya sistem tersebut akan terintegrasi dengan Sistem informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang).

BACA JUGA :   PUPR Bangun 45 Unit Rumah Khusus TNI AD di Manokwari

“Aplikasi kita cuma satu, yaitu SiKasep, yang di dalamnya banyak fitur. Seperti SiKumbang yang kami sediakan bagi para pengembang untuk menyediakan data huniannya, sedangkan dalam hal pengawasan kualitas kami gunakan SiPetruk. Semua aplikasi tersebut terintegrasi dalam SiKasep. Jadi ibaratkan SiKasep itu adalah rumah yang di dalamnya banyak fasilitas penunjang,” terang Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin.

Dijelaskan Arief Sabaruddin, cara kerja SiPetruk adalah dengan memeriksa kelayakan hunian yang dibangun oleh para pengembang. PPDPP bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dengan konsep kemitraan dari Manajemen Konstruksi (MK) yang memeriksa langsung di lapangan.

BACA JUGA :   Pagu Anggaran Rp 149,81 T, PUPR Prioritas Pangan dan Pemulihan Ekonomi

Secara teknis, kata dia, MK akan berkunjung ke lapangan sesuai dengan pengajuan pemeriksaan dari para pengembang perumahan yang berpedoman dari siteplan digital yang diajukan para pengembang melalui SiKumbang. Dengan begitu, para pengembang tidak perlu lagi menyiapkan tim pengawas bangunanan. Pengembang cukup memberikan notifikasi dalam aplikasi tersebut terkait rumah yang sedang dibangunnya untuk dipantau dalam jangka waktu 3 bulan.

Dari pemeriksaan tersebut, sambung Arief, MK akan memberikan laporan penilaian yang terhubung langsung secara sistem oleh PPDPP. Jika dinyatakan layak huni, maka secara otomatis daftar rumah tersebut akan muncul di SiKasep untuk dapat dijual kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Dikarenakan pemeriksaan ini bermitra dengan LPJK, para pengembang hanya tinggal memantau saja sebagai pengguna. Tidak perlu membutuhkan pelatihan khusus bagi pengembang. Kami menggunakan AI, jadi tim hanya melakukan pengambilan dokumentasi saja,” tutur Arief.

BACA JUGA :   Nilai Plafon Bergairah, Kontraktor Kecil Ikut Lelang Proyek Hingga Rp 10 Miliar

Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hunian yang dibangun telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh Menteri PUPR ketika memberikan sambutan pada Hari Perumahan Nasional 2020 pada Agustus lalu, dimana pemerintah menekankan relaksasi tidak untuk mengurangi kualitas hunian, sehingga perlu untuk dijaga bersama-sama agar tidak mengancam penghuninya dalam menempati rumah.

Berbagai tanggapan positif disampaikan oleh para asosiasi pengembang terkait pengembangan sistem yang sedang dilakukan oleh PPDPP tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Moeroed, Wakil Ketua Umum Koordinator bidang Perumahan Subsidi dan Perumahan Aparatur Pemerintahan DPP Real Estate Indonesia (REI), berharap mitra kerja LPJK dapat siap melaksanakan tugasnya dan mengawasi konstruksi di berbagai wilayah tanpa adanya hambatan.

BACA JUGA :   ModernCikande Bangun Smelter Dan Kawasan Industri Halal

Wahyu Wardana, selaku perwakilan dari Perum Perumahan Nasional (Perumnas) memberikan komentar yang sependapat  “Inovasi yang luar biasa dari PPDPP, hal inilah yang membantu pengembang mempromosikan proyek-proyek kami di luar daerah. Kami siap mendukung semua program kerja dari PPDPP,” ujar Wardana.

Kebutuhan akan penyesuaian pemahaman pekembangan teknologi juga disadari oleh para pengembangan, seperti yang disampaikan oleh Mohamad Mustafa, Ketua DPW Gorontalo Asosiasi Pengusaha Perumahan Indonesia (Apperindo), bahwa para pengembang harus siap terhadap penyesuaian perkembangan teknolgi yang diterapkan oleh PPDPP.

Check Also

Peminat Rumah DP Rp 0 Tinggi, DPRD : Bangunan Rampung, Kok Penghuni Sepi

PROPERTI – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta menyebut peminat hunian dengan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 174

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link