Saturday , September 19 2020
Home / Indeks Berita / The HUD Institute Usulkan 5 Kelompok Utama Penerima Manfaat Hunian

The HUD Institute Usulkan 5 Kelompok Utama Penerima Manfaat Hunian

The HUD
Ketua Umum The HUD Institute Zulfi Syarif Koto (tengah) dan Sekretaris Umum The HUD Institute Muhammad Joni (kiri). poto : IG M. Joni

NASIONAL – Menyediakan hunian yang layak, sehat dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan yang masih sangat banyak membutuhkan, merupakan hal yang harus dipenuhi sebuah negara. Hal tersebut juga menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan tujuan bernegara, sebagaimana pada alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945, amanat kontitusi UUD 1945 Pasal 28, Pasal 33, visi Presiden 2019 – 2024 dan Peraturan Perundang-undangan.

Maka, terkait dengan hal tersebut, The HUD Institute yang merupakan rumah besar bagi segenap pemangku kepentingan bidang perumahan, kawasan permukiman dan perkotaan, mengusulkan lima segmentasi utama kelompok sasaran penerima manfaat, baik hunian milik, sewa ataupun sewa – beli.

BACA JUGA :   Bangun Perumahan Mustika Sukamulya – Cikarang, Mustika Land Gandeng Creed Group

Lima hal tersebut adalah, 1. Perumahan untuk target group masyarakat berpendapatan menengah – atas. Dalam hal ini bentuknya merupakan perumahan komersil. Untuk perumahan kelompok sasaran ini belum ada aturan khusus yang mengaturnya. 2. Perumahan untuk target group masyarakat berpendapatan rendah yang bekerja pada sektor formal (MBR Formal). Dalam hal ini bentuknya merupakan rumah umum bersubsidi negara. Penerima manfaat perumahan yang masuk di kelompok sasaran ini dibuktikan dengan struk gaji seperti anggota Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri dan masyarakat umum anggota BPJS-TK dan atau nasabah BP TAPERA, sesuai ketentuan UU No 1 tahun 2011 dan UU No. 20 tahun 2011.

Lalu yang ke – 3. Perumahan untuk target group MBR Non Formal. Dalam hal ini bentuknya merupakan rumah umum dibiayai penuh oleh Negara. Penerima manfaat perumahan yang masuk dalam poksar ini tidak memiliki struk gaji, tidak pula sebagai penerima jaminan sosial BPJS-TK dan bukan pula nasabah BP TAPERA, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 2011 dan UU No. 20 Tahun 2011.

BACA JUGA :   Program KOTAKU Dilakukan Di 14.960 Lokasi Dengan Anggaran Rp 2,82 triliun

Yang ke – 4. Perumahan untuk target group MPS (Masyarakat Pra Sejahtera) sesuai ketentuan UU No 52 Tahun 2009; dan terakhir ke 5. Perumahan untuk target group FM (Fakir Miskin) sesuai ketentuan UU No 13 Tahun 2011.

Ketua Umum The HUD Institute Zulfi Syarif Koto mengatakan, kelima target itu mempunyai sistem pendataan, sistem penyediaan, sistem pembiayaan dan sistem pengelolaan masing-masing yang khas yang dibangun dengan maksud agar rumah yang dibangun terjangkau (affordable) dan tepat sasaran. Namun demikian semua penanggungjawab sistem tersebut menyatakan bahwa sistem yang dibangun tetap dalam kerangka Sistem Kesejahteraan Nasional yang berlandaskan konstitusi NKRI.

“Untuk target grup 2, 3 , 4 & 5, negara wajib hadir dengan bantuan, kemudahan ataupun insentif. Sedangkan untuk target grup ke 1, negara juga harus hadir dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif dan perlindungan bagi konsumen. Dalam hal regulasi bisa saja nanti ke depan didukung oleh terbitnya UU properti,” ujar Zulfi, disela-sela acara diskusi bertema Mengokohkan Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pembangunan Kawasan Perkotaan/Perdesaan di Daerah : Menuju Sistem Kesejahteraan Nasional, di Jakarta, Selasa (26/11).

BACA JUGA :   The HUD Institute : Rumah Adalah Hak Dasar Semua Warga

Strategi segmentasi ini, lanjut Zulfi, akan menjadi bagian penting dari Sistem Penyelenggaraan Perumahan Rakyat, Permukiman di Kawasan Perkotaan/Perdesaan yang kemudian pada tahapan pelaksanaannya akan disesuaikan misalnya  Target 1 sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku dan inisiatif sektor private. Target 2 dan 3 dengan berbagai skema insentif oleh Pemerintah (Public Housing), dan Target 4 dan 5 dengan pola intervensi langsung oleh Pemerintah (Social Housing) (mirip Program Keluarga Harapan/BLT/Prona/KT dll)

“Untuk itu, pendataan atau big data yang akurat, by name by address sangat diperlukan. Kami berharap dan akan terus memperjuangkan usulan tersebut dapat dibahas dan diterima oleh semua stakeholders Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkotaan/Perdesaan yang pada akhirnya dapat berbagi tugas dalam penyelenggaraannya,” ungkap Zulfi.

BACA JUGA :   The HUD Institute Beri Masukan Sektor Perkim Untuk RUU Omnibus Law

Pada kesempatan tersebut, The HUD Institute juga menyarankan beberapa hal kepada pemerintah/Kementerian. Diantaranya menyarankan kepada Kemen PPN/BAPPENAS untuk mengambil peran sebagai conductor atau dirigen guna memimpin jalannya orchestra perumahan, permukiman dan perkotaan/perdesaan, dan mengkoordinasikan pembinaan penyelenggaraan urusan perumahan, permukiman dan perkotaan/perdesaan.

“Agar cita-cita nasional yang tertuang di dalam UUD 1945, memfasilitasi hak rakyat satu hunian yang layak, sehat dan terjangkau bagi setiap keluarga dalam Kawasan Permukinan, Perkotaan/Perdesaan dapat diwujudkan,” tegas Sekretaris Umum The HUD Institute Muhammad Joni.

Check Also

bedah rumah

Jadi Lapangan Kerja Baru, Alokasi Program Bedah Rumah di Sulteng Ditambah

NASIONAL – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah alokasisi penerima bantuan Program Bantuan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 173

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
cover majalah
close-link