Sunday , 15 September 2019
Home / Breaking News / Tiga Investor Siap Danai MRT Jakarta Koridor Timur-Barat Fase 1

Tiga Investor Siap Danai MRT Jakarta Koridor Timur-Barat Fase 1

Setelah mengerjakan Utara-Selatan, MRT Timur-Barat segera dibangun pada 2020.

TRANSPORTASI – Direktur Utama PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, William Sabandar mengatakan, pihaknya sedang mencari sumber pendanaan untuk mendanai pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta Koridor Timur-Barat Fase 1 (Kalideres-Ujung Menteng). Sebab, dana yang dibutuhkan membangun koridor diprediksikan mencapai Rp 53 triliun.

“Rute Kalideres-Ujung Menteng ini disebut inner Jakarta dengan panjang 31,7 km. Butuh dana kira-kira US$4 miliar atau dengan kurs saat ini [Rp14.000/US$] sekitar Rp53 triliun,” katanya dalam acara Forum Jurnalis MRT, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia menuturkan perkiraan tersebut dikutip berdasarkan Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI). Dokumen tersebut merupakan hasil rekomendasi teknis (feasibility studies) yang diinisiasi oleh Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) dan pemerintah Indonesia pada 2013.

BACA JUGA :   Pembangunan Tol di Sumatera Dikebut, Jarak Antar Propinsi Makin Dekat

Untuk tahap awal, MRT Jakarta akan fokus pada rute di dalam kota (inner Jakarta). Jika Pemprov DKI setuju, pembangunan koridor Timur-Barat inner Jakarta akan dibagi menjadi dua tahapan, yaitu stage I Kalideres-Cempaka Baru sepanjang 20,1 km dan stage II Cempaka Baru-Ujung Menteng 11,6 km.

William menargetkan pembangunan koridor Timur-Barat dimulai tahun depan. Dengan demikian, pembangunan rute Kalideres-Ujung Menteng akan dilakukan secara bersamaan atau paralel dengan fase II Bundaran Hotel Indonesia-Kota.

“Pak Presiden [Joko Widodo] sudah memberikan dukungan agar MRT Jakarta meneruskan koridor Timur-Barat. Mau tak mau, harus berani mulai secepatnya. Jadi, bukan nunggu fase II selesai, baru jalan yang berikutnya. Tidak seperti itu,” ungkapnya.

BACA JUGA :   Resmi Ditutup, IPEX 2017 Catat Transaksi Rp 8,36 T

Lantaran besarnya dana yang dibutuhkan, MRT Jakarta mengaku skema pembiayaan koridor Timur-Barat tidak bisa menggunakan strategi pinjaman antar pemerintah (G to G) seperti koridor Utara-Selatan fase I dan II.

“Mekanisme pendanaan tak bisa hanya mendasarkan pinjaman pemerintah seperti Koridor Utara-Selatan Fase 1 dan 2. Kami akan cari sumber pendanaan lain, dari pemerintah atau pinjaman luar negeri dalam bentuk direct landing atau pinjaman langsung dengan jaminan dari pemerintah,” ucap pria yang akrab disapa Willi ini.

Hingga saat ini, lanjut Willi, sudah ada tiga lembaga keuangan internasional yang berminat memberikan pinjaman untuk membiayai pembangunan koridor ini. Ketiga lembaga itu yakni JICA, Asian Development Bank dan Asian Infrastructure Investment Bank. “Kami cukup intens berkomunikasi dengan ketiga lembaga ini perihal pendanaan pembangunan MRT Fase 3 atau koridor Timur-Barat Fase 1,” terangnya.

BACA JUGA :   Di IBA 2018, Bank DKI Raih Trophy The Best Bank in Digital Services

Namun, lanjut Will, ketiga lembaga ini membutuhkan penjaminan dari pemerintah. Penjaminan ini mungkin dilakukan sebagaimana Penjaminan Kementerian Keuangan untuk pinjaman PLN dan penjaminan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia terhadap pinjaman PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation.

Sementara itu, anggota komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mendukung penuh pembangunan transportasi massal, apalagi berbasis rel seperti MRT. Namun, dirinya meminta agar PT MRT benar-benar memiliki kajian yang matang agar apa yang dikerjakan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai bahwa pembangunan yang dilakukan secara paralel akan berbuah dampak, salah satunya kemacetan. Sementara angkutan umum bus yang sudah ada belum ada peningkatan dan pelayanan hingga ke pemukiman seperti apa yang diinginkan.

BACA JUGA :   SML Bangun Apartemen Pertama Di Surabaya

“Bagaimana tuh kalau kemacetan. Jangan cuma bilang maaf ini konsekuensi pembangunan. Nanti kalau jadi juga tidak macet. Itu tidak boleh. Semua harus dipikirkan,” ungkapnya. (Artha Tidar)

Check Also

Alokasikan Rp 21,8 M, SNVT Penyediaan Perumahan Bedah Rumah Di Jatim

RUMAH RAKYAT – Satuan Kerja Non Vertikal tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur mengalokasikan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit Edisi Terbaru

Majalah Property&Bank
Edisi. 163

Pesan Sekarang!
close-link