
Propertynbank.com – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan perannya dalam memperkuat sinergi lintas sektor pada Rapat Koordinasi Program Perumahan yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Forum ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, serta dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait beserta jajaran pimpinan eselon I Kementerian PKP. Turut hadir Kepala Badan Pusat Statistik, pimpinan PT Permodalan Nasional Madani, PT Sarana Multigriya Finansial, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Sejumlah kepala daerah juga mengikuti rapat ini, antara lain Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.
Agenda rapat mencakup pembahasan berbagai program strategis perumahan, mulai dari pembangunan rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penanganan kawasan kumuh, penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP, hingga sosialisasi KUR Perumahan dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sinergi program pembiayaan antara PNM dan SMF juga menjadi perhatian, khususnya dalam upaya menekan praktik rentenir di masyarakat.
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan komitmen Kemendagri dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto. “Program tersebut dinilai strategis dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah,” ungkapnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan perizinan dan insentif, antara lain melalui pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, serta optimalisasi Mal Pelayanan Publik guna mempercepat proses layanan perumahan.
Komitmen BP Tapera
Sementara itu, Komisioner BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperluas akses pembiayaan perumahan, khususnya melalui penyaluran KPR subsidi FLPP. “Kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh ekosistem pembiayaan perumahan diyakini menjadi kunci dalam menurunkan backlog perumahan sekaligus mendorong pengembangan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan,” pungkasnya .
















