Propertynbank.com – BP Tapera menggelar menggandeng Humas Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Forum Bakohumas pada Kamis (3/10) dengan tema Kenapa Harus Tapera? di Jakarta. Melalui kegiatan ini, diharapkan tujuan dan manfaat dari program Tapera ini dapat tersampaikan dengan baik dan efektif kepada masyarakat.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa urgensi dibutuhkannya program Tapera sebagai solusi untuk percepatan pemenuhan backlog perumahan (melalui membeli/membangun) dan backlog Rumah Tidak Layak Huni (melalui merenovasi).
“Program Tapera untuk menghimpun dan menyediakan pendanaan jangka panjang yang berkelanjutan, yang kemudian disalurkan untuk menurunkan suku bunga/margin pembiayaan perumahan sehingga dapat meningkatkan keterjangkauan,” jelas Heru Pudyo Nugroho.
Baca Juga : Ditagih Apersi, BP Tapera Janji Tambahan Kuota FLPP Cair Minggu Depan
Lebih lanjut Heru Pudyo Nugroho mengatakan, forum Bakohumas ini merupakan wadah yang strategis dalam menyampaikan, mengelola, mempromosikan, serta mendiseminasikan informasi-informasi pemerintah kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pegawai yang ada di dalam instansi Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah.
Sebagaimana diketahui, pembiayaan perumahan menjadi tantangan utama dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada Tahun 2023, jumlah backlog kepemilikan di Indonesia mencapai 9,9 Juta Rumah Tangga dan backlog Rumah Tidak Layak Huni mencapai 26,9 Juta Rumah Tangga.
Rumah Tidak Layak Huni dapat dikategorikan sebagai rumah dengan kualitas bangunan tidak layak, overcrowded, sanitasi buruk dan akses air minum yang kurang memadai. Di sisi lain, sumber pembiayaan perumahan masih terjadi maturity mismatch karena secara umum dibiayai dari dana perbankan yang bersumber dari dana-dana jangka pendek (Tabungan dan Deposito), sementara pembiayaan perumahan memerlukan sumber dana jangka panjang.
Baca Juga : Pengamat Properti Usulkan Cara Ini Untuk Mencapai Zero Backlog di 2045
Hal ini secara tidak langsung akan berimplikasi terhadap tingkat suku bunga/margin pembiayaan perumahan yang relatif tinggi. Kondisi ini tentu akan menimbulkan ketimpangan akses masyarakat dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan perumahan. Dalam kondisi inilah, kemudian Pemerintah membentuk sebuah badan yang fokus pada pembiayaan perumahan yaitu BP Tapera.
Sementara itu, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Komunikasi dan Informatika, Septriana Tangkary yang hadir mewakili Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan, peran Humas tentunya sangat krusial dalam mendukung implementasi dan sosialisasi berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. “Humas dibutuhkan untuk membangun pemahaman yang baik guna meluruskan persepsi publik tentang kebijakan ini,” ungkap Septriana Tangkary.
BP Tapera Sangat Dibutuhkan
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara, Nixon L.P Napitupulu menyampaikan, agar dipahami bahwa BP Tapera merupakan suatu badan yang sangat dibutuhkan kehadirannya bagi masyarakat dalam pembiayaan perumahan. “BP Tapera mengoptimalisasikan kerjasama BP Tapera dengan ekosistem perumahan, instansi terkait untuk akuisisi peserta dan peningkatan tata kelola dan integrasi risk management,” Nixon L.P Napitupulu mengusulkan.
Baca Juga : Usulkan Program 10 Juta Rumah, BTN Optimis Backlog Teratasi di 2045
Terkait dengan acara ini, Kepala Divisi Komunikasi dan Sekretariat Badan, Mungki Indriati Pratiwi menegaskan, Forum Bakohumas ini diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi, dan sinergitas antar pemangku kepentingan dalam membangun narasi positif yang kuat, dapat diamplifikasikan melalui berbagai saluran komunikasi yang efektif melalui lintas kanal/saluran sosialisasi antar Kementerian/Lembaga.
Hadir juga dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Bima Haria Wibisana; Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo, dan diikuti oleh Perwakilan Humas Kementerian/Lembaga Seluruh Indonesia secara luring serta segenap Aparatur Sipil Negara yang hadir secara daring.