Propertynbank.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Viada Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait dukungan rumah subsidi untuk wartawan di seluruh Indonesia.
Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya mengalokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan yang bekerja keras menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan. Hal itu juga sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian PKP agar memperhatikan rakyat kecil dan pekerja informal dalam penyediaan perumahan untuk mereka dan program rumah untuk wartawan ini merupakan pertama kalinya dilakukan dalam sejarah Indonesia.
“Kementerian PKP akan mengalokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan yang bekerja keras menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan. Hal inj sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian PKP agar memperhatikan rakyat kecil dan pekerja informal dalam penyediaan perumahan untuk mereka dan program rumah untuk wartawan ini merupakan pertama kalinya dilakukan dalam sejarah Indonesia. Rencana groundbreaking rumah subsidi untuk wartawan rencananya akan dilaksanakan tanggal 6 Mei 2025,” ujarnya di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Selasa, 8 April 2025.
Menteri PKP juga menegaskan bahwa rakyat termasuk wartawan wajib mendapatkan rumah subsidi berkualitas dari pengembang yang bertanggung jawab. Rumah subsidi ini bisa dimiliki wartawan dengan KPR FLPP. Program pembiayaan perumahan tersebut memang dirancang untuk membantu MBR, termasuk wartawan yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi akibat sifat pekerjaan yang tidak selalu menjamin penghasilan tetap.
Melalui dukungan FLPP, kata dia, rumah-rumah tersebut ditawarkan dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah, sehingga wartawan, baik yang bekerja di media besar maupun paruh waktu, dapat memiliki hunian layak tanpa beban finansial berat.
Baca Juga : Menteri PKP Perlu Libatkan Stakeholder Desa Bangun Dua Juta Rumah di Pesisir dan Pedesaan
“Saya harap BPS dapat berkoordinasi dengan Komdigi, Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia untuk dapat menentukan alokasi wartawan yang berhak menerima rumah subsidi ini, karena wartawan adalah profesi yang memperjuangkan dan menyuarakan demokrasi,” tandasnya.
Sementara itu, Meutya Viada Hafid mengapresiasi langkah cepat Kementerian PKP untuk menyediakan hunian layak bagi wartawan di Indonesia. Sebab selama ini program perumahan untuk wartawan sangat dibutuhkan karena belum semuanya memiliki rumah.
“Terobosan Pak Ara luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Ara dapat memberikan bantuan perumahan kepada para wartawan di seluruh Indonesia. Kami sangat mendukung karena ini adalah program yang sangat dirindukan untuk wartawan yang tidak mampu,” kata Meutya.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menerangkan, BPS akan terus menyediakan berbagai indikator statistik yang diperbarui secara rutin. Untuk perumahan kami menyediakan data makro dan mikro.
“Wartawan telah membantu BPS dalam mengedukasi kepada masyarakat terkait hasil statistik agar lebih dipahami. Peran wartawan sangat penting dalam literasi untuk masyarakat dalam hal statistik,” ujarnya.
Rumah Subsidi Untuk Driver Online
Kementerian PKP juga berupaya mendorong pemanfaatan KPR FLPP agar para driver online bisa memiliki rumah layak huni bersubsidi berkualitas dari pemerintah dengan harga serta angsuran KPR yang terjangkau.
“Hari ini kami berbicara soal perumahan subsidi bagi mitra pengemudi roda dua dan roda empat gojek, diawali dari arahan Presiden Prabowo kepada saya sebagai menteri bagaimana rumah subsisdi ini bisa tepat sasaran dan juga diberikan kepada masyarakat yang sesuai kriteria, yakni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) termasuk mitra driver online,” ujar Maruarar.
Baca Juga : Rumah Subsidi Harusnya Dibangun Dekat Dengan Transportasi Umum
Adanya program tersebut, imbuhnya, merupakan wujud nyata perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat berpenghasilan non gaji, seperti driver ojek online sangat besar, bagaimana Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat (membangun dan merenovasi) harus bisa dinikmati semua lapisan masyarakat.
“Sebanyak 1.000 alokasi untuk driver roda 2 dan 1.000 unit untuk roda 4, melalui skala FLPP rumah subsidi bagi MBR,” katanya.
Menurut Menteri PKP, adanya rumah yang layak huni tentunya akan membantu para mitra driver online semakin semangat bekerja untuk keluarganya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ke depan tentu dari hasil pertemuan ini akan dilanjutkan dengan kerjasama antara pemerintah dengan Tim Goto agar pembangunan perumahan bisa berjalan lancar di lapangan serta mendorong Program KPR FLPP dalam memperoleh hunian rumah yang layak, berkualitas dan angsuran yang terjangkau.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho juga memberikan informasi mengenai bagaimana target dan rencana penyaluran KPR FLPP bagi para mitra driver online.
“Berdasarkan arahan Presiden Prabowo untuk mengalokasikan target MBR yaitu ada 13 segmen untuk alokasi tahun ini sejumlah 220.000 yang eksisting untuk guru, tenaga migran, perawat, bidan, nakes, lingkungan pegawai, petani, buruh, TNI POLRI, mitra driver gojek, asisten rumah tangga, wartawan dan pelaku informal lainnya,” katanya.
Baca Juga : Pastikan Kuota Rumah Subsidi Terjaga, Pengembang Desak Parlemen Berperan
Direktur Utama (CEO) PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) Patrick Sugito Waluyo juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Menteri PKP yang mau memperhatikan kalangan bawah, khususnya para mitra driver gojek untuk memiliki hunian yang layak.
“Mudah-mudahan adanya KPR FLPP ini dapat membantu para mitra driver online agar lebih semangat dalam bekerja dan lebih fokus karena masih banyak yang belum mempunyai rumah layak huni sesuai keinginan Presiden Prabowo yang sangat perhatian terhadap rakyat kecil Indonesia,” harapnya.
