Propertynbank.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menekankan ada enam isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan program perumahan di Indonesia.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan, berdasarkan analisis yang pihaknya lakukan terkait penyediaan perumahan, setidaknya ada enam isu strategis yang sangat berpengaruh bagi pembangunan papan di Indonesia.
Menurut Iwan, dalam pelaksanaan pembangunan perumahan ini, tentunya dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak Kementerian atau Lembaga seperti kolaborasi Kementerian PUPR dengan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, SMF dan BP Tapera. Semua pihak bisa berperan regulator pemerintah yaitu sejak tahapan legalitas lahan, program pembiayaan perumahan, penyelenggaraan penyediaan perumahan, penyediaan infrastruktur dasar perumahan, keandalan bangunan dan tata ruang wilayah.
Isu Perumahan Nasional
“Ke enam isu strategis tersebut adalah pertama terkait penyediaan lahan dimana tingginya harga tanah di perkotaan sehingga sulit dijangkau oleh MBR. Kedua, potensi pembiayaan mikro yang masih belum dimanfaatkan secara optimal dan rendahnya keterjangkauan masyarakat terhadap pembiayaan primer,” jelas Iwan, Selasa (22/11).
Isu yang ketiga, lanjut Iwan, adalah masih banyak perumahan yang tidak memperhatikan keterpaduan PSU dan aksesibiltas, pengembangan hunian dengan TOD juga belum optimal. Ke empat, manajemen informasi atau data dan evaluasi masih kurang akurat dan belum bisa jadi acuan dalam penyelesaian permasalahan perumahan.
Lalu kelima, belum optimalnya adopsi teknologi kinerja konstruksi dan pengembangan tekonologi bangunan gedung dalam mewujudkan green building dan smart living, dan ke enam adalah belum optimalnya kelembagaan perumahan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki serta belum kuatnya tata kelola untuk kolaboratif dengan masyarakat dan pelaku usaha.
“Semua isu tersebut sangat mempengaruhi rantai pasok penyediaan perumahan, baik dari sisi supply maupun sisi demand yang meliputi penyiapan tanah matang, tahapan perizinan, ketersediaan bahan bangunan yang berkualitas, margin yang memadai dalam pembangunan perumahan. Kami juga mendorong ketersediaan pasokan dan kemudahan akses pembiayaan primer, ketepatan kelompok sasaran pada saat penghunian dan ketersediaan jangka panjang untuk pembiayaan sekunder perumahan,” pungkas Iwan.
