Propertynbank.com – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menjalin kerja sama dengan The Housing and Urban Development (The HUD Institute) untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan efektivitas program perumahan serta kawasan permukiman.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Ronny A. Hutahayan, dan Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto, di Tangerang, Banten, Rabu (14/1).
Ronny mengatakan tantangan sektor perumahan saat ini tidak lagi semata soal pemenuhan target kuantitatif, tetapi juga kualitas kebijakan dan keterpaduan lintas sektor.
“Pendekatan sektoral dan parsial sudah tidak relevan. Kebijakan perumahan harus berbasis data, terintegrasi, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional jangka panjang. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi kebijakan tersebut,” ujarnya.
Baca Juga : Sektor Properti Bersiap Bangkit, Menuju Pemulihan di 2026
Menurut Ronny, keterlibatan lembaga independen seperti The HUD Institute diperlukan untuk memperkaya perspektif pemerintah melalui riset, kajian akademik, serta praktik terbaik di bidang perumahan dan pengembangan kawasan.
“Kami ingin memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif,” tambahnya.
Nota Kesepahaman ini mencakup berbagai ruang lingkup kerja sama, mulai dari perancangan kebijakan, pertukaran data dan pengetahuan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, hingga riset dan kajian teknis di sektor perumahan dan kawasan permukiman.
Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto, menilai kolaborasi ini sebagai momentum penting untuk mendorong transformasi tata kelola kebijakan perumahan di Indonesia.
Baca Juga : Pengembangan Kota Berkelanjutan Sinar Mas Land Raih Pengakuan Global
“Perumahan bukan hanya soal bangunan, tetapi menyangkut kualitas hidup, keadilan sosial, dan keberlanjutan kota. Masih terdapat kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas di lapangan. Di sinilah peran riset dan kajian menjadi krusial,” ujarnya.
Kontribusi The HUD Institute
Zulfi menambahkan, The HUD Institute akan berkontribusi melalui penguatan basis data perumahan, analisis kebijakan, serta penyusunan rekomendasi berbasis bukti atau evidence-based policy.
“Kami ingin membantu pemerintah menghadirkan kebijakan yang tidak hanya baik di atas kertas, tetapi benar-benar dapat diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Baca Juga : Dari Hunian Ke Industri, Metropolitan Land Dukung Pengembangan Ekonomi Di Kawasan Rebana
Kerja sama ini dinilai sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, yang menempatkan sektor perumahan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan manusia dan wilayah.
“Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap lahir kebijakan perumahan yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, serta tantangan urbanisasi yang terus berkembang,” tutup Zulfi.
