Propertynbank.com – Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Basuki Hadimuljono mengatakan, jumlah kasus pandemi Covid 19 kembali mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir, memaksa masyarakat untuk lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah.
Data terbaru mencatat, angka positivity rate kembali naik menjadi 17% pada Februari 2022, dimana sebelumnya pada Desember 2021 sempat melandai dibawah 1%. Situasi ini, kembali memaksa masyarakat untuk lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah.
“Pandemi ini juga berdampak pada perubahan pola konsumsi masyarakat. Masyarakat menjadi cenderung menahan konsumsi aset-aset yang bersifat jangka panjang, salah satu diantaranya pembelian properti,” ujar Basuki pada malam anugerah Indonesia Property & Bank Award ke-XVI dan Indonesia MyHome Award Ke-V, Ciputra Artpreneur, Jakarta, Kamis (24/2) lalu.
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna tersebut, Basuki menyatakan bahwa data pertumbuhan tahunan Indeks Demand Property (IDP) komersial mengalami penurunan hingga -0,05% pada triwulan IV 2020. Namun, kata dia, pada Tahun 2021 tren ini kembali mengalami peningkatan, dimana pertumbuhan pada triwulan IV tercatat sebesar 1,01%.
Pemerintah, sambung Basuki, mengeluarkan kebijakan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang diantaranya peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Khusus terkait dengan sektor properti, Kementerian PUPR juga turut mendukung serta menginisiasi kebijakan dimaksud
“Diantaranya perpanjangan pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022. Dimana pada tahun ini, insentif diskon pajak yang diberikan sebesar 50% untuk rumah atau unit dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar, dan 25% untuk rumah atau unit dengan harga jual di atas Rp2 miliar sampai Rp5 miliar,” jelas Basuki.
Lalu, penerapan masa transisi penerbitan PBG bagi Pemda yang belum memiliki Perda PBG. Kementerian PUPR bersama dengan Kemendagri dan BKPM saat ini tengah menyiapkan Surat Edaran Bersama, yang intinya mengatur bahwa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru. “Dengan demikian, nomenklatur IMB dalam Perda harus dibaca dan dimaknai sebagai PBG, dan pelaksanaan retribusi untuk PBG menggunakan Perda yang mengatur retribusi IMB,” kata dia.
Selain itu, imbuh Basuki, pada saat ini Kementerian PUPR tengah menata program bantuan dan/atau kemudahan perolehan rumah sebagai upaya agar bentuk pembiayaan perumahan yang ada tidak tumpang tindih dan dapat lebih tepat sasaran. Selain tetap menjalankan program bantuan dan/atau kemudahan perolehan perumahan eksisting, Kementerian PUPR bersama stakeholder terkait tengah menata ekosistem perumahan berikut skema pembiayaan yang sesuai, diantaranya pengembangan skema kredit mikro perumahan, dan green and affordable housing.
Menteri PUPR Terima Penghargaan
Pada penyelenggaraan Duo Award tahun ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mendapatkan penghargaan sebagai Successful Official of The State : Accelerating Infrastructure and Affordable Housing Development Program. Trophy penghargaan diterima oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna.
Selain Menteri PUPR, Indonesia Property & Bank Award ke-XVI dan Indonesia MyHome Award Ke-V juga memberikan penghargaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Successful Official of The State : Stimulating Property Industry Growth Through Tax Incentive dan Mentri Perindustrian Agus Gumiwang sebagai Successful Official of The State : Supporting Local Products Utilisation.
Untuk menentukan siapa sosok Menteri yang layak menerima penghargaan pada Duo Award 2022 ini, Majalah Property&Bank telah melakukan survey kepada para pengusaha properti dan perbankan serta bahan bangunan, yang akhirnya menghasilkan 3 (tiga) Menteri tersebut.
