Propertynbank.com – Perang hari ini tidak selalu dimulai dengan dentuman senjata. Ia justru sering lahir dari narasi, opini, dan informasi yang perlahan membentuk cara berpikir publik. Disinilah, posisi strategis retret wartawan bela negara. Bukan sebagai romantisme seragam militerisme plus brevet semata melainkan sebagai ruang refleksi kebangsaan untuk merespons perang psikologis (psy war) informasi global dan domestik yang kian masif. Ketika ruang digital dipenuhi disinformasi, hoax, propaganda, dan manipulasi emosi publik, maka pertahanan negara tidak cukup hanya mengandalkan alutsista, tetapi juga membutuhkan kesadaran kolektif para pemimpin dan penjaga ruang informasi bangsa—terutama wartawan.
Empat hari mengikuti retret bela negara di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara (Pusdiklat Bela Negara) Kementerian Pertahanan RI, Rumpin, Bogor, menjadi pengalaman yang tidak hanya menguras fisik, tetapi juga menggugah kesadaran terdalam tentang makna bernegara. Puncaknya, kami berkesempatan menjalani latihan menembak menggunakan pistol Commando 36 di Markas Pasukan Elite Batalyon 13 Kopassus, Bogor—sebuah pengalaman yang memberi perspektif berbeda tentang disiplin, ketegasan, dan tanggung jawab dalam membela negara.
Di sanalah saya benar-benar memahami mengapa Presiden Prabowo Subianto sejak awal mendorong para pembantu utamanya—para menteri Kabinet Indonesia Maju—hingga kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota, untuk mengikuti retret serupa, bahkan mengenakan PDL loreng. Itu bukan sekadar simbol militeristik, melainkan upaya menyatukan cara pandang, disiplin, dan komitmen kebangsaan para pemimpin dalam satu kesadaran kolektif: negara ini harus dijaga dengan integritas, pengabdian, dan keberanian moral.
Sebagai salah satu pendiri organisasi pecinta alam CICERA Universitas Pancasila, saya sejak lama percaya bahwa aktivitas lapangan, kedisiplinan alam, dan refleksi diri adalah cara efektif membangun karakter. retret bela negara ini mengafirmasi keyakinan itu: para pemimpin tertinggi, pejabat pembuat regulasi, profesi strategis, dan termasuk wartawan, memang perlu “ditarik sejenak” dari rutinitas kekuasaan dan rutinitas informasi untuk mereset cara pandang mereka tentang negara.
Di tengah perubahan tatanan dunia, eskalasi konflik global, krisis geopolitik, serta lompatan teknologi digital yang luar biasa cepat, tata kelola institusi negara tak bisa lagi dijalankan dengan cara lama. Refleksi ulang menjadi keniscayaan. Berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, gaya hidup hedonisme, serta perilaku memperkaya diri, kelompok, dan golongan—yang dipertontonkan oleh segelintir oknum—merupakan gejala krisis nilai. retret bela negara menjadi salah satu alat strategis untuk mengoreksi arah, menata ulang etika kekuasaan, dan mengembalikan orientasi pada kepentingan rakyat dan cita-cita keadilan sosial.
Mengapa Wartawan Harus Ikut retret Bela Negara?
Pertanyaan ini menjadi sangat relevan, terlebih karena inilah pertama kalinya dalam sejarah hampir 80 tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)—usia yang hampir sebaya dengan Republik—retret bela negara diikuti secara kolektif oleh 162 wartawan senior dan yunior dari seluruh Indonesia.
Sejak awal perjuangan kemerdekaan, negara ini tidak hanya diperjuangkan dengan bambu runcing dan senjata rampasan perang. Ada satu “senjata” yang tidak pernah tertinggal dan justru semakin kuat dari masa ke masa: tulisan.
Dari coretan di dinding, selebaran, pamflet, radio perjuangan, surat kabar, majalah, hingga kini televisi, media digital, dan media sosial—media massa selalu menjadi instrumen strategis dalam perjuangan dan keberlangsungan sebuah negara.
Pers, sebagai salah satu pilar demokrasi, bukan sekadar penonton sejarah. Ia adalah pengiring, pengawal, sekaligus pengingat arah perjalanan bangsa. Setelah kemerdekaan diraih, peran pers tidak berkurang—justru semakin krusial sebagai kontrol sosial, penjaga akal sehat publik, dan benteng moral kebangsaan.
Di sinilah urgensi retret bela negara bagi wartawan menemukan maknanya. Wartawan tidak cukup hanya profesional secara teknis, tetapi juga harus memiliki kesadaran kebangsaan yang kokoh dalam menghadapi korupsi, eksploitasi sumber daya alam secara membabi buta, perusakan lingkungan yang memicu bencana, serta praktik ekonomi-politik yang memiskinkan rakyat.
Tulisan adalah medan tempur. Media massa adalah strategi bernegara.
Dan wartawan adalah prajurit di garis depan perang informasi.
Bela Negara di Era Ancaman Nontradisional
Perubahan karakter ancaman terhadap negara menuntut penyesuaian cara memaknai bela negara. Jika dahulu pertahanan nasional identik dengan kekuatan militer dan penjagaan wilayah, kini ancaman justru banyak bergerak di ruang nonfisik—terutama ruang informasi.
Dalam konteks inilah, retret wartawan PWI yang diselenggarakan pada 29 Januari–1 Februari 2026 di Pusat Kompetensi Bela Negara, Desa Cibodas, Rumpin, Kabupaten Bogor, memperoleh relevansi strategis. Media tidak lagi hanya menyampaikan fakta, tetapi juga memproduksi makna tentang rasa aman, risiko, dan ancaman.
Berbagai kajian menunjukkan bahwa pemberitaan yang sensasional, miskin konteks, atau terjebak logika klik dapat memicu keresahan sosial, moral panic, dan melemahkan legitimasi institusi publik. Dalam skala tertentu, praktik jurnalistik semacam itu bahkan dapat menjadi kerentanan keamanan nasional.
Kesadaran inilah yang ditegaskan secara kuat melalui kehadiran Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, yang hadir langsung—bahkan menggunakan helikopter—dan memberikan pengarahan hampir satu jam penuh. Kehadiran Menhan bukan simbol seremonial, melainkan penegasan bahwa negara memandang insan pers sebagai bagian integral dari ekosistem bela negara, sebagaimana amanat Pasal 30 UUD 1945.
Menhan menekankan bahwa ancaman hari ini bersifat kompleks: militer dan nonmiliter, fisik dan nonfisik, lokal dan global. Arus informasi yang masif, disrupsi teknologi, dan psychological warfare melalui media menuntut wartawan untuk selalu update, cermat membaca konteks strategis, dan berpijak pada kepentingan nasional.
Menjaga Akal Sehat Publik
Ketakutan publik yang berlebihan adalah bahaya laten bagi pertahanan negara. Masyarakat yang dikuasai rasa takut mudah tersulut emosi, kehilangan rasionalitas, dan rentan dimanipulasi. Dalam kondisi itu, kohesi sosial melemah dan ruang publik menjadi rapuh.
Karena itu, retret wartawan PWI bukan sekadar ajang berkumpul dengan seragam PDL yang membanggakan. Ia adalah ruang refleksi dan konsolidasi kesadaran bela negara nontradisional, agar setiap keputusan editorial, setiap judul berita, dan setiap narasi yang diproduksi tidak justru memperlemah ketahanan nasional.
Di era perang opini dan perang informasi global, wartawan yang berdisiplin, beretika, dan berjiwa kebangsaan adalah bentuk perjuangan paling strategis. Bukan dengan senjata, melainkan dengan akurasi, konteks, keberanian moral, dan keberpihakan pada kepentingan bangsa.
Dan dari Rumpin, serta Markas Kopasus Bogor—di tengah disiplin bela negara dan dentuman peluru latihan—kesadaran itu diteguhkan kembali di tengah Hari Pers Nasional di Serang Banten, perjuangan wartawan lewat media belum selesai sepanjang NKRI berdiri. Terima Kasih Pak Menhan dan semua pihak yang mendukung, PWI Pusat, Para Senior yang menginisiasi program berkualitas ini, Panitia Pelaksana, Pusdiklat, dan teman teman PWI Jakarta.
Ir.Indra Utama, M.Pwk, IPU
Alumni Retreat Wartawan PWI 2026 Kemenhan,
CEO Journalist Media Network,
Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Jakarta,
Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila,
Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast, Tbk.
