Propertynbank : Konflik geopolitik global yang kian memanas, khususnya di kawasan Timur Tengah, berdampak memberi tekanan serius terhadap ketahanan energi nasional. Kondisi ini tentunya menjadi momentum penting bagi Indonesia, untuk mempercepat transisi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT) sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor.
Isu strategis tersebut menjadi pembahasan utama dalam diskusi tingkat tinggi bertajuk “Seri Dialog XXI: Transisi Energi Baru Terbarukan (EBT)” yang digelar Forum Dialog Nusantara (FDN). Forum ini mempertemukan para pembuat kebijakan, legislator, Dewan Energi Nasional, hingga pelaku industri tekno-ekonomi nasional.
Dewan Penasihat sekaligus Co-Founder FDN, Ilham Akbar Habibie, mengatakan Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius karena konsumsi energi domestik telah melampaui kapasitas produksi nasional. Akibatnya, Indonesia semakin rentan terhadap tekanan pasar energi global dan ketidakstabilan geopolitik dunia.
Menurut Ilham, upaya peningkatan produksi migas nasional hingga mencapai 1 juta barel per hari membutuhkan waktu panjang serta dukungan regulasi dan skema fiskal yang kompetitif agar mampu menarik investasi global.
“Indonesia tidak bisa terus bergantung pada energi fosil impor. Elektrifikasi massal dan pembangunan infrastruktur energi bersih harus dipercepat dengan dukungan regulasi yang konsisten dan berkelanjutan,” ujar Ilham.
Ia menilai investasi pada teknologi hijau dan infrastruktur energi bersih kini bukan hanya isu lingkungan, tetapi sudah menjadi kebutuhan ekonomi nasional agar Indonesia mampu bersaing di era ekonomi rendah emisi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menyoroti lonjakan harga minyak dunia tahun 2026 yang mencapai 105 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN sebesar 70 dolar AS per barel.
Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap pembengkakan subsidi dan kompensasi energi nasional, termasuk impor LPG 3 kilogram yang mencapai 8 juta metrik ton per tahun. Nilai subsidi energi bahkan diproyeksikan melonjak hingga mendekati Rp700 triliun.
Di sisi lain, cadangan minyak terbukti Indonesia saat ini hanya tersisa sekitar 2,4 miliar barel atau diperkirakan bertahan sekitar 12 tahun ke depan.
“Ke depan, hilirisasi migas harus diarahkan menjadi bahan baku industri petrokimia bernilai tambah tinggi agar memberikan manfaat ekonomi lebih besar,” kata Sugeng.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Supeni Inten Cahyani, menjelaskan pemerintah tengah merevisi kebijakan energi nasional untuk mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060. Revisi tersebut juga membuka ruang pemanfaatan energi nuklir sebagai sumber energi beban dasar nasional.
DEN turut menyiapkan sejumlah strategi jangka pendek, mulai dari penguatan regulasi EBT, percepatan de-dieselisasi pembangkit listrik, hingga hilirisasi mineral kritis seperti nikel dan tembaga untuk mendukung industri baterai nasional.
Menurut Supeni, pengembangan EBT harus diiringi penciptaan permintaan pasar melalui penguatan sektor manufaktur nasional agar ekosistem industri energi bersih dapat tumbuh berkelanjutan.
Dari sisi infrastruktur, EVP Energi Hidro dan Aneka EBT PT PLN (Persero), Ardian Inkaresa, mengungkapkan bauran energi nasional hingga April 2026 masih didominasi PLTU batu bara sebesar 65-66 persen, sementara porsi EBT baru mencapai 15,11 persen.
Untuk mengejar target 100 GW EBT, PLN mulai mengembangkan integrasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan teknologi baterai penyimpan energi atau Battery Energy Storage System (BESS).
PLN juga meluncurkan program strategis “Program Gigawatt” melalui proyek PLTS Mentari Nusantara 1 berkapasitas 1 GW. Program tersebut diproyeksikan mampu menekan biaya pokok penyediaan listrik hingga Rp7,4 triliun per tahun sekaligus mengurangi impor BBM diesel sebesar 2,7 juta kiloliter.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, mengingatkan pemerintah agar transisi energi dilakukan secara realistis dan tidak membebani daya beli masyarakat maupun industri nasional.
Menurutnya, reformasi regulasi sektor migas yang berjalan lambat serta panjangnya rantai birokrasi masih menjadi hambatan utama masuknya investasi energi ke Indonesia.
“Transisi energi harus menjaga keseimbangan antara aspek keberlanjutan, keterjangkauan harga energi, dan daya saing industri nasional,” ujarnya.
Menutup forum, Ilham Akbar Habibie menegaskan bahwa Indonesia harus bergerak lebih konkret dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Melalui kolaborasi antara Forum Dialog Nusantara, The Habibie Center, dan Persatuan Insinyur Indonesia, pihaknya akan menyusun cetak biru regulasi transisi energi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Indonesia membutuhkan action plan yang nyata agar transisi energi tidak berhenti sebagai wacana, tetapi menjadi langkah strategis menuju kedaulatan energi nasional,” pungkas Ilham.
