Propertynbank.com – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus memperkuat kualitas penyaluran rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga 4 Mei 2026, sebanyak 54.961 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tercatat telah menerima manfaat pembiayaan rumah subsidi tersebut.
Capaian itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi (Monev) Ke-1 Tahun 2026 yang digelar BP Tapera di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (5/5). Kegiatan ini melibatkan mitra bank penyalur dan asosiasi pengembang dari berbagai daerah di Indonesia.
Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Muhammad Nauval Al-Ammari mengatakan, peningkatan kualitas penyaluran FLPP tercermin dari naiknya tingkat keterhunian rumah subsidi.
“BP Tapera menyampaikan apresiasi kepada seluruh bank penyalur dan asosiasi pengembang atas kolaborasi yang telah terjalin dengan baik, sehingga tingkat keterhunian rumah FLPP dapat meningkat dari 93,62% menjadi 94,02%,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan keterhunian tersebut menunjukkan perbaikan kualitas penyaluran sekaligus efektivitas pemanfaatan rumah subsidi oleh masyarakat penerima manfaat. Hal itu juga menjadi indikator semakin kuatnya sinergi antara pemerintah, sektor perbankan, dan pengembang dalam memastikan rumah subsidi tepat sasaran.
Berdasarkan data BP Tapera, Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan realisasi penyaluran FLPP tertinggi mencapai 13.032 unit. Posisi berikutnya ditempati Sulawesi Selatan sebanyak 4.675 unit, Jawa Tengah 4.672 unit, Sumatera Selatan 3.697 unit, dan Jawa Timur 3.654 unit.
Dalam Rakor tersebut, BP Tapera juga menghadirkan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memperkuat aspek tata kelola program pembiayaan perumahan.
Apresiasi Untuk BP Tapera
Kepala Subdirektorat Pemeriksaan III.D.2 BPK, Azwar Fahmi, disebut memberikan apresiasi terhadap BP Tapera yang telah menyampaikan laporan hingga mencapai 92 persen. Sementara itu, perwakilan KPK, Diaz Adiasma, turut memberikan masukan strategis guna memperkuat pengawasan dan akuntabilitas program FLPP.
Anggota Komite Tapera unsur profesional, Eko Djoeli Heripoerwanto menegaskan pentingnya menjaga integritas seluruh pihak dalam ekosistem perumahan nasional.
“Kita semua yang terlibat dalam ekosistem ini harus menjadi pejuang perumahan yang berintegritas, menjaga amanah, serta memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Selain mengevaluasi hasil pemantauan rumah MBR tahun 2025, Rakor juga membahas strategi pengawasan tahun 2026. BP Tapera menargetkan peningkatan jumlah sampling pemantauan hingga 75.000 unit rumah subsidi di sedikitnya 77 kabupaten/kota.
Tak hanya itu, pemantauan rumah siap huni pasca akad KPR FLPP juga ditargetkan mencapai minimal 10.000 unit. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas hunian dan keterhunian rumah subsidi tetap terjaga.
“Melalui Rakor ini, BP Tapera berharap koordinasi antar pemangku kepentingan semakin solid sehingga program pembiayaan perumahan dapat berjalan lebih akuntabel, tepat sasaran, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” pungkas Muhammad Nauval.
