Propertynbank.com – Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus berupaya mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun 2026. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui penguatan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dinilai masih menjadi tulang punggung pembiayaan rumah subsidi nasional.
Hal tersebut menjadi pembahasan utama dalam kegiatan buka puasa bersama sekaligus sosialisasi strategi FLPP 2026 yang diselenggarakan oleh di Aula Kantor BP Tapera, Menara Mandiri 2, Jakarta. Hadir sejumlah pemangku kepentingan sektor perumahan nasional, mulai dari pemerintah pusat, regulator, pelaku industri perbankan, asosiasi pengembang, hingga lembaga perlindungan konsumen.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa momentum Ramadan dimanfaatkan sebagai ruang konsolidasi untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung penyediaan hunian terjangkau secara berkelanjutan. Dinamika kebutuhan perumahan nasional terus berkembang, terutama di kawasan perkotaan yang menghadapi keterbatasan lahan dan meningkatnya kebutuhan hunian.
“Program FLPP menunjukkan kinerja positif sepanjang 2025 dengan capaian realisasi tertinggi sejak program berjalan,” ujar Heru dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Menurut Heru, salah satu tantangan utama yang disoroti adalah ketimpangan antara pasokan dan permintaan perumahan, serta dominasi pembiayaan rumah tapak dalam skema FLPP selama ini. Padahal, kebutuhan hunian vertikal di wilayah perkotaan semakin mendesak. “Karena itu, pada tahun 2026 BP Tapera mulai mendorong optimalisasi pembiayaan rumah susun sebagai alternatif solusi penyediaan hunian di kota-kota besar,” ujarnya.
Strategi BP Tapera
Dalam forum tersebut, BP Tapera juga memaparkan arah kebijakan strategis FLPP 2026 yang difokuskan pada percepatan penyaluran melalui strategi SIP 350 ribu unit. Strategi ini menitikberatkan pada penguatan sinergi antar-stakeholder, inovasi kebijakan pembiayaan, serta peningkatan promosi dan edukasi kepada masyarakat secara lebih masif.
Sejumlah langkah strategis turut disiapkan untuk meningkatkan aksesibilitas pembiayaan, antara lain perpanjangan tenor KPR hingga 30 tahun, simplifikasi proses pengajuan pembiayaan, digitalisasi layanan, serta penguatan kerja sama dengan perbankan, pengembang, dan pemerintah daerah.
BP Tapera juga mensosialisasikan rancangan kebijakan terkait rumah susun dalam skema FLPP, termasuk pengaturan harga jual, luas hunian, suku bunga, serta jangka waktu kredit yang tengah disiapkan melalui keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog konstruktif guna menyelaraskan persepsi sekaligus menyerap masukan dari pelaku industri, sehingga implementasi kebijakan pembiayaan perumahan dapat berjalan lebih efektif.
“Melalui penguatan strategi dan kolaborasi lintas sektor tersebut, BP Tapera optimistis program FLPP tahun 2026 mampu berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak di berbagai wilayah Indonesia,” pungkas Heru.
